Lagi, Kejati Kalbar Tetapkan Tiga Tersangka Tipikor Pembangunan Kantor Bupati Melawi

Regional

Editor sutan Dibaca : 1200

Lagi, Kejati Kalbar Tetapkan Tiga  Tersangka Tipikor Pembangunan Kantor Bupati Melawi
Pembangunan Gedung Kantor Bupati Melawi. (SUARA PEMRED)
PONTIANAK, SP - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat kembali menetapkan tiga tersangka baru terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan proyek pembangunan gedung kantor Bupati Melawi tahun anggaran 2006- 2010 berpagu anggaran senilai Rp28 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Kalbar, Bambang Sudrajat menyatakan, Senin (11/7), ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial H selaku Direktur Umum PT Esra Ariyasa Utama, dan BA yang berperan sebagai ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD).

Tersangka ketiga berinisial D, berperan menyediakan dana yang diperlukan terkait dpelaksanaan proyek. Seperti membayar pekerja dan membayar komisi untuk tersangka sebelumnya yang berinisial GR.  

"Sprindik untuk ketiganya sebagai tersangka telah diterbitkan pada 22 Juni 2016 lalu. Kini ketiganya akan diperiksa kembali sebagai tersangka," kata Bambang di Kejati Kalbar.
 

Dia melanjutkan, penyimpangan mega proyek dengan kerugian negara berkisar Rp1,5 miliar ini, ditengarai dilakukan dengan cara mengajukan kembali item-item pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, atau overlap.  

"Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan fisik pembangunan gedung itu,  telah terjadi overlap beberapa item pekerjaan yang sudah ada di dalan kontrak," terangnya.

Ditambahkan, tim penyidik sebelumnya telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup saat menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Ditambah lagi dengan sudah dilakukannya ekspos perkara.  

"Dalam perkara itu sudah ditetapkan 11 tersangka. Tujuh di antaranya telah dalam proses pemberkasan," sambungnya.

Penetapan ketiga tersangka ini, dianggap pengembangan dari penyidikan yang dilakuman terhadap tersangka GR, yang berperan sebagai subkontraktor dari PT Esra Ariyasa Utama yang melaksanakan proyek pembangunan kantor bupati tersebut.

Irenius, pengacara GR sebelumnya merasa keberatan karena kliennya dinilai tidak pernah mendapatkan subkontraktor untuk bekerja di kantor bupati.

Ia menegaskan tidak ada hitam di atas putih, sebab GR diminta bekerja oleh almarhum Bupati Melawi Usman Kurik di kantor bupati setempat.   “Surat kuasa untuk melaksanakan tugas tidak ada, makanya kita merasa keberatanlah atas penahanan klien kita, dan tentu akan ada langkah-langkah hukum yang akan kita lakukan,” ujarnya. 

Pihaknya juga tidak tahu adanya kelebihan (overlap) berdasarkan yang diberitakan oleh media.

Irenius mengatakan, perlu dipahami juga pemilik perusahaan tidak tersentuh oleh pihak kejaksaan. Pihaknya merasa dizolimi, karena tersangka tidak pernah dihadirkan sebagai saksi. “Kita tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tahu-tahu kita hadir dan yang bersangkutan diperiksa dan ditahan,” ujarnya. (ang/pat/sut)  

Komentar