Peredaran Barang Ilegal asal Malaysia Semakin Merajalela

Regional

Editor sutan Dibaca : 1021

Peredaran Barang Ilegal asal Malaysia Semakin Merajalela
Produk Malaysia di jual pada sejumlah toko daerah perbatasan. (saiful fuat)
SANGGAU, SP – Ekspansi besar-besaran produk resmi maupun ilegal dari Malaysia di wilayah batas negara, Kabupaten Sanggau, khususnya di Kecamatan Kembayan, Sekayam, dan Entikong, disinyalir bakal menyempitkan peluang perekonomian warga dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

"Kita lihat sendiri, barang ilegal Malaysia selama ini semakin merajalela masuk Kecamatan Kembayan. Termasuk minuman kaleng. Di antaranya staut, orenjebom, lemonjin, benson, bawang putih, bawang merah dan bawang bombay," ujar satu di antara warga Kembayan, Leo Jumat (15/7).

Masuknya produk asing tersebut, menurut Leo akibat minimnya pasokan dari negeri sendiri di daerah perbatasan. Produk Indonesia justru tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, hal ini membuat kerugian negara. Akibat banyak barang dari negeri tetangga yang masuk tanpa melalui cukai negara.

"Kalau seperti ini, kinerja penegak hukum dipertanyakan. Mestinya barang-barang itu tidak boleh masuk begitu saja," akunya.

Ketua DPRD Sanggau, Jumadi mengatakan pemberlakuan MEA menjadikan daerah perbatasan bukan lagi daerah belas kasihan. MEA telah mengubah posisi strategis daerah perbatasan. Khususnya yang berbatasan dengan negara-negara Asean lainnya. Dari daerah “pinggiran’ menjadi daerah sentral. 

Posisi strategis tersebut, sangat menentukan posisi persaingan bisnis Indonesia dalam MEA. Serta menentukan apakah Indonesia mendapat manfaat atau pun sekedar menjadi korban.

“Sejak merdeka, kebijakan pembangunan daerah perbatasan lebih didasarkan pada pendekatan keamanan. Bukannya pendekatan kesejahteraan maupun ekonomi. Pendekatan ini membuat kondisi ekonomi dan sosial di sana jauh tertinggal,” katanya.

Menurutnya, pendekatan keamanan tanpa memberi perhatian yang mencukupi untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, justru mengancam tercapainya tujuan pendekatan keamanan itu sendiri. Ketimpangan tersebut, dirasakan oleh warga perbatasan dan menyentuh rasa keadilan dan nasionalisme mereka. 

Kondisi akan mempersulit posisi Indonesia saat ada persoalan perbatasan. Situasi ini, dijelaskannya sangat krusial. Terutama saat ini banyak negara di kawasan Asia Pasifik saling klaim terhadap daerah perbatasannya. Pemerintah saat ini mulai sadar akan pentingnya pendekatan kesejahteraan. Namun tindakan di lapangan tampaknya baru pada tataran belas kasihan.

“Program pembangunan infrastruktur di perbatasan saat ini belum menyentuh pada penuntasan kendala-kendala perdagangan. Kebanyakan baru mencapai taraf pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi kekurangan yang ada,” terangnya.

Jumadi menegaskan, pengembangan ekonomi dan perubahan pola pikir warga juga belum tersentuh secara memadai. Semestinya, pemerintah sudah mulai merubah pola pembagunan yang tidak hanya pada tataran fisik. Tapi juga pendekatan lain yang lebih memajukan warga perbatasan.


Implementasi Regulasi Lemah

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sanggau, Abdul Rahim, meminta agar kran ekspor impor dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya, dibuka selebar-lebarnya.

Seiring dengan regulasi MEA yang telah ditetapkan pemerintah pusat. "Kalau kita mau jujur, sekarang inikan banyak produk Malaysia yang dilarang masuk. Tapi kenyataannya masih banyak juga yang lolos. Tidak hanya di perbatasan, di Sanggau sampai di Pontianak juga banyak. Aparat dan penguasaha kerap kucing-kucingan. Dari pada seperti itu, baiknya dibuka lebar-lebar," tuturnya.

Dia juga mengatakan, regulasi dan infrastruktur dalam menghadapi MEA, memang sudah cukup baik. Akan tetapi masih lemah pada implementasi yang dilakukan.

"Kalau begini bagaimana kita mau siap menghadapi MEA. Masyarakat kita sendiri tidak diberikan kebebasan membeli dan menjual produknya di seberang, bawa gula satu Karen saja ditangkap, apakah ini yang namanya masyarakat MEA," jelasnya.

Karena persoalan itu, dia menilai pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan belum siap menghadapi MEA. Mestinya warga perbatasan itu diberdayakan.

Regulasi  semestinya menyentuh kepentingan mereka juga.
“Intinya itu harus padu antara kebutuhan masyakarakat, khususnya di perbatasan dengan regulasi yang dibuat pemerintah, jangan seperti ini,” pungkasnya. (pul/and/sut)