Tobias Desak Pengurus DAD KKR Lapor Polisi

Regional

Editor sutan Dibaca : 1025

Tobias Desak Pengurus DAD KKR  Lapor Polisi
ILUSTRASI - (pustakahidayah.co.id)
PONTIANAK, SP- Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat pernah dijadikan  debt collector (penagih utang) atau paling tidak untuk menteror pihak yang terlibat sengketa perdata baik kepemilikan rumah maupun tanah.  

DAD Kalbar sebagai debt collector terbukti terjadi pada 2012 di Pontianak, terkait sengketa rumah di tiga kawasan, yakni  Sungai Raya Dalam, Sungai Jawi, dan depan Kantor Bank Indonesia (BI).    

Di depan rumah kawasan Sungai Jawi, ada tulisan warna yang menyebutkan rumah itu dalam pengawasan seorang oknum yang notabene adalah Pengurus Harian DAD Kalbar.  

Di depan rumah seorang warga di Sungai Raya Dalam, terjadi pula hal yang sama. Terpampang baliho bertuliskan bahwa rumah dalam jaminan hutang dengan mengatasnamakan DAD Kalbar.    

Demikian pula pemasangan tempayan di depan Kantor BI Perwakilan Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya adat istiadat Dayak.  

Masalahnya, sejumlah pihak yang mengklaim pemilik lahan yang sudah dibeli pihak BI, kemudian merangkul oknum di DAD Kalbar sehingga tempayan dipasang. Tujuannya, tidak lebih hanya untuk menteror pihak lain.  

Ironisnya, tidak satu pihak pun yang berani mempermasalahkan penyalahgunaan adat oleh oknum DAD Kalbar itu. Otoritas yang berwenang di DAD Kalbar juga diam seribu bahasa.  

Ironisnya lagi dan lagi terus berluang, walaupun  masa pengurusan DAD Kalbar habis terhitung sejak 15 September 2015, masih ada sejumlah oknum yang selalu mengatasnamakan lembaga adat itu untuk berbagai urusan yang tidak substantif.  

Praktisi hukum di Pontianak, Martinus Ekok menyatakan,  insiden memalukan dalam kasus tahun 2012 dan di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya pada 24 Juni 2016, agar dijadikan momentum penting dalam menertibkan DAD Kalbar.
 

“Mesti segera dibentuk pengurus baru. Oknum yang selama ini terlibat dalam bisnis haram hukum adat atau ritual adat, agar dikeluarkan untuk diganti pihak lain yang memiliki integritas moral yang teruji,” kata Martinus.  

Menurut Martinus, jika  sejumlah oknum masih dipertahankan dalam kepengurusan DAD Kalbar periode mendatang, hanya akan membuat terpuruk nama baik Suku Dayak di Kalbar.
 

Ditegaskan, masih banyak kalangan terdidik dari Suku Dayak yang mampu menangani DAD Kalbar yang juga memiliki reputasi yang tidak diragukan.  

Martinus bahkan menilai adanya  sebagian oknum di DAD Kalbar yang sudah menunjukkan kepribadian tidak beradat. Di antaranya, pernah mengirim pesan layanan singkat menggoda istri orang lain. 

 “Kalau tidak segera dilengserkan dari dari kepengurusan DAD Provinsi Kalimantan Barat, oknum yang suka menggoda istri orang lain lewat pesan layanan singkat tersebut, akan saya ungkapkan di hadapan publik. Oknum ini tidak tahu malu karena memang tidak beradat,” kata Martinus.  

Praktisi hukum di Pontianak, Tobias Ranggie menilai, tidak ada yang bisa dibanggakan dari DAD Kalbar hanya karena ulah segelintir oknum yang sudah mempermalukan Suku Dayak secara keseluruhan.  

Menurut Tobias, dalam banyak kasus di sejumlah kabupaten dan kota di Kalbar, pihak DAD setempat tidak terkecuali oknum DAD Kalbar, terkesan membiarkan praktik penindasan terhadap warga Dayak sendiri. 

Hal ini terjadi tiap kali ada investor perkebunan kelapa sawit yang datang melakukan investasi.
 

“Mereka diam seribu bahasa setiap kali investor perkebunan kelapa sawit dengan rakusnya merampas tanah warga Dayak di pedalaman dan perbatasan. Sampai sekarang, tidak ada data,  sudah berapa luas areal lahan masyarakat yang bisa diselamatkan DAD dari keserakahan investor perkebunan kelapa sawit,” kecam Tobias.    

Tobias menambahkan, insiden memalukan di Desa Dabung pada 24 Juni 2016 membuktikan hukum adat atau ritual adat memang dibisniskan untuk kepentingan pribadi.  

Karena itu Tobias mendesak pengurus DAD Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Kubu segera membuat laporan polisi. Hal ini agar oknum-oknum di balik kejadian memalukan itu segera ditangkap.  

Selain itu, lanjut Tobias, oknum dimaksud sudah seharusnya segera dihukum adat karena terbukti menunjukkan sikap sebagai orang Dayak yang tidak beradat.  

Tobias kembali mengingatkan, tidak semua orang Dayak berwenang menggelar hukum adat atau ritual hukum adat.  Hukum adat dan ritual adat mesti digelar melalui proses peradilan adat yang dipimpin tetua adat yang sangat paham adat.  

Dalam proses peradilan adat, misalnya, calon terhukum diberi kesempatan membela diri. Apabila terhukum menolak hukum adat atau ritual adat, maka hukum adat gugur dengan sendirinya karena tidak memiliki perangkat eksekusi.

  Lagi pula, tambah Tobias,  hukum adat atau ritual adat hanya berlaku di lingkungan internal. Tidak berlaku bagi pihak yang bukan Suku Dayak atau di sebuah wilayah di mana Suku Dayak minoritas dari sisi populasi.  

Lain halnya dengan hukum positif. Jika terhukum tidak patuh maka langsung dieksekusi dengan meminta bantuan polisi dan jaksa.   Kendati hukum adat dan atau ritual adat tidak punya hak eksekusi, lanjut Tobias, tapi paling utamakan adalah sanksi moral. Orang Dayak pada umumnya sangat takut dicap tidak beradat. 

 “Jadi kalau oknum orang Dayak, terlebih lagi kalau terlibat dalam kepengurusan Dewan Adat Dayak, tapi kelakuannya hanya gemar berbisnis haram hukum adat atau ritual adat untuk kepentingan pribadi, mereka berasal dari figur orang Dayak tidak beradat, karena tidak punya rasa malu lagi sebagai orang Dayak,” ungkap Tobias.  (umr/aju/pat/hd/sut)    


Komentar