Suhadi SW: Polda Kalbar Hentikan Penyidikan Empat Kasus Karhutla

Regional

Editor sutan Dibaca : 999

Suhadi SW: Polda Kalbar Hentikan Penyidikan  Empat Kasus Karhutla
ILUSTRASI (hallobogor.com)
PONTIANAK, SP – Tidak memiliki cukup bukti, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menghentikan empat kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2015.  

“Tidak bisa dipaksakan. Sepanjang tahun 2015 ada 35 kasus Karhutla, meliputi 31 kasus perorangan dan empat  korporasi. Dua belas kasus di antaranya sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum,” kata Kabid Humas  Polda Kalbar, Kombes  Suhadi Siswo Suwondo, Senin (25/7).


Dikatakan Suhadi, empat kasus lainnya lagi berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P21), tinggal penyidik menyerahkan kepada jaksa penuntut umum.
 
Penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus PT RJP, sudah sesuai  prosedur, yaitu melalui gelar perkara, dimana dalam gelar perkara tersebut diikuti oleh pengawas penyidik, Propam, Inspektorat Polda Kalbar, maupun ahli hukum.

Penyidik yang menangani kasusnya, dimana peserta gelar merekomendasikan terhadap perkara yang ditangani tidak cukup bukti , sehingga proses penyidikan dihentikan.

Sedangkan tiga kasus lainnya, lanjut Suhadi, dihentikan penyidikannya  adalah kasus perorangan yang ditangani oleh Polres Sintang, Polres Sanggau dan Polres Sekadau, masing masing satu kasus.


Sementara,  tiga kasus Karhutla melibatkan tiga perusahaan, PT SKM dengan lahan terbakar 100 hektar, PT KAL lahan terbakar 30 hektar dan PT RKA terbakar 60 hektar, sampai saat ini berkas perkara sudah tiga kali dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, status masih  P19.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat,  berkas segera P21,” ujar Suhadi.

Terkait masalah karhutla yang melibatkan korporasi,  penyidik telah memeriksa ahli dari Dirjen Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
Kemudian, Ahli Hukum Pidana Universitas Tanjungpura, Ahli Kerusakan Lingkungan, Ahli Kebakaran Lahan dan Hutan, Ahli Korporasi dan telah dilakukan  gelar perkara.

 “Namun sampai saat ini kasusnya belum  P21,” ungkap Suhadi. (aju/sut)