PT CTB Minta Bukti Tudingan Dalang Demonstrasi

Regional

Editor sutan Dibaca : 922

PT CTB Minta Bukti Tudingan  Dalang Demonstrasi
Rapat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan Manajemen PT Sintang Raya (SUARA PEMRED/ UMAR)
PONTIANAK, SP – Pihak PT Cipta Tumbuh Berkembang (CTB) meminta bukti,  tuduhan di balik berbagai aksi demonstrasi terhadap PT Sintang Raya (SR) di Desa Dabong dan Desa Olak-olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.  

 Hal itu dikemukakan kuasa hukum Roliansyah, menanggapi pernyataan PT SR dalam rapat kerja dengan Komisi I dan II DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa  (9/8).   Kendati meminta bukti, Roliansyah belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

Demikian pula Direktur Utama PT CTB Budianto, belum merespons ketika kemarin  berusaha dikonfirmasi Suara Pemred lewat pesan layanan singkat.
 

Senior Manager Hubungan Masyarakat, Legal dan Perizinan PT SR Iskandar Zulkarnaen, dalam rapat kerja tersebut menyatakan, minimal harus ada tiga bukti keterlibatan CTB dalam aksi demonstrasi.  

 Pertama, demonstrasi yang digelar pada Rabu, 24 Februari 2016,  dan Sabtu, 23 Juli 2016 di Desa Dabong dan Desa Olak-olak Kubu.

 Ketika itu, ratusan karyawan PT CTB sengaja diliburkan untuk melakukan aksi unjukrasa terhadap PT SR.
  Terakhir, Senin (1/8),  sejumlah karyawan PT CTB ikut aksi demonstrasi mengatasnamakan warga Desa Olak-olak Kubu di Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Kalbar di Pontianak.  

 “Salah satu pegawai satpam PT CTB bernama Jaini, terekam kamera petugas kami, bertindak sebagai jurubicara mengecam PT SR di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalabr," kata Iskandar.  

 Iskandar menilai, permainan PT CTB sudah terlalu kotor. Karena itu, manajemen PT SR tengah mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum. Langkah CTB di balik aksi demonstrasi terhadap PT SR, sudah sangat merusak alam investasi di Kalbar.    

Iskandar mengatakan, aksi dilakukan warga Desa Olak-Olak Kubu itu terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dengan penyebarluasan berita bohong dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bahwa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT SR telah dibatalkan.  

"Yang kami sesalkan, warga diprovokasi bahwa HGU PT SR itu batal. Lalu warga diajak bergerak dan dijanjikan mendapatkan lahan seluas empat hektar tiap kepala keluarga. Akhirnya mereka (warga) percaya," ujar Iskandar.

  Iskandar berani menyatakan, saat terjadi demonstrasi, karyawan PT CTB dari Olak-Olak Kubu yang paling banyak berdemo. Karyawan PT SR bisa dihitung. Ini karena lokasinya dekat.  

 Terkait dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan oleh oknum warga, Iskandar juga menduga adanya pengkondisian pelaku pencurian.  

 Menurut Iskandar, pada 9 Juli 2016 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, karyawan PT SR saat itu sedang libur.

Puluhan warga kala itu diketahui memanen TBS sawit dengan peralatan lengkap danbuah ditampung ke PT Rejeki Kencana.  
 "Yang mencuri ini bukan semata-mata warga Olak-Olak. Ada yang dari Mengkalang. Ini memang dikoordinir. Siapa yang mengkoordinir, semua orang sudah tahu," sambung Iskandar.  

 Iskandar menambahkan, dengan kejadian ini maka pihaknya merugi cukup banyak. Karena itu  pihaknya berharap supaya aparat penegak hukum bisa mengungkap dalang dari semua ini. "Kami berharap dalangnya diungkap,  agar permasalahan ini tuntas," pinta Iskandar.  

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalnar Krisantus Kurniawan menyatakan, kemelut seputar PT SR diharapkan di masa mendatang tidak berdampak pada iklim investasi. Maka dari itu, pihak terkait diharapkan duduk bersama untuk mengurai akar permasalahan guna menemukan jalan keluarnya.  

 "Kita tidak ingin investasi terganggu, karena investasi selama ini terbukti dapat mensejahterakan masyarakat," kata Krisantus.  

Menurut Krisantus, pertemuan ini bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab, bisa saja masyarakat tidak mutlak berada di posisi yang benar, begitu juga dengan pihak perusahaan. 

 "Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat tidak mengkerdilkan PT SR. Tapi,  kami ingin membantu PT SR dalam menyelesaikan masalah," ucap Krisantus.  

Menanggapi tindakan kepolisian terhadap penangkapan warga Olak-Olak Kubu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar lainnya, Amri Kalam menyatakan, pihak kepolisian sebaiknya melakukan tindakan tersebut sesuai prosedur tetap.  

Dijelaskan Armi, bagi warga desa, kehadiran polisi di lingkungan warga tentu akan menimbulkan persepsi bermacam-macam. Maka dari itu, diharapkan polisi bertindak lebih humanis.

 "Selain ada rasa senang, juga ada rasa takut kalau polisi datang," kata Amri.  

Amri menduga,  PT CTB  adalah sumber permasalahan sehingga ,pihak kepolisian diminta menyelidiki perusahaan tersebut. "Kalau saya lihat, sumber konfliknya di sini nih (PT CTB). Kalau bisa, kan pihak kepolisian punya hak untuk melakukan penyelidikan," harap Amri. (umr/aju/pat/hd/sut)


Rekomendasi Komisi 1 DPRD Kalbar,  sebagai berikut:
1. Laksanakan Putusan MA sesuai dengan penafsiran yang benar,
2. Di dalam lahan sengketa (151 ha) jangan sampai ada aktivitas sebelum ada penyelesaian masalah, 3. Masyarakat yang mengungsi dipulangkan ke rumah masing-masing mulai besok pagi,

4. PT Sintang Raya menghentikan tindakan pelaporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat,

5. Komisi 1 dan 2 DPRD Kalbar akan berkonsultasi ke Mahkamah Agung,  terkait penafsiran Putusan MA,
6. Antara PT Sintang Raya dan PT CTB akan membantu proses penyelesaian sengketa yang terjadi, serta berusaha menciptakan situasi yang kondusif di lokasi konflik,

7. Dugaan pencurian yang dilakukan oleh 70 orang akan dilakukan pendekatan persuasif (mediasi) sesuai aturan yang berlaku. (*)