Gagasan Mendikbud Muhadjir Resahkan Dunia Pendidikan di Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1120

Gagasan Mendikbud Muhadjir Resahkan Dunia Pendidikan di Kalbar
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP-  Infrastruktur dunia pendidikan di Kalimantan Barat masih memperihatinkan. Jika wacana Full Day School (FDS atau sekolah sehari penuh)  dari Mendikbud Muhadjir Effendy diberlakukan,  hanya akan menyiksa pelajar SD dan SMP
Kepala Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Alexius Akim menegaskan di Pontianak, Rabu (10/8), wacana FDS mengindikasikan, Mendikbud yang baru dila
ntik itu tidak mengerti akan kenyataan prihatinnya infrastruktur pendidikan di sebagian besar wilayah Indonesia.
 

"Pak Mendiknas ini memberi statement dan wacana yang tidak pada waktu yang tepat, sehingga meresahkan (dunia kependidikan) di daerah-daerah perbatasan. Terutama di Kalimantan Barat dan Papua yang infrasturktur pendidikannya masih sangat miskin," kecam Akim kepada Suara Pemred di ruang kerjanya.

Wacana tersebut, nilai Akim, menunjukkan pula bahwa Mendikbud sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang irasional. Pertama, pernyataan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  akan dikucurkan ke rekening masing-masing siswa. "Kedua,  yang ini (FDS)," lanjutnya.
     

Akim menegaskan, Mendikbud terkesan tak memahami bahwa distribusi dana pendidikan mencakup tiga aspek. Pertama, investasi. "Kedua, personel, dan aspek ketiga adalah operasional. Jadi,  pernyataan menteri ini seperti dana BOS masuk ke rekening siswa dan free day school, tidak mungkin," kecamnya.

Itu sebabnya Mendikbud diminta untuk lebih banyak belajar tentang dunia pendidikan. "Jangan banyak omong," kata Akim.
 

Senada disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak,  Muhammad Yuli Armansyah. "Jika wacana  Mendikbud Muhadjir Effendy ini diterapkan menjadi kebijakan, maka sama saja menyuruh anak belajar,  tapi seperti bekerja rodi," kecam Yuli, panggilan akrabnya, secara terpisah di  Pontianak.
   

Kebijakan itu dinilai akan berhadapan langsung dengan kenyataan yang menyedihkan . Umpamanya, atap SD dan SMP yang bocor, ruang kelas sempit sehingga udara pengap dan bau, bangunan masih berdinding anyaman bambu, atau sering banjir.

Menurut Yuli, panggilan akrabnya, sebenarnya banyak hal yang didapat anak tidak hanya dari sekolah. "Nah, Inilah  kiranya yang harus dipikirkan!" tegas Yuli yang diwawancarai di ruang kerjanya.
  Karena itu wacana  dari Mendikbud Muhadjir Effendy tersebut dinilainya justru akan menimbulkan polemik jika diterapkan.

Bahkan bukan tidak mungkin menjadi blunder bagi Muhadjir pribadi sehingga jabatannya  kelak tidak akan bertahan lama.
  "Jika mau buat kebijakan, harus lewat pertimbangan matang. Apa yang ingin dicapai dengan membuat aturan sekolah satu hari?" ujar Yuli, panggilan akrabnya.  

Jika benar kebijakan ini diterapkan, lanjut Yuli,  bukannya membuat anak menjadi pintar melainkan sebaliknya justru menjadi bumerang. Sekolah sehari penuh itu dinilainya justru akan menyebabkan beban pikiran bagi anak. "Selain itu juga bisa menyebabkan dampak psikologis anak menjadi mengkhawatirkan," katanya.
 

Yuli menilai, kebiasaan menteri yang kerap membuat kebijakan baru, sering salah kaprah. Penerapan kurikulum 13 yang belum maksimal misalnya,  mendadak  kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 KTSP.
 

"Hal-hal seperti ini kan harus dihindari dan jadi pelajaran.  Kami tidak ingin ada sekolah yang menjalankan kurikulum berbeda. Yang jadi korban guru dan murid. Jalankan saja program yang sudah ada. Kalau mau pintarkan murid, bisa dengan banyak hal. Bikin murid merasa nyaman di sekolah, itu saja dijalankan dulu," pungkasnya.
 

Kebijakan tersebut sudah diterapkan di tujuh negara lain, antara  lain China, Korea Selatan, Singapura dan Jepang. Dengan sistem ini
,  maka pelajar SD akan meninggalkan rumah sebagaimana jadwal kerja orang tuanya, berangkat pagi,  dan pulang petang.
 

FDS diterapkan dengan proses pembelajaran formal setengah hari, kemudian di jam berikutnya diisi dengan ekstrakurikuler. Dengan FDS, siswa juga akan libur pada Sabtu dan Minggu sehingga mereka dapat menghabiskan waktu bersama keluarga.


 
Wakil Gubernur Kalbar,  Christiandy Sanjaya masih mentolerir maksud dan tujuan FDS.Hanya aja ada beberapa yang dinilainya harus terpenuhi untuk menerapkan wacana ini.
Terkait kesiapan Pemprov Kalbar untuk kelak memberlakukan FDS, menurut Christiandy, wacana ini harus dikembalikan lagi ke setiap sekolah.

 Sebab, pihak sekolah lebih tahu kondisi di lapangan.   “Kalau ditanya siap nggak siap, bisa langsung ke sekolahnya atau diknas di kabupaten, karena mereka yang lebih tahu keadaan di lapangan,” tegasnya secara terpisah di Pontianak.  

Menurutnya,  kebijakan ini memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu disempurnakan. “Kebijakan itu bagus. Tapi kalau diterapkan, belum tentu bagus. Bagus di Jawa,  belum tentu di Kalimantan,” ungkapnya.
 

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Sutarmidji secara tegas menolak wacana itu. “Jangan buat kebijakan mengada-ada. Sudahlah, ini sudah bagus. Jalankan dulu,” tegasnya secara terpisah di Pontianak.

Menurut Midji, panggilan akrabnya, Muhadjir sebagai menteri yang baru diangkat, jangan membuat kebijakan dadakan. Lebih baik menjalankan kebijakan yang sudah ada, dan membetulkan kekurangannya terutama terkait kenyamanan anak di sekolah.  

Hal ini dinilainya jauh lebih penting ketimbang menyuruh anak sekolah sehari penuh.“Ini lingkungan sekolah panas,  bau, atap bocor, suruh anak sepanjang hari di situ, mana bisa? Siapkan dulu infrastrukturnya, sekolahnya nyaman, ruang belajarnya bagus, perpustakannya bagus, tamannya bagus, dibangun di situ lapangan olahraga,” usulnya.


Apalagi, lanjut Midji,  di sejumlah daerah masih banyak sekolah yang atapnya bocor, banjir jika hujan, belum lagi fasilitas sekolah lainnya. Menurutnya, bakal lebih baik jika hal-hal itu diperbaiki lebih dulu.  
 

"Setelah itu, barulah memberlakukan kebijakan lain. Jika tidak, sama saja semuanya omong kosong," lanjut orang nomor satu di Kota Pontianak yang digadang banyak kalangan untuk maju di Pilgub Kalbar 2018 ini.

Namun, Mendikbud  Mahadjir menyatakan, wacana itu baru tahap sosialisasi. "Ini kan masih sosialisasi, melontarkan gagasan. Kita ingin dapat masukan," tegasnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumpa pers dadakan ini digelar oleh Mendikbud yang masih anyar ini, terkait munculnya pro kontra terkait  gagasannya.
 

Karena baru wacana, menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini,  wajar jika muncul polemik. "Saya justru kalau ada orang yang baru diberi tahu langsung terima, malah curiga. Ini berarti tanda masyarakat kritis, masyarakat bagus. Saya juga senang,  kalau nanti ide itu diuji betul, sehingga nanti betul-betul mateng," lanjut Muhadjir.
 

Muhadjir mengaku  senang jika masyarakat mengkritisi gagasannya menerapkan sekolah sehari penuh bagi siswa SD dan SMP. Menurutnya, ide itu akan dikaji dan diuji. "Tak akan diterapkan jika ditemukan banyak kelemahan," lanjutnya .
  Gagasan FDS diakuinya butuh masukan warga.  "Ini masih sosialisasi, melontarkan gagasan. Kita ingin dapat masukan. Saya justru kalau ada orang yang baru diberi tahu langsung terima, malah curiga. Ini berarti tanda masyarakat kritis, masyarakat bagus," kata Muhadjir.  

Karena itu Muhadjir mengaku senang kalau nanti idenya  diuji betul. "Sehingga nanti betul-betul mateng. Jadi kalau saya sekarang enggak punya beban, mau 10 ribu (jumlah orang yang menolak di petisi, red), maka  100 ribu pun enggak apa-apa. Ini memang bru dilontarkan kok, baru ide," sambungnya.

Muhadjir menambahkan, pihaknya akan betul-betul mengkaji ide tersebut. Pakar-pakar pun akan diundang untuk dimintai pendapat.

"Tapi intinya begini, saya tidak mau berpanjang-panjang. Ini baru ide. Saya terima kasih atas respons masyarakat,  dan kami akan susun yang lebih menyeluruh yang lebih utuh. Nanti akan saya sampaikan lagi ke masyarakat," tambah Muhadjir.
 

Menurut Muhadjir,  ide itu harus diuji. Jika memang dilanjutkan maka akan disempurnakan. Menurutnya, tak masalah jika gagasan itu batal diterapkan dan ditarik kembali.  
 

"Tidak apa-apa, nanti kita tarik. Saya akan coba mencari pendekatan lain. Saya tidak berniat menimbulkan polemik di masyarakat atas adanya wacana ini," lanjut Muhadjir.  

Menurut Muhadjir, wacana itu semata-mata untuk merespons perintah Presiden Joko Widodo yang ingin menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih bagus, dan punya daya saing tinggi.

  Dikaji Utuh

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun N Sholeh meminta pengkajian secara utuh atas penerapan kebijakan tersebut. "Menteri baru tidak harus membuat kebijakan baru, apalagi tanpa didahului kajian yang matang. Akibatnya justru akan merugikan anak," katanya lewat rilis dari Jakarta yang juga diterima di Pontianak kemarin.  

 
Menurut Asrorun, kebijakan pendidikan yang bersifat nasional tidak bisa didasarkan pada pengalaman orang per orang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh sepotong-sepotong, hanya berdasarkan pengalaman pribadi.

 "Kebijakan yang diambil akan berdampak sangat luas. Jadi perlu kajian utuh," ujarnya. 
 

Menurut Sholeh, Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan sempat  mengampanyekan orangtua mengantar anak-anaknya pada hari perdana sekolah mereka. Hal ini didukung publik saat itu. 

Ditambahkan,  setiap siswa memiliki kondisi berbeda. Siswa satu dengan lainnya tidak bisa disamaratakan. Menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah pun dapat mengganggu hubungan sosial anak.

Anak-anak dinilainya sangat memerlukan hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya di sekolah, lingkungan tempat tinggal,  dan keluarga di rumah. 
 

Sholeh berpendapat,  perpanjangan jam belajar siswa di sekolah akan menyebabkan waktu pertemuan anak dengan orangtua juga akan berkurang.Apalagi, tidak semua orangtua bekerja di luar rumah.  

"Ini (wacana FDS)  ini akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Masing-masing keluarga memiliki kondisi yang berbeda, tidak bisa disamaratakan," tambahnya.

Menurut Sholeh, tidak  semua orangtua itu bekerja. Artinya, jangan dibayangkan kondisi seluruh orangtua di Indonesia hanya dialami oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan nasional harus didasarkan pada kajian yang utuh," tutur
Sholeh.(bls/yun/ant/cnn/bob/aju/pat/sut)