Warga Lima Desa, di Kabupaten Kubu Raya 'Serbu' Komnas HAM Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 807

Warga Lima Desa, di Kabupaten Kubu Raya 'Serbu' Komnas HAM Kalbar
Puluhan warga dari lima desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, mendatangi Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalbar. Rabu (10/8). SUARA PEMRED/UMAR FARUQ
PONTIANAK, SP - Kepala Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,  Kasful Anwar, mengklarifikasi pertemuan tertutup dengan 5 desa dari Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, di Pontianak, Rabu (10/8).  

Dikatakan Kasful, alasan pertemuan dilakukan secara tertutup lantaran kehadiran lima kepala desa dari Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, tanpa konfirmasi sebelumnya, dan dengan membawa massa yang cukup ramai sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan.  

"Waktu mereka ke kantor itu tanpa konfirmasi. Jadi, waktu di depan kantor itukan sempat tegang, dan komisioner Komnas HAM dari Jakarta, Siti Nurlaila juga sempat tegang," ujar Kasful, Kamis (11/8).  

Maka dari itu, lanjut Kasful, Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengajak warga yang datang untuk bertemu di dalam ruangan.   "Sempat tegang, jadi kami mau tahu apa maksud lima kepala desa datang membawa puluhan orang ke Komnas HAM," terang Kasful.  

Kasful menuturkan, kedatangan puluhan warga tersebut membuat takut warga Olak-Olak Kubu yang meminta perlindungan di Komnas HAM.

Menurut keterangan warga yang mengungsi, bahwa mereka melihat dari puluhan warga tersebut di antaranya dari pihak PT Sintang Raya.   "Warga di belakang (yang mengungsi) tahu semua bahwa ada dari pihak PT Sintang Raya yang datang. Jadi dikhawatirkan terjadi bentrok," jelas Kasful.  

Kasful mengatakan, kedatangan puluhan warga desa itu untuk menyampaikan protes lantaran beberapa waktu lalu diberitakan bahwa ada dari warga mereka yang ikut mengungsi di Komnas HAM.  

"Mereka datang untuk protes atas pemberitaan, dan ingin memastikan bahwa warga mereka tidak mengungsi di sini. Kepala desa dan perwakilannya yang datang yakni Desa Sungai Selamat, Mengkalang, Dabong, Seruat 3, satunya saya lupa. Menurut mereka, pemberitaan yang mengatakan warga mereka ikut mengungsi, sama saja mencemarkan desa dia," terang Kasful.  

Jika kepala desa dan warga, kata Kasful, ingin memastikan dan menjemput warganya jika ditemukan mengungsi, tidak seperti itu caranya.   "Janganlah seperti itu. Mereka punya niat baik untuk menjemput, tapi membawa orang di belakang ramai-ramai. Jadinya, warga yang awalnya mau pulang, ketakutan ndak jadi pulang," kata Kasful.  

Namun setelah berkoordinasi dengan pihak Polda, dikatakan Kasful, akhirnya warga mau kembali pulang dengan jaminan keamanan warga. "Warga pulang tadi (Jumat), tapi kami tidak bisa mengantar," tutur Kasful.  

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kubu Raya, Lasem, memprotes Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, karena menolak keberadaan Ketua DAD Kecamatan Kubu, Udianto, hadir dalam pertemuan.

  “Kami dari DAD ingin memastikan apa permasalahan terjadi sekitar Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat sekarang perannya tidak lebih dari jurubicara sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tidak jelas,” kata Lasem.  

Dikatakan Lasem, mestinya setiap kali menerima pengaduan dari masyarakat, Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Tidak dengan langsung mengeluarkan pernyataan sepihak yang pada akhirnya hanya mengeruhkan suasana.  

Diungkapkan Lasem, DAD Kabupaten Kubu Raya mendapat informasi ada warga dari luar Kecamatan Kubu, ikut mengungsi di Kantor Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

  Lasem mengatakan, kedatangan DAD Kecamatan Kubu, hanya ingin memastikan apakah ada warga Suku Dayak yang ikut mengungsi di Kantor Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.  

“Mestinya Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, bersikap bijaksana, dengan tidak bertindak sebagai jurubicara lembaga swadaya masyarakat yang tidak jelas asal-usulnya. Apa yang dilakukan membuat Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, kapasitasnya tidak lebih dari lembaga swadaya masyarakat ilegal,” ungkap Lasem. (umr/aju/sut)
 

Komentar