Guru di Kalbar Dihantui Penyiksaan

Regional

Editor sutan Dibaca : 1084

Guru di Kalbar Dihantui Penyiksaan
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
  PONTIANAK, SP –  Maraknya kriminalisasi terhadap guru   membuat kalangan pendidik ini termasuk di Kalimantan Barat, tak lagi nyaman bertugas di sekolah.  Kalangan ini menjadi serba salah karena sulit untuk menindak murid yang tak disiplin menyusul kian gampangnya orangtua mempolisikan atau menganiaya guru.  

Fenomena tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan profesi sekaligus penghinaan martabat guru. Wali Kota Pontianak Sutarmidji misalnya, meminta kriminalisasi tersebut segera dihentikan. Semua pihak harus menjaga marwah guru. "Tidak hanya orangtua murid, tapi juga guru itu sendiri," tegasnya kepada Suara Pemred di Pontianak, Jumat (12/8).
 

Orangtua pun diminta tidak menelan bulat-bulat apa yang disampaikan anak. Sebab, jika benar guru melakukan tindakan salah, maka akan ada sanksi kepegawaian bagi guru yang bersangkutan.  

  “Jangan guru melakukan kesalahan kecil lalu dipukuli. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada orang yang merusak kehormatan orang sebagai guru, baik berbentuk kekerasan atau fitnah-fitnah. Kita harus jaga kewibawaan guru," tegasnya.  

Sutarmidji meminta supaya dalam proses belajar- mengajar, harus ada hubungan interaksi guru dan murid sebagaimana halnya  orangtua dan anak.

Disarankan supaya minimal, hubungan itu layaknya saudara. Kepala sekolah pun diminta harus jeli dalam menempatkan guru-guru dengan tingkat emosional tinggi.
  "Jangan memberi mereka jadwal mengajar di kelas-kelas yang dihuni anak berperilaku sulit dikendalikan. Nah,  anak-anak yang berperilaku seperti ini, butuh perhatian khusus. Kumpulkan dalam satu kelas, dan diajar oleh guru yang punya pendekatan berbeda,” usulnya.  

Adapun penganiayaan terhadap Dasrul (52), guru mata pelajaran arsitek di SMKN 2, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi kasus terbaru. Dasrul dianiaya oleh orangtua siswa bernama Adnan Achmad (38), Rabu (10/8).
 

Awalnya, Dasrul menagih tugas PR yang diberikan kepada siswa kelas dua.  Siswa Airul Aliq Sadang  yang tidak mengerjakan tugas ditegur oleh sang guru. Mendapatkan teguran, siswa ini sontak menendang pintu sambil mengucapkan kata-kata kotor. Hal itu membuat guru naik pitam sehingga menamparnya.
 

 Airul langsung mengadu kepada orangtuanya. Tidak berselang lama, orangtuanya  datang ke sekolah di Jalan Pancasila. Awalnya, Ahmad mencari kepala sekolah, namun tidak bertemu. Saat berjalan di koridor, Ahmad bertemu Dasrul sehingga terjadilah penganiayaan itu.


Kasus serupa terjadi di Kalimantan Barat, 13 Mei 2016. Saiful, 
guru olahraga di SD 14 Desa Mengkurai, Kabupaten  Sintang, terpaksa dirawat intensif di Rumah Sakit Ade M Djoen, setelah dihajar orangtua siswa berinisal NP hingga babak belur.


Akibatnya, korban tidak bisa menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar, dan baru terungkap setelah korban menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan.

Kejadian yang tak kalah menghebohkan juga dialami oleh Jamilah, guru honorer di SDN 20 Sungai Radak Baru, Kecamatan Terentang, Kabupaten
Kubu Raya.
Pengabdiannya sebagai guru berbuah pahit. Jilbabnya dilepas, dan rambutnya dipotong oleh orangtua siswa yang marah. Insiden itu bermula saat Jamilah menertibkan dua siswa yang melanggar aturan karena berambut panjang.  

Fenomena kriminalisasi terhadap guru ini pun ikut ditanggapi oleh Helmi Fauzi, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Singkawang.  Menurutnya, guru dari aspek sosial adalah panutan. "Tugasnya mentrasnfer ilmu dan mendidik siswanya sehingga menjadikan anak berkualitas dan berkarakter," ujarnya ketika dihubungi di Singkawang.
 

Dalam konteks pendidikan, lanjut Helmi,  ada pihak-pihak lain selain guru yang berperan penting dalam mendorong pendidikan untuk menjadi lebih baik. Di antaranya, komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.


Helmi menegaskan, sikap berlebihan orangtua murid sehingga guru menjadi korban kekerasan, hanya akan memunculkan korban utama yang tidak lain adalah siswa itu sendiri. “Justru korbannya adalah anaknya sendiri. Sebab, dampak dari pola perlindungan yang berlebihan hanya akan menjadikan anak menjadi manja,” katanya.  

Helmi menegaskan, guru adalah ujung tombak pendidikan dan figur sentral. Mestinya apa yang telah dilakukan guru diapresiasi oleh orangtua murid.   Tindakan kekerasan atau perbuatan negatif orangtua murid terhadap guru dinilainya sebagai dampak dari   komunikasi yang tidak searah antara orangtua dan guru.

Karena itu, mendudukkan permasalahan adalah jalan terbaik agar semua pihak sepaham terkait seluruh aktivitas di sekolah. 
  Di tengah permasalahan tersebut, Helmi mengharapkan supaya  guru tak sampai apriori dalam membentuk karakter anak didiknya.  

Sementara tu, Direktur Mitra Sekolah Masyarakat (Misem), Subro menilai, tindakan pendisplinan anak-anak di sekolah harus dipahami oleh kalangan orangtua murid bahwa guru bukan sekadar orang yang diamanahkan untuk menitipkan anak mereka. “Orangtua dan guru posisinya sama, bertugas mendidik anak. Jadi, orangtua tidak boleh sewenang-wenang terhadap guru,” ujarnya secara terpisah di Pontianak.  

Menurutnya, jika tindakan guru dalam memberikan sanksi kepada siswa dianggap melanggar hak asasi, maka harus dipahami bahwa guru itu tidaklah ‘gila’. Tentu tindakan guru bermula dari siswa yang memang dianggap melanggar atau bersalah terkait kedisplinan.

“Guru tidak ‘gila’ dalam mengambil tindakan. Karena itu bermula dari anak, maka kemudian dalam rangka mendisiplinkan siswa, maka dilakukanlah sanksi,” terangnya.

Guna menghindari tindakan kekerasan bahkan kriminalisasi terhadap guru, Subro menyarankan supaya guru memberikan bentuk kedisplinan dan mendidik dengan sanksi secara lebih terukur dan sesuai peraturan sekolah.

“Misalnya tercatat dengan peraturan sekolah atau ada kriteria-kriteria. Jadi,  ketika mengambil tindakan kepada anak-anak, bukan sebagai tindakan pribadi guru, tapi sebagai tindakan dari institusi sekolah,” jelasnya.


Mengenai pentingnya pemerintah memberikan rasa aman bagi guru dalam mengajar, menurut Subro, aturannya sudah sangat jelas. “Dalam aturan itu, guru tidak boleh didiskriminalisasi. Tapi memang guru juga manusia,  yang sewaktu-waktu bisa salah. Tapi sepanjang pemberian saknsi kepada siswa tidak berlebihan, maka tidak boleh dikriminalisasi. Dalam rangka mencerdaskan anak, itu juga merupakan pemenuhan hak asasi,” pungkasnya.

Regulasi Perlindungan Guru


Ketua Komisi V DPRD Bidang Pendidikan DPRD Kalbar, Markus Amid menyatakan, aturan perlindungan terhadap anak sering salah ditafsirkan atau ditafsirkan secara berlebihan oleh orangtua murid. Oknum siswa atau orangtua murid kadang menjadikan aturan ini sebagai senjata dalam mengkriminalisasi tenaga pengajar,  

"Padahal  sebetulnya itu  dalam rangka mendidik, meski secara kasat mata terlihat keras. Inilah yang  membuat guru semakin sulit untuk bertindak,” ujarnya.
 

Menurut Amid, tindakan guru yang memberikan sanksi terhadap siswa pelanggar disiplin seharusnya didukung oleh wali murid. Syaratnya,  selama sanksi itu diberikan masih dalam batas kewajaran. Sebab, pengalaman di masa lalu, siswa yang diberikan sanksi malah terpacu untuk lebih displin dan giat belajar.


“Pengalaman kita dulu waktu sekolah, seringkali guru tegas. Kadang kita dipukul, dan itu memacu kita lebih berhasil dan lebih giat untuk belajar. Hasilnya, generasi dulu luar biasa,” katanya.

Amid memandang, saat ini masih banyak siswa yang sikap disiplinnya menurun. Hal ini bisa disebabkan orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Akibatnya, anak terkadang sulit menerima sanksi karena dianggap keras.

 Padahal sejatinya, tegas untuk membentuk karakter anak agar lebih disiplin. “Bagi saya, ini tantangan bagi dewan guru yang terpanggil oleh Tuhan untuk mencerdaskan generasi ke depan. Saya minta kepada dewan guru se-Kalbar untuk tetap eksis mengajar. Jangan takut dengan intimidasi. Ingatlah, anak itu tanggung jawab kita kepada Tuhan, yang harus dibina agar mempunyai masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Meski begitu, Amid mengimbau agar guru lebih arif dalam membina kedisiplinan berikut sanksi terhadap siswa. “Guru dalam mendisplinkan murid, perlu mencari cara yang lebih arif,” ucapnya.

Ditambahkan, pemerintah sebaiknya membuat aturan tegas terkait perlindungan guru. Tujuannya untuk memberikan rasa aman bagi guru dalam proses belajar- mengajar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,

“Harus ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat hingga daerah. Aparat penegak hukum juga mesti ambil bagian dalam maslah ini, tapi jangan semena-mena. Sedikit ada laporan terkait tindakan guru, lalu langsung ditindak. Harusnya dikembalikan dulu ke instansi terkait untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan,” ujarnya.

“Pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada wali murid, supaya tidak bertindak seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, guru diintimidasi bahkan dianiaya,” tandas Amid.(bls/umr/bob/pat/sut)