PT BRU Dianggap Setengah Hati Bangun Sektor Pendidikan di Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1430

PT BRU Dianggap Setengah Hati Bangun Sektor Pendidikan di Kalbar
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP-    Keluarga Besar Adijanto Priosoetanto (KBAP) dianggap menghianati komitmennya  pada bidang pendidikan di Kalimantan Barat.  Pasalnya, konglomerat ini dikabarkan akan menutup permanen SMP Taruna Bumi Khatulistiwa (TBK) di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.  

Praktisi hukum dan pendidikan Tobias Ranggie dan Ketua Fraksi PPP di DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengatakan rencana penutupan ini ditandai peniadaan penerimaan siswa baru SMP TBK tahun ajaran 2016/2017. Alasan minimnya siswa,  dianggap sangat tidak masuk akal.
 

“Peminat kurang, berarti Yayasan Pendidikan Adijanto sebagai pengelola persekolahan ini  semata-mata memandang kelangsungan hidup institusi pendidikan hanya mengandalkan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan
(SPP)  dari orangtua siswa,” ungkap Tobias, Senin (15/8).
 

Menurutnya, SMP dan SMA TBK, merupakan unit pelayanan sosial dari bekas perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Bumi Raya Utama (BRU) di Kalbar.

"Penutupan ini jelas merupakan pengkhianatan yang cukup serius terhadap masyarakat Kalimantan Barat," lanjutnya.  

Sesuai komitmen awal,  lanjut Tobias, keberadaan SMP dan SMA TBK akan dibiayai lewat dana abadi PT BRU, melalui penyisihan keuntungan selama mengantungi HPH di lima kabupaten, yakni  Sanggau, Sintang, Melawi, Ketapang,  dan Kapuas Hulu.
 

Karena itu, lanjut Tobias, pihak PT BRU seharusnya menyadari  bahwa kelangsungan hidup TBK bukan hanya mengandalkan SPP karena adanya dana abadi sebagai investasi untuk persekolahan itu.
 

Menurut Tobias, banyak  perusahaan HPH di Indonesia redup pada awal 2000, termasuk di Kalbar. Belakangan, tepatnya pada 2010, kelompok usaha KBAP lewat Grup Rain, menjadi satu di antara empat grup perusahaan HPH terbesar di Indonesia. 

  Tiga grup HPH terbesar lainnya yakni Grup Ridhlatama, Grup Hasnur,  dan Grup Modern. Bersama Grup Rain milik Adijanto Priosoetanto, perusahaan-perusahaan ini bisa masuk empat besar perusahaan raksasa di Indonesia,  karena memanfaatkan kedekatan dengan Keluarga Besar Presiden Soeharto yang berkuasa pada  11 Juli 1966 – 21 Mei 1998.  

Bahkan sepanjang tahun 2011, pertumbuhan harga saham Grup Rain tercatat paling tinggi di antara seluruh saham emiten batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasarnya pun membubung hingga menjadi Rp 6 triliun.

 "Jadi tidak masuk akal jika perusahaan ini beralasan menutup SMP TBK hanya karena masalah SPP," tegas Tobias.     Sebagai kompensasi kepada Pemerintah Soeharto atas konsesi HPH di Kalbar, pihak PT BRU  berkomitmen memajukan dunia pendikan di Bumi Khatulistiwa, lewat kehadiran TBK yang dikelola Yayasan Pendidikan Adijanto. Kayu dan perdagangan hasil bumi lainnya menjadi fokus bisnis KBAP, yang memulai usahanya sejak 1960 di Kalbar.  

Menurut situs market.bisnis.com edisi 7 Desember 2011, bisnis yang berkembang pesat itu dibangun oleh Adijanto Priosoetanto
bersama adiknya, Soenaryo Priosoetanto,  dan Agustinus Adiono. Belakangan, kerajaan bisnis Grup Rain memang tumbuh cepat.
   

"Dana abadi yang dijanjikan untuk membiayai kelangsungan hidup SMP dan SMA TBK, harus dituntut. Kalau terbukti SMP TBK ditutup, maka aset berupa tanah milik PT BRU, harus disita untuk negara karena mereka membohongi masyarakat. Mana mungkin sebuah perusahaan HPH masuk kategori empat terbesar di Indonesia tiba-tiba bisa bangkrut? Ini hanya penipuan,” kecam Tobias.  

Senada itu, Herman Hofi Munawar menilai, sangat ironis jika kelompok usaha KBAP yang kaya-raya mengeksploitasi sumber daya alam di sektor perkayuan di Kalbar mendadak  miskin
,  karena bisnis perkayuan sudah mati menyusul menipisnya pasokan dari alam.
   

"Masyarakat tidak mungkin percaya jika PT BRU bangkrut. Masalahnya, unit usaha Rain Grup di daerah-daerah lain di Indonesia bahkan sampai di luar negeri, masih berjaya. Jadi, perusahaan raksasa itu jangan seenaknya sehingga melupakan sejarah (sumber kekayaannya)," tegas Herman.  

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar, Clarry Sada mengingatkan pihak KBAP untuk berpikir panjang mengenai rencananya menutup SMP TBK, jika hanya beralasan karena sepi pendaftar.    

“Tidak ada peminat, karena penentuan besarnya SPP per siswa terlalu besar. Padahal secara bersamaan, lembaga pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Tidak etis jika dilihat dari untung dan rugi. Semua orang di Kalimantan Barat juga tahu bahwa KBAP memiliki unit usaha hingga luar negeri," kata Clarry Sada.
 

SMP TBK berlokasi di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya, saat ini memiliki 64 siswa kelas VIII dan IX, dengan 21 guru. Dari jumlah ini, delapan di antaranya adalah guru tetap, enam calon guru tetap, dan sisanya guru honorer. 

  
Menurut Kepala SMP TBK, Mahyudi,  pihaknya sejak Ramadan 2016 mendapatkan SK dari ketua yayasan untuk tidak lagi menerima siswa baru. Alasannya,  jumlah siswa yang mendaftar semakin menurun. “Kami sebagai pelaksana hanya melaksanakan saja, “ kata  Mahyudi secara terpisah di Sungai Raya.

Mahyudi mengungkapkan,  jumlah siswa yang mendaftar di sekolah itu pada 2015 sebanyak 45 orang. Tahun ini, ketertarikan dan antusias orangtua maupun siswa untuk masuk ke SMP TBK masih terbilang cukup tinggi.
 

Namun, lanjutnya,  pihak yayasan menilai lain. Ini ditandai keluarnya SK  tentang penghentian penerimaan siswa baru. "Maka berkas beberapa calon siswa baru yang sudah mendaftar terpaksa kami kembalikan," katanya.

“Saat penerimaan siswa baru, SMP negeri belum ada yang membuka pendaftaran. Meski sudah diketahui tidak menerima siswa baru, tak sedikit orangtua ingin mendaftarkan anaknya di sini. Bahkan ada yang menangis karena tidak bisa mendaftar,” tambah Mahyudi.  

Kendati demikian, hasil dari audensi pihak sekolah dengan pihak yayasan beberapa waktu lalu,  pasca terbitnya SK itu, belum dapat dipastikan sekolah ini bakal ditutup.
 

Menurut Mahyudin, dari pertemuan itu tersirat, keputusan yayasan dapat dicabut, asalkan ada pembenahan struktur lebih lanjut dan bisa saja ditutup, namun diproyeksikan  hanya untuk SMA.

Diakuinya, memang terjadi penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Namun jika dilihat dari grafiknya, penurunan itu tidak terlalu signifikan.

 Pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti penyebab atau faktor terjadinya penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun itu. “Fenomena umum adalah masyarakat lebih memilih sekolah negeri, karena gratis. Tidak menutup kemungkinan juga dikarenakan biaya yang cukup mahal,” katanya.(aju/jek/pat/hd/sut)