Aksi Premanisme Debt Collector di Kalbar Meresahkan

Regional

Editor sutan Dibaca : 1260

Aksi  Premanisme Debt Collector di Kalbar Meresahkan
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
  PONTIANAK, SP –  Menggunakan kekerasan untuk menarik paksa kendaraan bermotor. Inilah tindak kriminal yang kerap dilakukan oleh kalangan penagih hutang (debt collector) atas perintah perusahaan leasing di banyak wilayah tanah air.

 Pada Juli lalu, aksi jalanan ini di Kalimantan Barat, pernah dialami Herry Lingga Sumitro, warga Kabupaten Sintang. Kala itu, mobil ambulans gratis milik keluarganya, yang masih terikat kontrak kredit dengan perusahaan leasing ACC di Kota Pontianak, dirampas oleh debt collector.
 

Padahal Herry sedang  tergesa-gesa untuk membawa seorang pasien dari Sintang ke Rumah Sakit Santo Antonius, Pontianak “Mobil saudara saya dirampas, karena menunggak pembayaran hingga tiga bulan," katanya kepada Suara Pemred di Pontianak, Jumat (19/8).


Menurut Herry, saudaranya ketika itu sakit sehingga tak sempat membayar mengangsur kreditnya ke pihak leasing. Saat mengantar pasien yang juga sedang sakit, mobil ambulans itu dirampas, tanpa surat pemberitahuan.   Menurut keterangan sopir ambulans, mobil  dirampas oleh debt collector eksternal suruhan ACC Pontianak.

“Akibat peristiwa perampasan itu, kami tidak bisa melayani masyarakat di wilayah perhuluhan yang ingin berobat,” katanya.

Belakangan, ketika hendak menebus mobil tersebut, pihak leasing malah semakin membebani nasabah, yakni diminta melunasi semua angsuran yang tersisa, bukan melunasi angsuran yang tertunggak.

“Perusahaan mendesak kami harus melunasi semua sisa angsuran berikut denda, kurang lebih mencapai Rp 40 juta, serta biaya penarikan yang dibebankan kepada konsumen,  sebesar Rp 14 juta,” ungkapnya.


Herry mengaku sempat mempertanyakan besarnya biaya penarikan ke pihak ACC. Pihak perusahaan berkilah, rincian biaya penarikan sudah ditentukan dalam kontrak. Selain itu, Herry  mempertanyakan jumlah denda yang dibebankan kepada nasabah.

Padahal, selama menjadi konsumen di perusahaan tersebut, kreditur selalu bayar tepat pada waktunya. “Kemarin telat tiga bulan, karena yang bersangkutan tengah sakit,” katanya.


Masih pada bulan yang sama, dilansir dari situs zonatimur, kasus serupa juga terjadi di Sintang. Korban Hendrawati mengaku diikuti dua orang tak dikenalnya pada 14 Mei 2016. Satu di antaranya dari perusahaan leasing BFI Sintang. Hendrawati memang memiliki tuggakan di perusahaan finance tersebut, namun permohonan dan itikat baik untuk membayar sudah pernah disampaikannya ke pihak perusahaan tersebut.
 

Ketika tiba di rumah, kedua orang yang mengekor itu menagih paksa. Mereka memberikan pilihan, diselesaikan di BFI atau di Mapolres Sintang. Hendrawati  memilih diselesaikan di kantor polisi. “Saya pikir kantor polisi lebih aman," ujarnya.
 

Di kantor polisi, Hendrawati  meminta waktu pelunasan tunggakan hingga 20 Mei 2016, Namun permintaan ditolak. Hendarawati pun  diberi dua pilihan, membayar tunggakan tiga bulan atau mobil dititip di polres dan baru boleh dipakai setelah dibayar.
 

Bersama seorang polisi berinisial HS, Hendrawati menandatangani surat penitipan yang dibubuhi kop surat Polres Sintang. Karena itu Hendrawati setuju menitipkan mobilnya di kantor polisi karena merasa aman.  

Namun ketika datang ke BFI untuk membayar keterlambatan tiga bulan, ditolak lecuali membayar Rp 233 juta. Pada 13 Juni 2016, Hendrawati kembali mendatangi mapolres karena dihubungi oleh HS.

Namun, mobil itu tak kunjung diterimanya, bahkan menghilang dari mapolres.   Toh bantahan menarik paksa apalagi dengan cara kekerasan, dibantah pihak leasing.

Di antaranya, Bambang Hartoyo, Area Manager BFI Finance Kalbar. “Secara aturan, kita berhak mengamankan unit yang bermasalah. Namun harus melalui prosedur, dan mengedepankan faktor kemanusiaan,” bantahnya di Pontianak.
 

Bambang mengklaim, prosedur tersebut, antara lain, konsumen selalu diingatkan untuk membayar angsuran tepat waktu. Ini disampaikan lewat Call Center BFI sebelum empat hari jatuh tempo.

“Apabila sudah jatuh tempo, dan konsumen menyatakan belum mampu membayar, maka kita memberikan kesempatan hingga tujuh hari ke depan, selanjutnya 10 hari,” ujarnya.  

Menurut Bambang, jika konsumen hingga hari ke-11 tak kunjung melaksanakan kewajiban,  maka pihak perusahaan berhak mengutus kolektor internal guna memberikan surat peringatan. Ini dilakukan hingga beberapa minggu.


“Setelah surat peringatan ketiga diberikan namun pihak konsumen masih belum mampu membayar, kita akan memberikan surat permintaan agar unit dikembalikan. Jadi, dari macet hingga penarikan itu bisa memakan waktu kurang lebih dua bulan,” tambahnya.

Bambang menambahkan, upaya penarikan kendaraan di tempat umum, seperti di jalan, adalah hal yang wajar, asalkan tidak dilakukan dengan cara kekerasan.

“Penarikan unit di tempat umum itu sebenarnya diperbolehkan, selama tidak menggunakan kekerasan. Upaya ini merupakan jalan terakhir yang harus diambil,” ungkapnya.

Hal serupa juga ditegaskan Irwan, Kepala Kredit FIF Group Kalbar. Menurut Irwan, ada sejumlah prosedur yang harus dijalankan sebelum  melakukan penarikan unit dari konsumen.

“Pada dasarnya, ini merupakan upaya pengamanan, bukan penarikan. Jika konsumen mau menembusnya, ya silahkan,” klaimnya.  

Tobias Rangge, praktisi hukum di Pontianak menegaskan, jaminan fidusia harus didaftarkan dan diikat antara kedua belah pihak di hadapan pejabat notaris. Hal ini bertujuan, jika terjadi kredit macet maka akan dilakukan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika kredit macet tersebut tidak bisa diselesaikan pembayarannya, maka mekanismenya tidak bisa disita secara sepihak melainkan diproses di pengadilan dan dilanjutkan dengan lelang.

"Apabila pihak leasing melalui debt collector-nya menarik barang kredit dengan paksa, sebagaimana yang sering terjadi saat ini, maka perbuatan tersebut bisa dipidanakan dengan laporan perampasan," tegasnya secara terpisah di Pontianak.


Pada hubungan perkreditan, lanjutnya, hal yang mesti dipegang adalah sikap saling percaya. Jika terjadi kredit macet, maka debitur diberikan kesempatan untuk melunasi. Pihak leasing tidak boleh langsung menyita barang kredit.
 

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pontianak, Kompol Andi Yull menegaskan, pihaknya belum pernah menerima laporan atau koordinasi dari pihak leasing terkait fidusia. Pihaknya pun banyak mendapatkan laporan terkait tindakan perampasan yang dilakukan pihak leasing kepada nasabah atau debitur yang menunggak.

Namun diakuinya,  tak satu pun perkara tersebut yang sampai tahap penyidikan.   
Menurut Andi, pengaduan masyarakat tersebut umumnya tentang perampasan kendaraan bermotor di jalan raya. Ketika peristiwa, pengadu merasa tidak terima atas perlakuan tersbeut.  

"Tapi ketika pelapor akan diperiksa di kantor polisi, dan akan dilakukan pemeriksaan terkait surat-surat perintahnya, biasanya sebagian besar masalah ini dapat ditemukan titik tengahnya. Makanya perkara ini jarang yang naik menjadi penyidikan," jelasnya.  

Namun, menurut Andi, berbeda halnya jika kreditur melaporkan perlakuan fisik oleh leasing. Misalnya, perampasan yang mengakibatkan kecelakaan atau tindak kekerasan lainnya.

"Jika ada kecelakaan atau kekerasan, maka itu telah masuk ranah pidana, dapat dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan serta perampasan," tegasnya.  

Ditambahkan, aparat kepolisian dilarang melakukan andil atau turut serta terlibat dalam proses penyitaan atau pengambilan kendaraan bermotor yang menjadi permasalahan antara pihak leasing dengan kreditur.  

"Ini yang hanyak menjadi salah kaprah. Anggota kepolisian tidak boleh turut terlibat penyitaan," tukasnya. (umr/yun/ang/bob/det/ant/pat/sut)