Komandan Satgas Antisipasi Karhutla Kalbar Disarankan Diganti

Regional

Editor sutan Dibaca : 1078

Komandan Satgas Antisipasi Karhutla Kalbar Disarankan Diganti
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Lemahnya koordinasi kebakaran hutan (karhutla) di Kalimantan Barat kian memicu wacana berbagai kalangan supaya Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya dicopot dari jabatan sebagai Komandan Satgas Antisipasi Karhutla Kalbar.  

Pergantian itu dianggap penting untuk segera dialihkan ke pihak TNI dan Polri menyusul kasus karhutla di Kalbar dinilai sudah merupakan bencana kemanusiaan. Apalagi sebagian besar upaya penanggulangan karhutla di Kalbar, antara lain pemboman dengan air dari udara, sudah diambil alih pusat, terhitung sejak Jumat (26/8).

Praktisi hukum dan kebijakan publik Universitas Panca Bhakti, Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menegaskan,  putusan pemerintah pusat mengambil alih sebagian upaya pemadaman itu sudah tepat. "Ini karena khusus di Kalimantan Barat, tidak jelas aplikasinya   di lapangan," tegasnya kepada Suara Pemred di Pontianak kemarin.
 

Demikian Herman menanggapi Rakor Penanggulangan Siaga Darurat Karhutla di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (25/8).

Dalam rakor itu, Gubernur Kalbar Cornelis sempat menyatakan pasrah menanggulangi kasus karhutla di wilayahnya.   Herman juga menanggapi pernyataan pengamat politik Universitas Tanjungpura,

Syarif Usmulyadi Alqadrie tentang adanya indikasi pihak-pihak yang ditunjuk Gubernur Kalbar Cornelis untuk menangani karhutla, seperti menikam Kalbar 1 dari belakang. Ini  karena mereka dinilainya tidak bertanggungjawab atas tugas yang dipercayakan Cornelis dalam menangani karhutla.
 

Menurut Herman,   tugas Wakil Gubernur Kalbar sebagai Komandan Satgas Antisipasi Karhutla Kalbar, dalam kenyataannya memang tidak pernah bergerak.
 

"Christiandy hanya mau bergerak untuk menaburkan garam lewat udara secara simbolis untuk membentuk hujan.  Setelah itu tak ada lagi perannya  dalam mengoordinasikan antarpihak yang terlibat dalam penanggulangan karhutla," ujar Herman.
 

Wacana ini, menurut Herman, masuk akal. Sebab setahunya, Christiandy pun tak muncul dalam rakor kemarin. Ketidakhadiran ini dinilainya sebagai bukti bahwa Christiandy tidak tahu akan tugas dan tanggung jawabnya selaku komandan satgas tersebut.    

"Belum lagi kelakuan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat yang terbukti tidak punya kapasitas, karena tidak mampu menjalin komunikasi kolegialitas dengan TNI dan Polri," ujarnya.  

“Sudah seharusnya penanganan Karhutla Kalbar di bawah kendali Pangdam XII/Tanjungpura dan Kapolda Kalbar. Ini karena mereka memiliki sumberdaya manusia terlatih, dan terbiasa di lapangan. Kalau tidak segera diserahkan ke TNI dan Polri, penanganan Karhutla tetap berlarut-larut,” tegas Herman.  

Wacana pergantian penanganan karhutla ini mendapat apresiasi anggota DPRD Kalbar, Michael Yan. Pengambilalihan ini dinilainya sudah mendesak.

Apalagi   TNI dan Polri memiliki personel yang banyak  dan terlatih untuk menangani masalah karhutla yang juga sedang disorot pihak internasional.
Menurut Michael, pengambilalihan ini juga tepat apalagi jika mengacu pada pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Tito sempat menyatakan,  dari tahun ke tahun, data tentang daerah atau lokasi yang mengalami karhutla tak pernah berubah.
  Diakuinya, data ini pernah dipaparkan kepala daerah kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Kapolda Kalbar, Irjen Musyafak juga menyatakan, kinerja satgas tersebut perlu dievaluasi.  

Michael menambahkan, banyak aspek yang perlu dicermati terkait penanggulangan bencana. Sebab upaya penanggulangannya  lebih banyak menyoroti soal pemadaman api ketimbang pencegahan kepada stakeholder, khususnya masyarakat yang ingin bercocok tanam.  


  “Kondisi lahan kita sebagian besar adalah gambut yang sangat rawan kebakaran saat musim kering. Kalau sudah terbakar, susah dipadamkan,” tegasnya secara terpisah di Pontianak.  

Atas dasar itu Michael mendesak supaya  satgas yang selama ini dipimpin pejabat pemprov tersebut segera dialihkan di bawah komando TNI dan Polri.  “Malah lebih baik. Mereka  punya personil yang banyak dan terlatih, serta punya jaringan sampai ke desa-desa selain memiliki kemampuan dan wewenang menindak pelanggaran," ujarnya.
 

Pemerintah juga disarankan untuk memberikan bantuan biaya kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran jika membuka lahan. “Pemerintah perlu membantu biaya pembukaan lahan,  tanpa harus dibakar, seperti tricoderma atau herbisida atau pestisida,” pungkasnya.
 

Sementara itu,  Kapendam Kodam XII Tanjungpura, Kolonel (Infanteri) Tri Rana Subekti menyatakan, pihaknya senantiasa berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi karhutla. Apalagi karhutla dinilainya sudah merupakan bencana kemanusiaan.
 

Menurutnya, sesuai amanah Presiden RI, Panglima TNI dan Panglima Kodam XII/Tanjungpura, maka aparat TNI harus selalu bergerak cepat menanggulangi karhutla.

"Perintah Pangdam Tanjungpura, kita sudah mendirikan posko-posko di setiap koramil. Jika terjadi karhutla atau ditemukan titik api, kita tidak harus menunggu perintah lain termasuk dari atas. Instruksinya, harus  langsung bergerak," kata Tri.


Selain itu, tegasnya, TNI dan Polri juga merupakan bagian dari satgas karhutla yang dipimpin Wakil Gubernur Kalbar. Karena karhutla merupakan salah satu masalah bangsa, maka pemerintah daerah sebagai pemilik daerah dinilainya harus menjadi komando dalam melakukan penanganan.

"Kalau TNI-Polri belum sampai ke sana (memimpin satgas karhutla). Tapi kami siap untuk mem-backup, karena ini bantuan kemanusian yang juga berdampak kemanusian, seperti kabut asap," terangnya.

Senada  itu, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Suhadi Suwondo menyatakan, pihaknya menjadi bagian dalam satgas tersebut. Kinerja satgas itu dinilainya selama ini berjalan sebagaimana mestinya.  "TNI-Polri bagian satgas itu. Komandannya Pemprov Kalbar. Sekarang program preventif sudah jalan, kok," katanya.
 

Kendati begitu, menurut Suhadi,  kendala utamanya adalah belum adanya dana operasional untuk TNI-Polri dalam menanggulangi karhutla. "Kita sebenarnya tidak ada anggaran untuk melakukan pemadaman api. Di situ masalahnya. Makanya kami  saat ini masih menunggu anggaran dari pemprov," tegasnya.(tim sp/pat/sut)