Dana Receh Seputar Karhutla di Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1155

Dana Receh Seputar Karhutla di Kalbar
Anggota Pemadam Kebakaran Panca Bhakti, Kota Pontianak,Kalbar ketika memadamkan api. (SUARA PEMRED/ YODI)
PONTIANAK, SP – Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tak mengalokasikan anggaran yang besar, dalam menanganai kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tak heran bila Karhutla selalu terjadi dan berulang di Kalbar. Semestinya permasalahan itu tak perlu terjadi, bila Pemprov menambah anggaran untuk penanganan Karhutla.  

Senja baru saja purna. Malam mulai terlihat pekat di pinggiran komplek perumahan Golf Residence, Selat Panjang, Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara. Siluet ilalang dan pohon kering terlihat memenuhi pinggir perumahan. Seolah menari bersama tiupan angin.
Tiba-tiba, suasana hening mulai membuncah.

Gemeretak ranting dan ilalang terbakar. Angin meningkupi, membuat api kian deras menjalar. Malam tak lagi hening. Puluhan penghuni komplek segera melesat keluar rumah. 
“Sepertinya sengaja dibakar setelah Maghrib gitu. Tiba-tiba api membesar,” ujar Yuda, warga setempat kepada Suara Pemred, akhir pekan lalu.

Warga bahu membahu memadamkan api. Tak ada sumber air dan peralatan pemadaman. Mereka menggunakan kayu untuk memukul-mukul api. Warga tak dapat berbuat banyak. “Api terus menjalar dan membesar," terangnya.


Warga menghubungi petugas pemadam kebakaran (Damkar). Tidak lama, mobil Damkar BPK Tritura pun datang. Ini Damkar mandiri milik sebuah yayasan Tionghoa di Pontianak. Namun, kondisi kemarau dan minimnya sumber air, membuat petugas tak bisa berbuat banyak. Api sudah menyebar seluas 500 meter.
"Wah, jauh sumber airnya," teriak seorang petugas Damkar.

Tidak lama kemudian, petugas menemukan sumber air. Meski debit air kecil, bisa dimanfaatkan bagi pemadaman lahan. Api berhasil dipadamkan. Warga perumahan bisa bernafas lega.


Minim Dana

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, TTA Nyarong menyebutkan, selama ini penanggulangan bencana, termasuk kabut asap, mengandalkan dana tak terduga. Tahun 2015, alokasi dana APBD Kalbar, hanya dianggarkan Rp 4 miliar. Dana itu bukan alokasi khusus bencana.

Bahkan, proses pencairan dana tak terduga pun lama.
“Harus persetujuan DPRD dan penetapan status bencana. Sering kali kabut asap sudah parah, anggaran masih belum turun,” tuturnya. Tahun 2015, ada bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 miliar. Dana itu habis untuk menyewa dua helikopter pengebom air. Biaya satu helikopter Rp 400 juta per hari.

Senada dengan Yarong, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, tidak ada dana khusus untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. “Dana yang ada hanya untuk penyuluhan, pembelian alat pemadam dan operasional,” kata Christiandy.


Ada yang kurang klop antara eksekutif dan legislatif pada penanganan Karhutla di bidang penganggaran. Dalam suatu kesempatan, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suryansyah menuturkan, “Operasional pemadaman api harus diberi anggaran yang cukup.”
Selain itu, mesti ada tim penanganan Karhutla yang diorganisir secara baik. Ada penanggungjawab secara jelas, dan dipegang petugas yang punya kemampuan dan kekuasaan.

Dalam masalah Karhutla, Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan, “Pemprov hanya bantu-bantu masalah peralatan. Kalau untuk pembiayaan itu tidak ada.”
  Ia mengajak masyarakat dan pemerintah bersama-sama cari dana di tiap daerah. Tak hanya itu, Cornelis juga ajak warga jadi ujung tombak cegah Karhutla. Masyarakat harus sadar dan bersama-sama urus negara. Jadi, tidak hanya menyerahkan kepada Pemda, Polisi, dan Tentara. Kenapa?   “Karhutla terjadi karena kenakalan masyarakat,” ujarnya.  

Tapi, pernyataan Gubernur disanggah Direktur Walhi Kalbar, Anton Wijaya. “Selama ini, pemerintah daerah memberikan peluang kepada perusahaan melakukan ekspansi hutan,” ujarnya.

Misalnya, alih fungsi hutan jadi lahan perkebunan. Kondisi itu menuai dampak buruk bagi lingkungan.
  Akibatnya, kerusakan hutan dan lahan marak terjadi di daerah. Akibatnya, setiap tahun terjadi bencana kabut asap. Suhu di bumi pun meningkat.  

Anehnya, meski terjadi bencana kabut asap tiap tahun, anggaran untuk Karhutla justru kian berkurang. Bahkan, alokasi dana pencegahan Kahutla di Kalbar belum jadi prioritas, dalam setiap pembahasan anggaran di DPRD.
  Suara Pemred coba menelusuri dana belanja Karhutla yang tak efisien.

Menurut data JARI Indonesia Borneo Barat, APBD 2016, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tergabung di Karhutla. Di antaranya, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD), Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Dinas Kehutanan.
 

Meskipun terdapat pelaku lain dalam penanganan, namun tiga SKPD tersebut secara rutin dan diamanahkan dalam Undang-Undang, mencegah terjadinya Karhutla di daerah.
 

Direktur JARI Borneo Barat, Faisal Reza mengatakan, penanganan Karhutla di Kalbar berada pada Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (UPKHL) di Dinas Kehutanan. Unit ini diberikan dana Rp 2,6 miliar. Nyatanya, dari dana tersebut, hanya 20 persen atau sekitar 1.847.008.000, diperuntukkan untuk belanja program Karhutla.
 

Lembaga lain yang mendapatkan dana Karhutla adalah BLHD. Alokasi belanja Karhutla lembaga ini Rp 435 juta. Jumlah itu hanya 3 persen, dari jumlah total belanja langsung BLHD.
  Usut punya usut, “Dana sebesar itu hanya bisa untuk peningkatan internal dan pengumpulan data, sosialisasi kampanye, serta dana untuk koordinasi keterlibatan SKPD. Lembaga ini hanya menyalurkan dana 11 persen dari alokasi belanja untuk aktivitas pemadaman,” kata Faisal. 

  Kondisi ini sangat kontras dengan sepak terjang para relawan pemadam api di lapangan. Baik itu personil dari Polri, TNI, maupun Yayasan Damkar Tionghoa. Puncaknya, Sabtu (20/8), puluhan anggota Damkar Yayasan Tionghoa di Kota Pontianak dan Kubu Raya, menumpahkan curhatan mereka di Mapolresta Pontianak.  

Sukarelawan ini melaporkan, dalam sehari memadamkan 10 titik api di lokasi berbeda. Mereka juga alami kerusakan alat pemadam. Mirisnya, kerja mereka tidak dibayar.
Padahal, tidak adanya anggaran khusus penanggulangan bencana sangat berbahaya. Syahrial, aktivis lingkungan di Kabupaten Sambas, mendesak Pemda memangkas belanja tidak langsung. “Perjalanan dinas, rapat dan pemeliharaan kendaraan, alokasikan ke penanggulangan bencana,” ujarnya.

Kurang Petugas

Pemerintah membuat satuan pemadam Karhutla dengan nama Manggala Agni di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalbar menjelaskan, Satgas Manggala Agni kekurangan anggota ketika ada penugasan di lapangan.

  
“Satgas ini kendalanya hanya kekurangan kawan. Hanya ramai ketika seremoni saja. Tapi ketika turun ke lapangan atau ada penugasan, kawan susah dicari,” jelasnya.

Padahal dari segi peralatan dan perlengkapan dirasa cukup memadai. Saat ini, terdapat 22 regu Satgas Manggala Agni di Kalbar. “Satu regu terdapat 15 orang. Jadi, totalnya 330 orang di Kalbar,” ungkapnya.
Anggota Manggala Agni mendapat gaji bulanan. Dana Satgas ini dari Kementerian Kehutanan dengan total Rp 400-an juta rupiah. Artinya, setiap orang dapat gaji Rp 1,2 juta sebulan.  

Namun, dalam penanganan Karhutla, pemerintah tak belajar dari peristiwa yang pernah terjadi. Pemerintah tak pernah menambah jumlah Polhut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kalbar. Terutama yang ditempatkan di kabupaten.
  Data Statistik Kehutanan, pada 2014, hanya terdapat 158 orang, terdiri dari 43 PPNS dan 115 Polhut.

  Mereka harus mengamankan kawasan hutan seluas 8.389.601 hektar. Artinya, seorang petugas mesti amankan 52 ribu hektar kawasan.
  Lalu, bagaimana cara atasi itu? Selama ini, Pemrov Kalbar punya cara atasi kekurangan tenaga tersebut. Seperti, melalui penguatan internal dan masyarakat lokal, serta koordinasi antar instansi.

Tapi Pemprov Kalbar lupa, total belanja pengamanan hutan dan lahan sangat terbatas.
  Belanja Karhutla 2016, Rp 2,6 miliar untuk amankan seluruh kawasan hutan, biaya pengamanan lahan hanya Rp 242 juta. Dana sekecil itu, hanya bisa digunakan untuk tangani kebakaran lahan di Kota Pontianak. Penanganan di daerah lain, mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten.  

Perlu diketahui, sejak Peraturan Pemerintah (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016, mengamanahkan Gubernur mengawasi Karhutla, pada izin pemanfaatan hutan, izin pinjam pakai kawasan, serta hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan hak dan kawasan hutan untuk tujuan khusus. 
 

Kewenangan mengawasi tersebut butuh sumberdaya besar. Khusus Dinas Perkebunan Pemprov Kalbar, saat ini hanya memiliki 33 petugas. Terdiri dari gabungan polhut dan PPNS. Artinya, satu orang mengawasi 82,388 hektar. Jika mengacu pada dana Karhutla Rp 2,6 miliar, pengendalian per hektar hanya sebesar Rp 839.

Padahal dengan luas lahan gambut di Kalbar sekitar 1,5 juta hektar, tahun 2015, luas kebakaran mencapai 167,7 ribu hektar. Kemampuan pemadaman hanya seluas 761,4 hektar (0,45%). Meskipun, akhirnya dapat terpadamkan seluas 166.929,6 hektar (99%), atas peran serta masyarakat. Karenanya, bisa dibayangkan kerja penanganan Karhutla di Kalbar, seperti apa modelnya.

Ubah Pola Bertani


Selain upaya memadamkan api dan asap, bagaimana cara atasi Karhutla di Kalbar? Salah satu solusi yaitu, mengubah cara bertani dengan membakar.   Wakil Ketua Komisi III DPRD Kubu Raya, Suharso menyatakan, instansi terkait perlu berperan aktif mencegah dan antisipasi, agar tidak terjadi Karhutla.

Misalnya, Dinas Pertanian harus lebih gencar mensosialisasikan, cara penanaman dengan tidak membakar lahan.
  “Begitu pula Dinas Kehutanan, harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jika antar instansi tidak ada sinergisitas, maka penanggulangan Karhutla tidak akan maksimal,’’ ujarnya.  

Dikonfirmasi Suara Pemred, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kubu Raya, Ghandi Satyagraha menjelaskan, hingga saat ini pihaknya terus memberikan sosialisasi atau penyuluhan sekaligus edukasi, bagi petani untuk menghindari aktivitas pembakaran dalam pemanfaatan lahan pertanian.
 

“Kami lakukan melalui para petugas penyuluh lapangan bekerjasama dengan BP4K,” kata Gandhi. BP4BK singkatan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
 

Di samping itu, menginformasikan kepada setiap petani tentang dampak buruk dan sanksi yang akan diberikan, jika membakar lahan secara berlebihan.
“Selain membahayakan, kebiasaan seperti ini juga dapat menyebabkan polusi udara. Untuk itu, kami sangat melarang melakukan pola tanam seperti ini," kata Ghandi.  

Agar hal itu tidak terus terjadi, BP4K bersama aparaturnya akan langsung turun ke lapangan untuk memonitor. Monitoring dilakukan agar masyarakat benar-benar mentaati aturan, terkait larangan pembakaran sebelum melakukan aktivitas pertanian.
 

Gandhi berkata, mestinya warga sudah menerapkan tanam tanpa olah tanah (TTOT) dengan cara menebas, merebahkan dan dilakukan pembusukan, setelah itu baru menanam.
  "Jika memulai penanaman dengan cara pembalikan tanah dengan hand tractor, maka dilakukan pada lapisan tanah bagian atas saja. Itu sudah sangat efektif untuk meningkatkan hasil pertanian," terangnya.  

Menurutnya, menanam padi  dengan membakar lahan, merugikan petani dan masyarakat. Api bisa membakar dan merembet kapan saja. Juga terjadi pencemaran udara, akibat asap yang timbul hasil pembakaran.
 

“Tipikal tanah gambut di Kubu Raya ini, tanah yang dapat menghantar panas maupun api melalui bawah tanah. Hal ini terkadang tidak diantisipasi oleh petani,” ungkapnya.  (tim sp/ loh/lis/sut)