Langganan SP 2

Petani: Buka Lahan dengan Cara Bakar sudah Tradisi

Regional

Editor sutan Dibaca : 706

Petani: Buka Lahan dengan Cara Bakar sudah Tradisi
Sekat lahan gambut di Jembatan Tumbang Nusa, Kalteng, (republika.co.id)
PONTIANAK, SP- Sejumlah masyarakat mengkritik keras kebijakan pemerintah pusat, terkait larangan membuka hutan dan lahan dengan membakar. Muslim, warga di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, membuka hutan dan lahan dengan cara bakar sudah jadi tradisi turun-temurun masyarakat sejak dahulu.  

Ia menganggap kebijakan pemerintah pusat berlawanan dengan kebiasaan masyarakat. “Dari nenek moyang kami dulu, sudah buka lahan dengan cara bakar dan tidak pernah ada masalah. Kenapa sekarang dipermasalahkan?” tanyanya.

 
Imbauan yang ditempelkan pihak kepolisian di tempat umum terkait larangan membakar hutan dan lahan, membuat masyarakat resah dan takut buka lahan. “Kita jadi takut lihat imbauan yang menyebutkan, jika bakar lahan akan dipenjara dan didenda bermiliar-miliar," katanya.  

Warga lain, Aida mengatakan, seharusnya larangan tersebut berlaku untuk perusahaan perkebunan, bukan kepada masyarakat. Alasannya, pembakar lahan dalam jumlah besar, biasanya perusahaan perkebunan.
  “Pemerintah pusat harus membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan menyengsarakan rakyat,” katanya  

Sementara itu, Samsi (37), petani di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang mengaku kecewa, karena petani kerap dituding penyumbang asap akibat membakar lahan. “Kita ada aturannya membakar lahan,” ujarnya.
 

Ada koordinasi yang ingin bakar lahan dengan keluarga, tetangga dan pemilik lahan yang berdekatan. Warga bergotong royong. “Kami juga tidak mau lahan yang dibakar, merembet ke lahan warga lainnya,” kata Samsi.

Membakar lahan dilakukan secara bergiliran. Warga menyiapkan peralatan pemadaman, seperti pompa air. Tujuannya, mencegah lahan yang dibakar tidak merembet.

Menurutnya, ancaman hukuman dan denda
, membuat petani kuatir. Namun, hal tersebut tidak membuat petani berhenti berladang. Sebab, berladang merupakan satu-satunya mata pencaharian. Menurutnya, ancaman hukuman dan denda akan lebih efektif, jika benar-benar diterapkan di wilayah yang dibuka lahan sawit.

Saat ini saja asap sudah mulai ada
. Padahal, petani belum mulai buka lahan. Peladang baru masuk musim menebas lahan. Artinya, ada kesalahan ketika beranggapan, asap yang ada saat ini, merupakan akibat pembakaran oleh petani.
 

Suara Pemred menelusuri kasus terbaru kebakaran di wilayah perusahaan, terjadi di PT Prana Indah Gemilang, di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pekan lalu.

Saat dikonfirmasi, Humas PT Prana Indah Gemilang (PIG), Putra membenarkan telah terjadi kebakaran di lahan izin perusahaannya. Sudah dilakukan upaya pemadaman dari berbagai pihak.
“Kita sudah lapor ke Polsek soal kebakaran itu. Pihak kepolisian saat ini sedang mengecek ke lapangan, mencari asal mula api dari mana, dan penyebabnya apa," katanya.
 

Lalu, berapa luasan yang terbakar? Pihak perusahaan mengklaim, wilayah yang terbakar hanya tiga hektar. Namun, pihak Manggala Agni memaparkan, lahan yang terbakar sekitar 20 hektar.  

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Ketapang, L Sikat Gudag menyatakan, ada laporan terkait kebakaran di lahan milik PT PIG. Mengenai sanksi yang akan diberikan, pihaknya tidak bisa serta merta memberikan sanksi, lantaran harus diteliti terlebih dahulu, siapa pelaku pembakar lahan tersebut.

"Tapi tidak mungkin juga perusahaan membakar kebun yang sudah mereka tanam, kecuali jika ada persiapan buka lahan. Makanya harus diteliti dulu dari pihak terkait, seperti dari pihak kepolisian,” ungkapnya.

Jika memang terbukti bersalah dari pengadilan atau PPNS lingkungan hidup, maka pihaknya akan memberikan sanksi diluar sanksi pidana dari aparat penegak hukum. Hanya saja untuk sanksi pencabutan izin perusahaan, pihaknya tidak dapat serta merta melakukannya.

Menyikapi mulai maraknya kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, tokoh masyarakat Ketapang, Herman Wimpy meminta aparat penegak hukum serta Pemda Ketapang, tegas menangani kasus Karhutla.

"Jangan biarkan masyarakat menjadi korban oknum masyarakat atau perusahaan yang membakar
lahan,” tegasnya.

Ia minta perusahaan yang konsesinya terjadi kebakaran lahan harus diproses hukum. Juga harus ada sanksi tegas dari Pemda Ketapang. “Bisa dengan mengevaluasi izin perusahaan. Jika memungkinkan izin dibekukan sementara waktu atau selamanya, sehingga ada efek jera bagi perusahaan lain,” tegasnya. (tim sp/loh/lis/sut)