Aparat 'Kelabakan' Atasi Penyelundupan

Regional

Editor sutan Dibaca : 907

Aparat 'Kelabakan' Atasi Penyelundupan
Peta
PONTIANAK, SP - Gagalnya penyelundupan 900 kiloliter solar ke Kota Pontianak lewat KM Vier Harmony dari Malaysia mengindikasikan aparat TNI/Polri masih 'belum dianggap' oleh kalangan penyelundup.   Padahal, pihak TNI/Polri terus meningkatkan koordinasi guna menangkal aksi-aksi itu termasuk kemungkinan masuknya teroris.

Hanya saja, kalangan penyelundup tak pernah kapok beraksi di Kalbar, sebagaimana ulah kapten kapal KM Vier Harmony.   Belakangan,  kapten bersama para ABK berikut kapalnya, berhasil ditangkap pihak TNI Angkatan Laut Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kamis (25/8).    

Kapolda Kalbar Irjen Musyafak pun mengakui rawannya peredaran barang impor ilegal di wilayah hukumnya. "Sudah saya tegaskan dengan keras kepada setiap kapolres di wilayah perbatasan untuk memperketat pengawasan setiap barang ilegal yang masuk," tegasnya  kepada Suara Pemred di Mapolda Kalbar, Selasa (30/8).
 
Menurut Kapolda Kalbar, pencegahan terhadap masuknya barang-barang ilegal impor baik melalui jalur darat, laut maupun udara, menjadi atensi khusus pihaknya.  Atensi juga dilakukan  untuk mengantisipasi masuknya pelaku-pelaku teror. "Memperketat pengawasan di wilayah perbatasan ini juga untuk  masuknya barang-barang ilegal seperti narkotika dari Malaysia," jelasnya.  

Barang-barang ilegal termasuk narkoba itu berasal dari Malaysia dan juga hanya menjadikan negeri jiran itu sebagai lokasi transit barang-barang dari RRC dan Taiwan. Musyafak mengakui, aksi penyelundupan itu tak hanya lewat darat di wilayah perbatasan, melainkan juga lewat jalur laut di pelabuhan dan udara di bandara.   
   
Itu sebabnya pihak Polda Kalbar terus meningkatkan koordinasi dengan Kodam Tanjungpura dan koramil di daerah-daerah untuk melakukan patroli rutin. Di perbatasan darat, polda juga akan menggelar patroli bersama dengan kepolisian Malaysia.  
Menurut Musyafak, jika patroli bersama terealisasi maka Indonesia dan Malaysia bisa secara bersama-sama mengantisipasi tindak kejahatan. "Kita upayakan untuk saling bersinergi dalam menjaga keamanan," ucapnya.  

Sebelumnya Kapendam XII/ Tanjungpura, Kolonel (Inf) Tri Rana Subekti mengakui pula maraknya penyelundupan berbagai barang dari Malaysia termasuk narkoba.

Diakuinya, jika awalnya Indonesia terutama Kalbar hanya menjadi jalur lalu lintas, kini narkoba dari Malaysia, China, Taiwan dan lainnya, begitu deras memasuki wilayah Indonesia.   Menurut Tri, pintu masuknya  adalah wilayah-wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia.  
Kasus-kasus itu dinilainya  mengindikasikan, betapa wilayah perbatasan sangat rentan aksi penyelundupan narkoba.  
 
Senada itu,
Liaison Officer (LO) Malaysian Police Konsulat Malaysia di Pontianak, ASP Muhammad Ibrahim mengakui, perbatasan Sarawak (Malaysia) - Kalimantan Barat sangat rawan penyeludupan narkoba.
"Permasalahan penyelundupan narkoba melalui pintu perbatasan, tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, khususnya di Kalbar, tetapi juga menjadi perhatian serius pemerintah Malaysia," katanya.

Muhammad  menjelaskan, kedua negara masih minim fasilitas canggih untuk mendeteksi narkoba, khususnya yang masuk melalui perbatasan.

Menurutnya, data bidang narkoba Kepolisian Malaysia mencatat, sepanjang Januari hingga April 2016 terdapat 2.200 orang warga negara Indonesia terkait masalah narkoba di Kuching. Sedangkan sepanjang tahun 2015, sebanyak 6.600 WNI. "Sehingga narkoba bukan hanya menyerang Kalbar saja, tetapi di Kuching juga," ujarnya.


Negara bagian Sarawak salah satu pintu masuk transit narkoba sebelum dikirim keluar. Narkoba tersebut kebanyakan masuk melalui kapal laut dari sejumlah negara tetangga khususnya Asia Tenggara. "Di Malaysia, kasus narkoba ditangani secara serius. Hanya memiliki lima gram narkoba saja, ancaman hukumannya mati," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat, Saiffulah Nasution mengakui, penyelundupan berbagai barang impor melalui jalur laut ke Kalbar meningkat tajam setiap tahun. “Jika di tahun 2015, jumlah penyelundupan 300-400 kasus, pada semester pertama tahun ini mencapai 700 kasus,” ujarnya

Dijelaskan,  kasus penyelundupan yang meningkat itu didominasi pakaian bekas, minuman keras, dan gula. Khusus pakaian bekas (lelong), pihaknya berhasil menangkap kapal yang mengangkut pakaian bekas tanpa izin kepabeanan sebanyak 400 bal dengan kerugian negara ratusan juta rupiah.
 

Nasution juga menegaskan, untuk kasus penyelundupan yang berita acara pemeriksaan (BAP)-nya   sudah masuk kejaksaan, pihaknya menerapkan pasal 102, pasal 102 A dan 102 B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006  tentang Kepabeanan.
“Di pasal 102 sudah jelas sanksi pidana yang dijatuhkan, yakni hukum kurungan penjara minimal satu sampai lima tahun penjara, atau denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp5 miliar,” tegasnya  

Ditegaskas, seluruh Kantor DJBC Kalimantan Bagian Barat  dan penegak hukum yang lain, seperti Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI, melakukan pengawasan dan patroli khusus bersama, terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah  Kalbar dan Kalteng.   “Bahkan saat ini di beberapa titik pelabuhan,  kami juga menyediakan anjing pelacak khusus narkotika. Bahkan kami juga menempatkan banyak petugas intelejen internal kami di sana,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi menegaskan, maraknya aksi penyelundupan yang masuk wilayah Kalbar tak lain karena lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum. "Bukan hanya kepolisian, melainkan juga aparat yang bertugas menjaga pintu masuk, seperti Bea Cukai," katanya secara terpisah di Pontianak.    "Semua pihak harus saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan. Itu kuncinya. Jika masih ada yang lolos, perlu ditanyakan, ada apa," kata Yandi.
Yandi juga menyoroti lemahnya pengawasan di pintu-pintu masuk jalur air, seperti pelabuhan. Padahal, pelabuhan merupakan pintu masuk yang paling potensial untuk penyelundupan.    

Ali Nasrun, pengamat ekonomi Untan menegaskan, dalam dunia perdagangan adalah wajar  jika  menjual barang ke daerah lain yang harganya dianggap lebih tinggi. "Meskipun caranya ilegal. Dalam hal ini, orientasi pedagang adalah seberapa besar keuntungan yang didapat," ujarnya.
 

Karena itu pemerintah pusat dan daerah disarankan memberikan payung hukum yang jelas terkait maraknya penyelundupan barang ilegal dari dalam maupun luar daerah di Kalbar. "Supaya barang yang dilarang untuk dibawa keluar atau dimasukkan ke daerah, mudah diidentifikasi," sarannya.  

Di Kalbar, tambah Ali, komoditas   yang kerap diselundupkan secara ilegal ke Malaysia adalah minyak goreng. Dampaknya, tidak jarang harga minyak cukup tinggi di pasar lokal karena ketersediaannya terbatas.

Itu sebabnya Ali menilai. sangat tepat langkah pemerintah yang sudah menggolongkan minyak sebagai barang strategis. "Ini  supaya minyak goreng tidak mudah keluar-masuk Indonesia," tegasnya.
 

Sementara barang yang biasanya diselundupkan dari Malaysia yakni gula. Akibatnya, menurut Ali, terkadang kebutuhan pasar terhadap gula dapat teratasi. Namun di saat persediaan gula lokal banyak, harganya pun bisa anjlok akibat gula murah dari Malaysia.  

Menurut Ali, persoalan penyelundupan barang ilegal itulah yang memantik pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan pasar bebas di ASEAN maka dampak positifnya bagi Indonesia khususnya Kalbar adalah  terbukanya roda perekonomian komoditas yang seluas-luasnya.(sp/ant/rep/pat/sut)