Polda Kalbar Segera Serahkan 'Barbuk' dan Tersangka Tipikor Bansos KONI

Regional

Editor sutan Dibaca : 1944

Polda Kalbar Segera Serahkan 'Barbuk' dan Tersangka Tipikor Bansos KONI
Dirkrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Wawan Munawar memperlihatkan berkas P21 tersangka kasus Bansos KONI Kalbar, Selasa (30/8) di Mapolda Kalbar. SUARA PEMRED/HENDRA CIPTA
PONTIANAK, SP – Berkas perkara kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Kalbar untuk KONI dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dengan tersangka anggota DPR RI, Zulfadhli, telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar akan dilakukan dalam waktu dekat. "Berkas perkara sudah kami serahkan kepada JPU sejak 12 Februari 2016, kemudian dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap oleh JPU atau P21 pada 23 Agustus 2016 berdasarkan surat keputusan Kejaksaan Tinggi Kalbar Nomor: B-2021/Q.15/Ft.1/08/2016," kata Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Wawan Munawar, Selasa (30/8) di Mapolda Kalbar.

Namun, meski berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap, pihak kepolisian belum dapat memastikan kapan pastinya akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejati Kalbar. "Belum tahu kapan, tapi yang pasti dalam waktu dekat ini tersangka Zul dan barang bukti akan dilimpahkan atau dilakukan tahap II ke Kejati Kalbar," kata Wawan.

Tersangka Zulfadli diduga melakukan korupsi atas dana Bansos KONI tahun anggaran 2007 hingga 2009, serta dana Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tahun 2006 hingga 2008. Atas dugaan korupsi tersebut, tersangka telah merugikan negara yang telah dihitung oleh BPK, yakni Bansos KONI sebesar Rp15,242 miliar, dan Bansos Fakultas Kedokteran Rp5 miliar atau total Rp20 miliar.

Wawan menambahkan, adapun barang bukti yang disita dari Zulfadli diantaranya satu unit rumah di wilayah Depok, Jawa Barat, uang tunai senilai Rp1,25 Miliar, dan satu unit mobil merk Proton. Atas perbuatan tersebut, Zulfadli dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 55, 64 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Perkara tersebut jelas Wawan, bermula dari adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), yang melakukan pemeriksaan aliran dana Bansos Provinsi Kalbar dan menemukan adanya dugaan penyimpangan. Hasil laporan kemudian diserahkan kepada KPK dan kemudian dilanjutkan kepada Polda Kalbar.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, terhitung sejak 7 Januari 2011, penyidik Tipikor Dit Reskrim Polda Kalbar memulai proses penyidikan," ungkapnya.

Lanjutan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada tahun 2012 kemudian diketahui, dari total dana Bansos yang diterima sebesar Rp48,2 Miliar, ditemukan kerugian negara senilai Rp15,2 Miliar. Sejumlah inilah menurut kepolisian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus KONI Kalbar.

Selain itu, aliran dana Bansos Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, yang dijabat tersangka, juga dinilai bermasalah. Sesuai dengan surat BPK RI Nomor 15/S/XIX/PNK/01/2015 pada 15 Januari 2015, ditemukan kerugian negara sebesar Rp5 Miliar.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini juga melibatkan mantan Gubernur Kalbar, Usman Ja’far (almarhum) dan mantan Wakil Bendahara KONI berinisial IS. Untuk kasus yang melibatkan Usman Ja’far, proses penyidikan dihentikan (SP3) lantaran yang bersangkutan meninggal dunia karena sakit.

"Kemudian IS sudah mendapat putusan hukuman yang berkekuatan tetap (inkrah) berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 11/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK pada 29 Agustus 2013," ucapnya.

Wawan memaparkan, modus yang digunakan tersangka ZF adalah dengan meminjam dana kepada Sekda Propinsi Kalbar, dan pemberian tersebut atas perintah serta persetujuan Usman Ja’far. "Pinjaman tersebut tidak dikembalikan sehingga mengakibatkan kas Sekda Kalbar mengalami ketekoran kas," jelas Wawan.

Untuk menutupi kekurangan kas, sebagai gubernur, Usman Ja’far saat itu kemudian memerintahkan Sekda untuk meminjam dan menggunakan dana Bansos ke KONI dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura yang bersumber dari APBD Propinsi Kalbar.

"Untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut, KONI tidak mengembalikan dana, namun dibuatkan pertanggungjawaban fiktif dan seolah-olah bahwa dana tersebut benar dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan operasional KONI Kalbar," jelasnya.

Sedangkan untuk pengembalian dana Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sebesar Rp5 Miliar, dikembalikan secara bertahap sejak tahun 2009 hingga 2012. Pengembalian tersebut dilakukan oleh Usman Ja’far dan Zulfadli melalui Sekda Propinsi sebesar Rp3,75 Miliar, dan sisanya Rp1,25 Miliar disita guna kepentingan penyidikan.

Sejak menangani kasus tersebut, pihaknya mengalami kendala dalam hal pemanggilan, karena untuk memanggil tersangka Zul yang masih aktif menjadi anggota DPR RI membutuhkan waktu dan ada proses yang harus dilewati.

Sementara itu, pihak Kejati Kalbar membenarkan bahwa dalam perkara dugaan korupsi dana Bansos Kalbar dengam tersangka Zulfadli sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, Reza Syahrial menerangkan, dalam perkara ini telah dilakukan pelbagai mekanis dan prosedur. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga gelar perkara dari pihak kepolisian. Di samping itu, koordinasi antar instansi juga terus dilakukan. "Sudah dinyatakan lengkap pada pekan lalu tanggal 23 Agustus," kata Reza.

Namun demikian, hingga saat belum ada keterangan lebih lanjut dari penyidik Polda Kalbar untuk digelar proses tahap II, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti. "Kita belum menerima kabar dari Polda, kapan akan dilakukan tahap II," ucapnya. (ang/ind/sut)

Komentar