Polda Kalbar: Oknum Petugas dan Agen TKI Berkolusi

Regional

Editor sutan Dibaca : 1123

Polda Kalbar: Oknum Petugas  dan Agen TKI Berkolusi
ILUSTRASI (radioelnury.com)

PONTIANAK, SP - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menilai, kasus perdagangan manusia di Kalbar  kian parah oleh sepak terjang oknum-oknum petugas dan penyalur jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak berizin.
  Para pencari kerja oleh penyalur TKI dijanjikan gaji besar di negara tujuan dan bekerja di tempat yang laik.

 "Agen TKI menjanjikan dipekerjakan sebagai pelayan toko, pelayan restoran dan sebagainya. Kenyataannya bertolak belakang dengan janji janji itu," tegas Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Suhadi Suwondo di Pontianak, Selasa (6/9).  

Hal ini ditegaskan Suhadi menanggapi kian maraknya kasus perdagangan orang  baik asal Kalbar  maupun luar daerah di Malaysia yang transit di Kalbar. Para korban ini memasuki Malaysia melalui pos-pos perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.
 
Ditambahkan, kasus itu terkait pula dengan strategisnya letak geografi Kalbar karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia Timur, dengan  panjang 857 kilometer. Ini ditambah dengan 52 jalan setapak yang bisa menghubungkan Kalbar dengan 32 kampung di Malaysia.

"Terus terbukanya jalur jalan dari kabupaten dan kota di Kalimantan Barat ke Sarawak (Malaysia) dan Brunei Darusalam," lanjut jurubicara Polda Kalbar ini.  

Menurut Suhadi, permasalahan  TKI ilegal diperparah pula oleh sistem birokrasi yang masih mempekerjakan oknum-oknum nakal. Masih ada oknum pemerintah atau petugas di perbatasan yang 'main' dengan para agen TKI guna mempermudah pembuatan dokumen-dokumen, seperti KTP dan paspor.

"Karena dari pengakuan korban, semua surat-menyurat untuk mendapatkan izin masuk ke negara luar,  diurus oleh para pelaku tindak kejahatan perdagangan orang," ungkapnya.

Berdasarkan data,  Direktorat Reserse Umum Polda Kalbar dalam delapan bulan terakhir ini berhasil menyidik 14 kasus perdagangan orang dengan jumlah tersangka 20 orang.
Dijelaskan, berkas perkara ke-14 kasus tersebut sudah  sampai tahap II.

Artinya, berkas perkara penyidikan, tersangka, dan barang bukti sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum sebanyak delapan kasus.

Kasus-kasus itu terdiri Direktorat Reserse Polda Kalbar tiga kasus, Polresta Pontianak dua kasus, Polres Singkawang satu kasus, dan Polres Sanggau dua kasus.

"Kemudian untuk kasus yang masih tahap satu, adalah satu kasus di Polres Sambas, DPO dua kasus  dari Polres Sanggau," ujar Suhadi.


Adapun jumlah korban tindak pidana tersebut dalam delapan bulan ini ada 47 orang yang terdiri dari dewasa pria 16 orang, dewasa wanita 28 orang, dan wanita serta anak di bawah umur tiga orang. Total jumlah pelaku 20 orang.
     
"Data ini belum termasuk kasus bulan September 2016 yang cukup besar jumlah korbannya. Mulai dari yang ditangani Polres Sanggau 12 korban, Polres Sambas 10 korban,  dan ditangani Polresta Pontianak Kota enam korban," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar, Achmad Husainie menyatakan, permasalahan penyelundupan TKI sering terjadi dengan modus iming-iming tingginya gaji yang akan diterima. "Modusnya iming-iming gaji tinggi," ujarnya secara terpisah di Pontianak.  

Ditambahkan,  kondisi ekonomi di bawah standar dan rendahnya pendidikan, kerap membuat masyarakat rela bekerja di luar negeri, meski melalui cara yang tidak resmi.
"Persoalannya memang di situ. Tidak jarang mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau di perusahaan,  tingkat pendidikan, dan ekonominya rendah," sebutnya.

Menurut Achmad,  sesuai dengan data terakhir dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Entikong, sekitar 1.689 TKI sudah dipulangkan. Dari jumlah tersebut, 84 di antaranya masih berusia anak.

"Dari data itu, kami identifikasi laki-laki sebanyak 1.451 orang, perempuan  238. Meski ada dari Kalbar, tapi mayoritas dari luar Kalbar," jelas Achmad yang juga sempat berkunjung ke P4TKI Entikong dan KJRI di Kuching.
 

 "Mereka dipulangkan dengan alasan deportasi imigrasi, pencegahan TKI nonprosedural, meninggal dunia, sakit dan terlantar. Kebanyakan masalah gaji atau upah tidak dibayar majikan, lalu lari dan ditampung KJRI di Kuching," sambungnya.


Achmad berharap permasalahan TKI dapat ditangani secara terpadu oleh seluruh stakeholder. Pasalnya, masalah ini disebabkan banyak faktor. "Jadi, berbagai pihak harus bersinergi dalam penanggulangan dan penanganan TKI. Baik itu aparat penegak hukum, bea cukai, kependudukan dan keimigrasian, dinas tenaga kerja," tegasnya.  

Tak kalah pentingnya, lanjut Achmad, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah pun harus bisa memberikan solusi dan menjamin peluang kerja di dalam negeri.(ang/umr/pat/sut)