Jakius Dilantik, Cornelis 'Turun Gunung' di Kabupaten Landak, Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1845

Jakius Dilantik, Cornelis 'Turun Gunung' di Kabupaten Landak, Kalbar
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP -  Pelantikan Jakius Sinor oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis sebagai Plt Bupati Landak, Selasa (6/9), dinilai sebagai gong bakal kian panasnya Pilkada Landak 2017. Penunjukkan Plt ini juga menandai turun gunungnya Cornelis sebagai Ketua DPD PDIP Kalbar guna memenangkan calon partainya di pilkada setempat.  

Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, ini juga menandai berakhirnya masa jabatan Bupati Adrianus Asia Sidot dan wakilnya Herculanus Heriadi periode 2011-2016. Periode sebelumnya (2008-2011), Sidot menjabat Bupati
Landak untuk menggantikan bupati sebelumnya, Cornelis  yang memenangkan Pilkada Gubernur Kalbar pada 15 November 2007.

Pengamat politik Syamsudin Surya Harris kepada Suara Pemred di Pontianak menilai, penunjukkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Jakius sebagai PLT Bupati Landak, merupakan bagian dari strategi pemenangan pilkada setempat.  

Menurut Syamsudin, penunjukkan ini sarat kepentingan pragmatis. Sebab  selama menjadi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar, Jakius dinilainya hanya bergulat dengan segala sesuatu terkait teknis pekerjaan umum (PU).
  Jika dicermati dari rekam jejak, lanjutnya, Jakius ditarik menjadi Kadis PU Kalbar untuk menduduki jabatan yang sama di Landak. Jakius ditempatkan pada 2009 atau setahun setelah Cornelis menjabat Gubernur Kalbar.

  Karena kedekatan itu, menurut Syamsudin,  jabatan Jakius sebagai Plt Bupati Landak sebenarnya bepotensi sebagai bagian dari mesin politik yang sangat penting untuk menggalang kekuatan bagi calon bupati yang diusung   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Karena Cornelis adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.
    

"Strategi politik Cornelis dalam menunjuk Plt Bupati Landak, mudah ditebak. Figur yang ditunjuk seharusnya berasal dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar yang menangani masalah pemerintahan, minimal berkaitan dengan tugas pengawasan dan kepegawaian," tegas Syamsudin.  

Idealnya, lanjut Syamsudin, Plt Bupati Landak berasal dari para asisten sekretaris daerah, kepala inspektorat, kepala badan diklat, dan kepala badan kepegawaian daerah (BKD).   "Apalagi kewenangan seorang pelaksana tugas kepala daerah atau penjabat kepala daerah sangat terbatas, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Kewenangannya tidak seluas kepala daerah defenitif. Pelaksana tugas atau penjabat kepala daerah juga tidak bisa sesuka hatinya 'merombak' kepala SKPD," lanjutnya.  

Menurutnya, pelaksana tugas atau penjabat kepala daerah dilarang melakukan sesuatu  yang bertentangan dengan kebijakan dilakukan atau dibuat pendahulunya.
Empat larangan larangan ini, sebagaimana bunyi ayat (1) pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, baru dapat dikecualikan jika ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.  

Tapi faktanya, lanjut Syamsudin,  jabatan pelaksana tugas atau penjabat kepala daerah yang diembankan kepada Jakius, sama sekali tak berhubungan dengan tugas yang digelutinya selama ini di lingkungan Pemrov Kalbar.
 

“Ini preseden buruk yang tidak boleh dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat setelah Cornelis. Cornelis itu bukan Gubernur PDIP, tapi gubernur milik seluruh warga Kalimantan Barat,” kata Syamsudin.  

Senada itu, tokoh masyarakat Dayak asal Landak, V Syaidina menilai, penunjukan Jakius ini erat kaitanya dengan pelaksanaan pilkada setempat. “Tapi, Gubernur Kalbar pasti sudah membaca karakteristik, kinerja, dan prestasi seseorang sebelum resmi menunjuk Plt Bupati Landak,” katanya.      

Sebaliknya, Wakil Ketua Bidang Komunikasi DPC PDIP Landak, Bernadinus Maryadi membantah jika penunjukkan Jakius itu terkait dengan pencalonan Karolin Margret Natasa, anggota DPR RI dari Dapil kalbar, puteri Cornelis, yang dipastikan mendaftar sebagai calon bupati Landak usungan PDIP di Pilkada 2017.

  
"Tidak ada arahnya ke sana. Kalau tidak segera diangkat Pj bupati, sementara bupati lama sudah mengakhiri masa jabatannya, tentu roda kepemerintahan di Landak akan berjalan timpang," kata Alex, panggilan akrabnya, secara terpisah di Landak.

Menurut Alex,  DPC PDIP Landak tetap solid mendukung Karolin untuk bertarung di Pilkada Landak 2017. "Ini sudah menjadi perintah partai. Apalagi selaku Ketua DPD PDIP Kalbar, Pak Cornelis tentu harus turun gunung untuk memenangkan Karolin dalam Pilkada Landak, karena hal itu juga merupakan perintah partai," ucapnya.  

Itu sebabnya, lanjut Alex, DPC PDIP  Landak bersama fraksinya di DPRD setempat berjanji akan mendukung setiap kebijakan yang akan diambil oleh Jakius sebagai Plt Bupati Landak. "Tentunya semua ini dalam rangka membangun Landak," tegasnya.

Ditambahkan, DPC PDIP  Landak menyambut baik pelantikan Plt bupati. "Apalagi Pak Jakius dilantik oleh Gubernur Kalbar atas nama Mendagri. Untuk ke depan saya berharap Pak Jakius bisa meneruskan pembangunan di Landak. Kami di partai sepenuhnya mendukung beliau. Terutama kebijakan-kebijakan yang akan diambil melalui partai dan fraksi di DPRD Landak," ujarnya.
Karolin sendiri secara terpisah menyatakan sudah memastikan diri untuk maju sebagai bakal calon bupati dalam Pilkada Landak 2017. 

  Sebagai putri daerah dan anak kandung Gubernur Kalbar,  Karolin memang diprediksikan sebagian kalangan bakal melenggang mulus.
  Namun sebagai seorang politisi, tentulah hitungan di atas kertas tidak bisa menjadi ukuran utama.

Dalam banyak kesempatan, Karolin juga rutin melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk menjalin konsolidasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Baik itu melalui internal PDIP maupun sebagai wakil rakyat di parlemen.  

Karolin juga menyatakan dalam waktu dekat bakal menggelar deklarasi atas pencalonnya sebagai bakal calon Bupati Landak Periode 2017- 2022.   "Rencana menggelar deklarasi sekitar tanggal 20 sampai 23 September. Cuma kapan pastinya, belum tahu. Intinya di rentang tanggal itu," katanya.    

Mengenai bakal calon wakilnya, Karolin mengaku sudah menetapkan Herkulanus Heriadi yang baru saja menghiri masa jabatannya sebagai Wakil Bupati Landak.   Setelah memastikan diri maju pada perhelatan Pilkada, Landak 2017, otomatis Karolin akan menggugurkan statusnya sebagai anggota DPR RI.

Ini berdasarkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.   "Untuk kepentingan dalam membangun daerah saya siap untuk mundur sebagai anggota DPR RI. Namun sekarang masih (sebagai anggota DPR RI) sampai 22 Oktober 2016," tandas dokter cantik ini.

Ketua KPU Landak, Lomon menyatakan, pihaknya baru akan membuka pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017 melalui parpol atau gabungan parpol Partai Politik akan dilaksanakan pada 21-23 September 2016. Pembukaan itu setelah tiadanya pasangan calon dari jalur perseorangan yang mendaftarkan diri.
 

Mengenai kerawan Pilkada Landak, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar Ruhermansyah menyatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di kabupaten itu termasuk kategori rendah. Data ini sesuai IKP yang dikeluarkan Bawaslu RI pekan silam.

"Ada tiga kategori,  yakni ringan, sedang, dan rawan tinggi. Kalau Kabupaten Landak dan Kota Singkawang, kerawanannya rendah," ujarnya.


Ruhermansyah menambahkan, IKP dari Bawaslu RI ini untuk mengukur kerawanan terkait pelanggaran pemilu, bukan kerawanan konflik. Kendati IKP rendah, Bawaslu Kalbar tetap berupaya melakukan monitoring guna tidak terjadi segala sesuatu yang tak diinginkan.

"Kita tetap tidak boleh lengah. Melalui koordinator pencegahan dan hubungan antarlembaga, Bawaslu tetap memetakan tingkat kerawanan di Landak dan Singkawang," tuturnya.(tim sp/pat/hd/sut)