Obat Palsu Picu Bekal Semakin Nekat

Regional

Editor sutan Dibaca : 1138

Obat Palsu Picu Bekal Semakin Nekat
Halaman Utama Harian Suara Pemred, edisi Sabtu 10 September 2016.
PONTIANAK, SP - Tingginya kriminalitas jalanan alias begal di Kalimantan Barat diduga kuat terkait penyalahgunaan obat palsu pemicu halusinasi. Aksi begal ini lebih banyak  menyasar kaum wanita di atas sepeda motor. Obat ini bisa dibeli seharga minimal Rp2.000 per butir. Itu sebabnya jajaran Polda Kalbar mulai mengusut kasus ini.

 " Sedang kita koordinasikan dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)," tegas Kombes Suhadi Suwondo,  Kabid Humas Polda Kalbar kepada Suara Pemred di ruang kerjanya, Jumat (9/9).
 

Sebelumnya  Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Antam Novambar mengakui, Mabes Polri menerima banyak pengaduan dari polda-polda di Kalimantan mengenai maraknya kriminal di Pulau Borneo.
Setelah diselidiki, lanjutnya, ternyata terdapat kemiripan antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Para pelaku yang sudah ditangkap mengaku terpicu bertindak kriminal setelah mengonsumsi obat palsu dengan jenis yang sama. "Ada kejadian kekerasan, perkelahian, penusukan, rata-rata tersangkanya minum gini-giniannya (obat) dulu. Kalau dua-duanya minum, halusinasi, maka mereka berkelahi," ujar Antam di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (6/9).

  Antam menambahkan,  obat tersebut menimbulkan efek luar biasa jika dikonsumsi berlebihan. Apalagi beberapa jenis obat ini mengandung zat kimia yang izin peredarannya sudah dicabut di Indonesia. Penggunaannya  juga bisa memecah konsentrasi penggunanya dan membahayakan diri sendiri serta orang lain. "Banyak kecelakaan lalu lintas, setelah diperiksa minum ini juga. Makanya minum obat harus dengan resep dokter," kata Antam.  

Hasil produksinya didistribusikan ke seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan. "Dipasarkannya di toko obat. Mereka tahu dari mulut ke mulut," kata Antam.  

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan,  obat palsu produksi Balaraja itu mengandung zat berbahaya. Di antaranya, obat anti nyeri merk Tramadol yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan halusinasi.
 

"Kalau disalahgunakan, bisa memberikan efek halusinasi dan efek negatif. Dia jadi berani, berbuat kriminal," ujar Penny.   Dari pendalaman sementara diketahui, konsumen obat tersebut mulai anak-anak hingga dewasa. Obat-obatan yang dipalsukan rata-rata merupakan obat pereda sakit.

 Obat-obatan tersebut, antara lain, Carnophen, Trihexyphenydyl, Heximer, Tramadol, dan Somadryl.   Efek halusinasi bisa ditimbulkan dari obat pereda nyeri jenis Carnophen dan Somadryl.  Kedua obat tersebut memiliki kandungan aktif Carisoprodol yang bisa menimbulkan efek halusinasi jika digunakan berlebihan.  

Di Kalbar, aksi kriminal terutama di jalanan sebenarnya tak lepas pula dengan maraknya penggunaan minuman keras tradisional yang gampang ditemui di seluruh wilayah Bumi Khatulistiwa. Misalnya, arak atau Cap Cuan. Penggunanya pun jadi nekat beraksi karena sudah teler. Polda Kalbar sendiri   sedang menindaklanjuti temuan obat palsu oleh Bareskrim Mabes Polri itu. Hanya saja Suhadi mengaku sulit untuk langsung mengusut peredaran obat palsu itu.

 "Kalbar ini kan luas. Pintu masuknya banyak sekali. Dari yang resmi sampai ilegal, terutama di perbatasan," katanya.
Pihaknya juga berencana merazia toko-obat.

Mantan Dirbinmas Polda Kalbar ini lebih lanjut mengimbau para pengusaha obat-obatan, baik toko maupun penyuplai, untuk lebih selektif menyalurkan obat-obatan. "Sebagai pihak penjual atau distributor harusnya lebih selektif ya, dalam menyeleksi apakah itu asli atau palsu. Masyaralat juga harus melapor ke pihak berwenang termasuk polisi, jika menemukan obat palsu yang beredar di pasaran," tambahnya.  

Berdasarkan penelusuran Suara Pemred di Pontianak, obat pemicu halusinasi  atau obat daftar G bisa diperoleh di apotek-apotek tertentu.  Seorang pengguna yang enggan menyebut nama mengaku, tak tahu apakah obat itu palsu atau tidak. "Yang jelas, gampang mencari dokter untuk buat resep supaya bisa dibeli di apotek," ujarnya.
 

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Corry Panjaitan menyatakan, pihaknya belum menemukan obat ilegal maupun kedaluwarsa yang beredar secara masif di Kalbar. "Tapi kalau dibilang masih ada, (jawabannya) ada," ujar Corry kepada wartawan di kantornya, Jalan DR Soedarso, Pontianak.
 

Menurut Panjaitan, pihaknya selama ini rutin melakukan pengawasan ke sarana toko obat berizin, seperti apotek, puskesmas, dan rumah sakit. "Sepanjang pengawasan kita, belum terpantau. Di Kalimantan Barat itu ada 263 toko obat, 227 apotek, 21 rumah sakit pemerintah, 17 rumah sakit swasta, dan 234 puskesmas. Semua ini yang kita awasi sepanjang tahun," kata Panjaitan.

Panjaitan mengakui, peredaran obat-obatan ilegal di Kalimantan hanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "Itu sudah lama. Itu yang kita tangkal, jangan sampai masuk Pontianak. Dengan cara itu, kita selalu melakukan pengawasan rutin," lanjutnya.  

Panjaitan menambahkan, beredarnya obat-obatan ilegal maupun kedaluwarsa disebabkan toko obat berizin, semisal apotek,  tidak rutin melakukan first in first out (FIFO). "Harusnya kan, first in first out barang yang duluan datang harus duluan keluar. Kalau itu dilakukan, ya mudah-mudahan tidak akan ada barang kedaluarsa," jelasnya.
"Ada SOP (Standar Operasional Prosedur) di sana. Obat yang kedaluwarsa misalnya, sebelum dimusnahkan, harus disimpan di satu tempat terkunci dan diinventarisir. Obat apa,  jumlahnya berapa, kedaluwarsanya kapan, itu didata.

 Dimusnahkan dengan memanggil dinas kesehatan maupun Balai POM sebagai saksi," sambungnya.
Dijelaskannya, tempat berjualan obat berizin yang telah mengikuti prosedur dipastikan tidak akan ditemukan obat-obatan ilegal.

Menurutnya, produksi obat pabrikan sudah jelas diawasi oleh Badan POM, dan didistribusikan sesuai jalurnya.   "Di situ ada namanya pedagang besar farmasi, itu hanya boleh menjual obat dalam partai besar. Mereka inilah yang menjual obat ke apotek, rumah sakit, dan toko obat berizin," terangnya.

Panjaitan mengimbau agar pelaku usaha obat-obatan mengikuti prosedur pembelian obat. Sepanjang mengikuti jalur distribusi yang benar, maka obat-obatan ilegal akan terhindar. Ini karena pelaku usaha obat yang mengikuti jalur itu akan mendapat faktur. "Di faktur atau kwitansi itu, jelas pabriknya, siapa, nomor izinnya berapa, nomor kode produksinya kapan. Itu lengkap di dalam faktur," jelasnya.

Panjaitan lebih lanjut mengimbau masyarakat agar tidak membeli obat-obatan di tempat yang tidak direkomendasikan oleh BPOM maupun pemerintah, seperti di warung maupun toko kelontong.  

Sementara itu,  Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Andi Jab menyatakan, peredaran obat palsu atau kedaluwarsa jauh lebih mudah ketimbang vaksin palsu yang sempat menghebohkan Indonesia, beberapa waktu lalu. Berbeda dengan vaksin yang pengemasannya tidak bisa sembarangan, obat palsu bisa dengan mudah dibawa.
 

Pihaknya sendiri rutin melakukan pengawasan dan bimbingan melalui dinas kesehatan di seluruh wilayah Kalbar dan juga BPOM. Pemeriksaan itu diakuinya tidak menyasar ke semua toko obat atau apotek karena menggunakan sistem sampling.

  “Kalau kita dapat barang seperti itu, langsung diambil untuk kita proses. Kita lakukan pembinaan sampai penerapan sanksi,  bahkan pencabutan izin. Bahkan ada sanksi pidana kalau sengaja mendistribusikan obat seperti itu,” jelas Andi.  

Hanya saja diakuinya,  ada toko obat atau apotek yang beberapa kali kedapatan memiliki barang kedaluwarsa. Namun itu lebih karena faktor ketidaktelitian pengelola.
“Dia lupa karena saking banyaknya, jadi tidak ada unsur kesengajaan,” pendeknya.  

Menurutnya, toko obat atau apotek tidak boleh mendistribusikan lagi ke pengecer yang tidak jelas. “Di sini, memang kita akui juga kadang lemah dalam hal penerapannya. Kita harapkan adanya kasus ini pembelajaran kita semua meningkatkan pengawasan. Kalau perlu sanksi-sanksi, ya kita lakukan,” katanya.  


  Wan Is dari Komisi III DPRD Kalbar mendesak pemerintah mencabut usaha perizinan yang menjual obat ilegal.    “Pihak-pihak pemerintah, khususnya rumah sakit, dinas kesehatan di Kalimantan Barat maupun kabupaten dan kota harus dapat mengontrol obat-obat palsu yang berada baik di apotek maupun di toko-toko obat,” tegansya.  

Menurut Wan Is, peredaran obat ini terlanjur mencemaskan masyarakat Kalbar, terutama Pontianak. Itu sebabnya diperlukan pengawasan dari BPOM untuk turun langsung ke lapangan.  

Di Kota Singkawang, Kapolres AKBP Sandi Alfadien Mustofa meminta BPOM bekerjasama dengan pihaknya untuk mendeteksi kemungkinanan peredaran obat
  Pihaknya sejauh ini terus melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait kemungkinan beredarnya obat palsu. "Sejauh ini, belum kita temukan. Namun,  kita tetap melakukan monitoring, karena  potensinya  bisa saja terjadi,"tegasnya.(ang/tmp/pas/umr/nit/bls/abd/bob/aju/pat/hd)