Langganan SP 2

Pengungkapan Kasus Tipikor Kantor Bupati Melawi Sarat Muatan Politis

Regional

Editor sutan Dibaca : 1516

Pengungkapan Kasus Tipikor Kantor Bupati Melawi Sarat Muatan Politis
Pembangunan Kantor Bupati Melawi yang Mangkrak. (SUARA PEMRED/ EKO SUSILO)
PONTIANAK. SP- Suka atau tidak suka, pengungkapan kasus korupsi pembangunan Kantor Bupati Melawi Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009, memang sarat muatan politis. Kala itu, nuansa politik saling jegal, sangat kentara di dalam proses pembangunan berlangsung.

Maklum, Bupati Melawi ketika itu, Ambrosius Suman Kurik dipastikan kembali mencalonkan diri, berpisah dengan Wakil Bupati Firman Muntaco, menghadapi Pilkada Melawi 2010. Sejumlah pihak yang tidak suka dengan kepemimpinan Suman Kurik, menggalang kekuatan. Mereka berkolaborasi dengan oknum di institusi penegak hukum.

Upaya penjegalan akhirnya sirna setelah Suman Kurik meninggal dunia akibat serangan jantung di rumah jabatannya  di Nanga Pinoh, pukul 11.15 WIB, Selasa, 12 Januari 2010.
Dampaknya, berbagai pihak yang dikaitkan dengan Ambrosius, bagaikan ayam kehilangan induk.

Apalagi Sekretaris Daerah Melawi, Marthin Luther tiba-tiba diberhentikan di tengah jalan dan diganti oleh Frans Asye (asisten administrasi pemerintahan) selaku Plt Sekretaris Daerah Melawi lantaran diduga terkait ada pemalsuan tandatangan bupati.  

Setelah meninggalnya Bupati Suman Kurik, tuduhan terhadap Marthin Luther kemudian menguap di tengah jalan kendati sudah dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat. Tuduhan miring terhadap Marthin Luther sampai sekarang belum terbukti.  

Karena Suman Kurik meninggal dunia maka Wakil Bupati Firman Muntaco ditetapkan sebagai Bupati Melawi, dan bisa melenggang mulus menjadi Bupati Melawi periode 2010 – 2015, berpasangan dengan Panji, Wakil Ketua DPRD Melawi sebagai wakilnya.

Pasca meninggalnya Suman Kurik, berbagai pihak tetap menginginkan dugaan korupsi pembangunan Kantor Bupati Melawi tetap diusut. Belakangan, keluar Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dua tahap, yakni pada 23 September  2011 dan  31 Oktober 2011.


Penetapan tersangka terhitung 23 Seprember dan 31 Oktober 2011. Empat tahun kemudian, kasus korupsi pembangunan Kantor Bupati Melawi tidak jelas penangannya.  

Baru setelah Kejaksaan Tinggi Kalbar dinahkodai  Warih Sadono, 26 perkara mangkrak di Melawi , termasuk korupsi Kantor Bupati Melawi dilanjutkan pemberkasannya terhitung 2 Mei 2016.


Yohanes Umar, pengamat praktisi hukum di Nanga Pinoh menyatakan, ada tiga orang paling bertanggungjawab terhadap pembangunan Kantor Bupati Melawi meninggalnya Suman Kurik pada Selasa, 12 Januari 2010.

Tiga orang dimaksud, yakni mantan Sekretaris Daerah Melawi Marthin Luther, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalbar Budiman Arfan, dan mantan anggota DPRD Melawi Darsono.

Tiga pihak ini memiliki peran masing-masing dalam kasus itu. Budiman Arfan berkepentingan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Sekretaris Daerah Marthin Luther, agar cukup melakukan penunjukan langsung (PL) kepada PT Ersa Ariyasa Utama (EAU) untuk pengerjaan lanjutan tahun 2008 dan 2009.  

Ada keterkaitan pragmatis, karena Direktur Utama PT EAU bernama Haslinar adalah istri sah Budiman Arfan. Budiman Arfan sendiri adalah staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura di Pontianak.  Atas rekomendasi Budiman Arfan, Sekretaris Daerah Marthin Luther, menurut Yohanes Umar, memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Melawi, cukup melakukan PL ke PT EAU untuk pengerjaan tahun 2008 dan 2009.

Dalam proses pengerjaan, tambah Yohanes Umar, PT EAU mendapat fee 2,5 persen dari pagu dana proyek kumulatif Rp36,3 miliar tahun 2007, 2008 dan 2009, karena perusahaanya dipinjam pakai oleh Darsono. Dalam proses pengerjaan, Darsono bertindak sebagai panyandang dana talangan, sebelum dana proyek cair. Guna mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan, Guprid Raido ditugaskan dengan imbalan dalam jumlah uang tertentu selama proses pembangunan berlangsung.

Menurut Yohanes Umar, terlihat jelas bahwa Guprid hanya sebagai karyawan, bukan sebagai penentu kebijakan dari PT EAU. Guprid memang pernah menghubungi PT EAU, agar perusahaan dipinjam pakai.

Dalam tapi pelaksanaan di lapangan, tabahnya, semua kelancaran modal kerja sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab Darsono. Ini membuat Darsono akhirnya diklaim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar sebagai yang paling bertanggungjawab terhadap potensi kerugian negara Rp1,5 miliar dalam tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009.

Persoalan kemudian,  Frans Asye, Asisten Administrasi Pemerintahan Melawi terseret dalam kasus korupsi, karena perannya yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Melawi tahun 2009, setelah Marthin Luther diberhentikan oleh Bupati Suman Kurik.
 

Anggota Tim Advokasi dan Lembaga Konsultasi Hukum Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Yohanes Nenes menilai, penanganan korupsi pembangunan Kantor Bupati Melawi periode 2007, 2008 dan 2009 tetap akan menjadi perdebatan panjang.  

“Potensi kerugian Rp1,5 miliar hanya didasarkan keterangan saksi ahli bernama Teguh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Tapi bentuk potensi kerugian dan dasar perhitungan seperti apa, sama sekali tidak jelas,” kata Nenes.

Nenes menambahkan, pembangunan Kantor Bupati Melawi memang bertekad dilanjutkan oleh Bupati Melawi selanjutnya, Firman Muntaco pada akhir 2010 tapi tidak bisa direalisasikan. Ini karena kantor bupati itu dijadikan barang bukti dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.  

Diungkapkan Yohanes Nenes, kalau potensi kerugian diklaim karena dibiarkan terlantar sehingga menyebabkan kerugian negara Rp1,5 miliar, tidak bisa disalahkan kepada Pemerintah Kabupaten Melawi.

“Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat harus ikut bertanggungjawab. Karena dari logika pemahaman sederhana, penyitaan sebagai barang bukti telah membuat nilai fisik bangunan turun drastis. Karena kerugian negara dinilai setelah tahun 2009, bukan selama tahun 2007, 2008 dan 2009,” ujar Yohanes Nenes. (umr/ang/aju/pat/hd/sut)