Kalbar Punya Deposit Puluhan Ribu Ton Mineral Radioaktif Uranium

Regional

Editor sutan Dibaca : 1627

Kalbar Punya Deposit Puluhan Ribu Ton Mineral Radioaktif Uranium
ILUSTRASI PLTN (energitoday.com)
PONTIANAK, SP- Selain bahan tambang natrium atau batu tungau, Provinsi Kalimantan Barat memiliki deposit mineral radioaktif uranium dengan nilai sedikitnya 25 ribu ton.

"Hingga Mei 2014, terdapat 25.436 ton U3O8 di Kalan saja, belum di Melawi dan Kapuas Hulu," kata  Kepala Bidang Eksplorasi Pusat Pengembangan Geologi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Dr Ngadenin Hadisuwito pada 15 Agustus 2014.
 

Angka tersebut terdiri dari 1.608 ton kategori terukur, 6.456 ton terindikasi, 2.648 ton kategori tereka, dan 14.727 ton hipotetik. Penyelidikan umum keberadaan mineral uranium di Kalimantan dimulai pada 1970 di wilayah sekitar 266.000 kilometer persegi bekerjasama dengan CEA Prancis.

Sebagaimana dilansir Antara, Hadisuwito  menyatakan bahwa tahap eksplorasi pada 1974-1977  difokuskan di daerah Kalan dan Melawi-Mahakam sekitar 30 ribu kilometer persegi.
 

Dari beberapa sektor potensial di Kalan, kawasan sekitar Eko-Remaja merupakan sektor yang paling potensial sehingga dibuatlah terowongan eksplorasi untuk mengetahui jumlah sumber daya uranium kategori terukur pada Januari 1981-Agustus 1991.

Biji uranium di sekitar Eko-Remaja berupa lempengan-lempengan dengan panjang dan lebar mencapai puluhan meter berketebalan  sentimetrik hingga metrik yang saling sejajar memotong bukit Eko-Remaja.

Selain di Kalan, pihak Batan juga menyelidiki daerah lainnya, seperti di desa Rangkung dan Pangkalan Batu, Kecamatan Rangkung. Selain uranium, di wilayah itu ditemukan mineral radioaktif kalium dan thorium.

"Thorium ini penting, karena merupakan sumber energi nuklir utama di masa depan, karena memiliki banyak keunggulan dibanding uranium, seperti kelimpahan hingga lima kali lipat," tutur Hadiwusito.

Di Kalbar, thorium terdapat pada mineral monasit yang dikenali keberadaannya bersama zirkon, ilmenit dan mineral berat lainnya pada endapan plaser sungai atau pantai, seperti di Kabupaten Ketapang, Nanga Tayap, Tumbang Titi dan Marau.
 

Sementara itu,  Kepala Batan Dr Djarot Wisnubroto menjelaskan, uranium di Indonesia sedikitnya mencapai 60 ribu ton dengan wilayah potensial, antara lain  Kalbar, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua.

Namun demikian Djarot mengingatkan, penambangan mineral radioaktif tak dapat dilakukan secara komersial karena tak ada peraturan yang membolehkannya.

"Jadi kalaupun ada PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir), kita tetap mengimpor uranium. Ini juga dilakukan  banyak negara lainnya yang memiliki deposit uranium besar, namun tetap mengimpor. Jadi, kita simpan saja untuk generasi yang akan datang. Kebetulan harga uranium masih murah," ujar Wisnubroto.
 

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalbar menagih janji politik DPR RI yang sudah menyetujui pembangunan PLTN.
  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar, Ahi menyatakan, Kamis (15/9), lima provinsi di Kalimantan, yakni Kalbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sudah lama menginginkan pembangunan PLTN segera direalisasi.  

Ahie menanggapi Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu yang memastikan, keputusan politik tentang pembangunan PLTN ini berada di tangan pemerintah.   

Karena bukan di tangan legislatif, maka Gus Irawan meminta agar pihak-pihak yang berkompeten, seperti Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan), Kementrian ESDM, dan PLN segera menyampaikan rencana atau road map pembangunan sumber energi baru ke DPR RI.  

“Kami hanya bisa menyetujui, tetapi komisi VII sepakat dan beranggapan bahwa Indonesia sudah sangat membutuhkan PLTN.  Untuk tahap awal, silakan Batan mengusulkan rancangan sosialisasi,” ujar Gus Irawan saat kunjungan kerja di Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan Teknologi Nuklir Nasional (PSTA Batan) Yogyakarta, Rabu (14/9).
 

Menurut Ahi, Pemprov Kalbar membutuhkan paling tidak dua unit PLTN, yakni di sektor timur dan sektor barat. Sektor timur direncanakan di Kabupaten Melawi, dan sektor barat di Kabupaten Landak.   Ahi menambahkan, keinginan Kalbar membangun PLTN, karena memiliki cadangan uranium banyak di Sungai Kalan, Desa Nanga Kalan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi.  

Malah sekarang, tambahnya,  lokasi penambangan uranium di Melawi terus mendapat penjagaan dari otoritas berwenang di lingkungan institusi aparat keamanan. Pejabat pemerintah pusat hingga level kementrian sudah berkali-kali mengunjungi lokasi pertambangan uranium di Sungai Kalan.
 

Di Yogyakarta, Gus Irawan didukung anggota komisi VII dari Fraksi Nasdem Dr Kurtubi yang juga memaparkan bahwa dibutuhkan energi guna mendukung pertumbuhan industri dan membuka lapangan kerja yang luas kepada masyarakat.  

“Pasokan listrik saat ini belum maksimal dan kebutuhan terus bertambah. Sementara jika mengandalkan energi terbarukan,  tidak akan cukup. Kita sudah kompak untuk mempercepat PLTN," ujar Kurtubi.


  Dengan meningkatnya kebutuhan listrik, menurutnya, tidak ada alternatif sumber energi lain. Jika hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga air, angin atau surya, tidak akan cukup.

  Kurtubi berharap Menteri ESDM yang baru memahami pentingnya pembangkit listrik nuklir. “Tahun 2019 harus sudah harus ada peletakan batu pertama pembangunan PLTN,” harapnya.    

Pembangunan PLTN, lanjut Kurtubi, harus dipercepat. Perlu langkah kongkrit dan perlu dihilangkan segala macam hal maupun peraturan yang menghambat pembangunan PLTN.  

Kurtubi bahkan mengatakan, DPR RI akan memanggil pihak-pihak yang selama ini menjadi motor penolakan pendirian PLTN di Semenanjung Muria Jepara, Jawa Tengah. “Kami tahu bahwa aksi penolakan tersebut sampai keluarnya fatwa nuklir haram, dimotori oleh pengusaha. Kita akan panggil,” tegas Kurtubi.  .

Pengamat energi Universitas Gajah Mada (UGM) sekaligus anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dr Tumiran menegaskan, kebutuhan energi nasional pada 2025 diproyeksikan dua puluh tiga persennya dipenuhi oleh energi baru terbarukan. Namun mustahil akan tercapai tanpa dukungan energi nuklir.  

Dibandingkan sesama negara ASEAN saja, menurutnya, Indonesia jauh tertinggal. Kapasitas ketersediaan listrik per kapita nasional baru mencapai sekitar 210 watt, dengan total penduduk mencapai 252 juta orang.  

Sedangkan Malaysia sudah mencapai 950 watt per kapita, Singapura sudah mencapai 2.500 watt per kapita. “Vietnam dan Bangladesh bahkan sudah membangun PLTN. Tiongkok pun sudah mengandalkan pasokan energi listrik nuklir," kata Tumiran.(aju/ant/bst/cnn/det/pat/sut)