Polresta Pontianak Gelar Reka Ulang Dua Versi Kasus Oknum Dosen

Regional

Editor sutan Dibaca : 4585

Polresta Pontianak Gelar Reka Ulang Dua Versi Kasus Oknum Dosen
Rekontruksikasus dugaan pelecehan seksual oknum dosen, berinisial DP terhadap VS, siswi SMK Negeri, Kamis (15/9). (SUARA PEMRED/ YODI)
PONTIANAK, SP – Polresta  Pontianak menggelar reka ulang (rekontruksi) kasus dugaan pelecehan  seksual yang dilakukan oknum dosen Untan, berinisial DP terhadap VS, siswi SMK Negeri, Kamis (15/9).

Jadwal rekonstruksi sempat molor karena korban diduga takut untuk datang setelah mendapat intimidasi.
Dari informasi yang didapat, rekontruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Kos Dempo Jalan Sepakat II tersebut rencananya akan dimulai pukul 08.00 WIB.

Namun, molor hingga pukul 10.30 WIB. Kepala SMK dimana korban bersekolah, Z mengatakan, ada indikasi intimidasi terhadap korban. Intimidasi dimaksudkan agar korban tidak datang ke TKP rekontruksi pagi itu.

Diceritakannya, Rabu kemarin pihaknya sudah menyampaikan surat panggilan dari kepolisian, yang mana korban maupun keluarga bersedia hadir. “Tahu-tahu pagi hari ini berubah tidak mau hadir. Kita dengar ada intimidasi. Memang sekolah seperti biasa, tapi kemarin sudah ada undangan. Tapi mereka keberatan karena itu tadi. Ada tekanan dari keluarga untuk tidak mengikuti kegiatan di TKP ini,” terangnya.

Z menyayangkan adanya intimidasi tersebut. Bagaimana proses hukum dapat berjalan jika korban tak boleh datang memberikan keterangan. Namun, setelah diberi penjelasan dari pihak sekolah dan dari kepolisian, akhirnya korban bersedia hadir.

“Cuma saya berharap kepada keluarganya, jangan sampai setelah korban ini memberikan keterangan di TKP, lalu pulang diintimidasi oleh keluarga atau tersangka. Kalau sampai ini terjadi saya keberatan,” katanya.

Selain itu, dari kabar yang didengar Z, juga ada upaya damai antara pihak korban dan tersangka dalam bentuk materi. Namun Z mengatakan hingga kini belum ada menerima pernyataan secara resmi.

Menurutnya, mungkin saja bantuan tersebut adalah bentuk rasa bersalah dari tersangka. Dan ingin membantu korban agar masa depannya berlanjut.

“Kedengarannya mereka beberapa kali diajak rembuk. Dari pihak tersangka menemui pihak korban. Sehingga terjadi isu seperti itu, tapi saya belum dapat laporan secara resmi,” jelasnya.

Z berharap kasus itu tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang ada. Pihak sekolah yang telah diminta secara resmi untuk mendampingi proses hukum ini akan terus bergerak. Apapun yang terdengar di luar, proses hukum harus tetap berjalan.

Dalam akun Facebook Devi Suhandoyo, Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), yang telah dikonfirmasi, tertulis bagaimana drama molornya agenda rekonstruksi tersebut.

“Molornya agenda akibat tekanan psikologis yang dialami korban karena telah menerima uang Rp20 Juta dari Rp50 Juta yang dijanjikan pihak tersangka pelaku cabul dengan menandatangani pernyataan bahwa korban tidak akan hadir dalam acara rekonstruksi pagi tadi. Dimana jika korban hadir dalam rekonstruksi maka korban dan keluarganya akan dituntut pihak pelaku," tulisnya.

“Sungguh telah membuktikan bahwa upaya untuk menghentikan kasus ini dilakukan dengan berbagai cara termasuk cara melanggar hukum menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung.

Tapi berkat dukungan semua pihak, Kepsek beserta jajaran, Kaban P2AMKB Kota Pontianak, rekan-rekan saksi, Sakti Peksos (tenaga kesejahteraan sosial anak) dan rekan-rekan jurnalis yang dari awal berkomitmen mengawal kasus ini, dukungan tersebut menjadikan proses rekonstruksi di TKP berjalan lancar. Terimakasih untuk semua dukungan kawan-kawan, semoga kasus ini segera dilimpahkan dan kebenaran kian terungkap," tulisnya lagi.


Perihal adanya upaya damai juga diceritakan Devi. Pihaknya memang sejak awal mengawal jalannya kasus dugaan pelecehan ini. Dalam akunnya, Rabu (14/9) kemarin, hal itu ia kemukakan dengan memposting tulisan “Babak baru kasus cabul oknum dosen Untan pada siswi magang berinisial VS”.

“Kendati tersangka sudah berdamai dengan korban dengan membayar ganti rugi Rp150 Juta sesuai pengakuan korban pada Kepsek sekolahnya dan Kaban PPAKB Kota Pontianak, besok jam 08.00 WIB akan digelar rekonstruksi perkara langsung di TKP Kos Dempo dihadiri JPU, korban, para saksi dan tersangka. Termasuk Sakti Peksos pendamping korban dan saksi. Semoga dgn rekon ini, kasus ini sgr dinyatakan lengkap oleh JPU dan siap untuk dibawa ke meja peradilan. Semoga masih ada nurani yg berpihak pd kebenaran dan keadilan tetap ditegakkan,” tulisnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Suara Pemred, P, kakak korban berkata tidak tahu menahu soal dugaan intimidasi terhadap korban. Yang diketahuinya, korban berangkat sekolah seperti biasanya. Perihal upaya damai antara korban tersangka pun disangkalnya.

Semua berjalan sebagaimana mestinya.
“Ndak tahulah, dari sekolah dia tuh,” katanya. Hal senada disampaikan Kasatreskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul. Hingga kini tidak ada tembusan perdamaian sampai ke penyidik. Proses penyidikan pun masih berjalan. “Ini bukan delik aduan, walaupun damai, kasus tetap berlanjut,” katanya. Sementara itu, ditemui di TKP rekontruksi, pengacara tersangka tidak ingin berkomentar.

Rekontruksi Dua Versi

Dalam rekontruksi ini menghadirkan tersangka Dian Patria, korban, dan sedikitnya 12 orang saksi yang terdiri dari lima siswi magang, enam karyawan Patria Education (PE) dan satu keamanan Kos Dempo. Dari rekontruksi selama empat jam total ada 86 adegan. Dengan 37 adegan dari pihak tersangka dan 49 adegan dari pihak korban.

Wakapolresta Pontianak, AKBP Veris Septiansyah ditemui di TKP menerangkan, rekontruksi dilakukan dengan dua versi. Pertama versi keterangan dari korban, kedua dari tersangka.

Dari rekontruksi tersebut, nantinya akan dipadukan untuk mencari mana perbedaan dan persamaannya. “Di situ untuk meyakinkan kita, menyertai Jaksa Penuntut Umum juga, kemudian pengacara kita libatkan untuk melihat jalannya rekontruksi. Untuk memberikan keyakinan nantinya pada saat perkara ini bergulir ke pengadilan,” terangnya.

Adanya perbedaan versi dijabarkan AKBP Veris karena masing-masing memiliki pengalaman berbeda. Tinggal nanti melihat apakah keterangan dari korban bisa dijadikan alat bukti atau tidak.

Demikian juga dengan keterangan dari tersangka. Usai rekontruksi, penyidikan terus dilakukan dengan mempelajari hasil rekontruksi.

Dicocokkan dengan berita acara untuk memenuhi P-19 yang disampaikan JPU. “Kita diberikan waktu 15 hari untuk melengkapi, memenuhi apa yang menjadi petunjuk dari jaksa. Salah satunya pelaksanaan rekontruksi,” tambahnya.

Hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya ancaman dan lain sebagainya, baik kepada korban ataupun saksi. Jikapun ada ancaman, AKBP Veris meminta agar dilaporkan ke kepolisian. Selama ini, korban sudah mendapat pendampingan dan perlindungan dari Dinas Sosial Kota Pontianak. (bls/ang/ind/sut)