Ketua Komnas HAM Kalbar Bantah Dipecat

Regional

Editor sutan Dibaca : 1016

Ketua Komnas HAM Kalbar Bantah Dipecat
LOGO (komnasham.go.id)
PONTIANAK, SP – Ketua Perwakilan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Provinsi Kalimantan Barat (Prov Kalbar), Kasful Anwar, membantah sudah dipecat atas tudingan dugaan melakukan tindakan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat.  

Bantahan Kasful disampaikan Senin (19/9), menanggapi pemberitaan media online pada  Rabu (14/9) lalu.
  Komnas HAM memberhentikan Kasful Anwar setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pungutan liar kepada masyarakat yang meminta pendampingan.

"Sampai saat ini belum menerima
surat keputusan pemecatan. Pemberitaan itu pembunuhan karakter," kata  Kasful Anwar kepada Suara Pemred.
  Dari pemberitaan, Kasful menduga ada pihak internal Kantor Perwakilan Komnas HAM Prov Kalbar yang tidak senang dengan kepemimpinannya yang menolak mendampingi mafia.  

Kasful menyebutkan, sebelumnya salah satu anggota Perwakilan Komnas HAM Kalbar berinisial D, mendampingi mafia tanah di Jalan Purnama, Pontianak Selatan, berinisial L.  

"Orang ini mafia. Tidak perlu diberikan perlindungan. Pak D ini yang membawa L ke Jakarta. Dia (D) ini yang diduga ingin menjatuhkan saya," terang Kasful.  

Kasful menegaskan, jika memang terbukti ada orang dalam yang menyebarkan berita bahwa dirinya meminta uang dalam kasus pendampingan, ia tidak segan untuk memejahijaukan orang itu.   "Akan saya tuntut dia ke meja hijau. Itukan pencemaran nama baik," kata Kasful.  

Ketua Tim Pemeriksa Komnas HAM, Widjatmoko, sebagaimana dilansir www.harnas.co., Rabu (14/9) menyebutkan Kasful dibebas tugaskan, setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pungutan liar kepada masyarakat yang meminta pendampingan.
 

Dikatakan Widjatmoko, Ketua Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.   Karena itu, Komas HAM memutuskan untuk membebaskan jabatan ketua perwakilan dan mengembalikan yang bersangkutan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak 5 September 2016. 

Pengambilan keputusan ini juga telah dikonsultasikan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ia terbukti telah me
minta pungutan untuk akomodasi Pontianak - Jakarta ke pihak ketiga. Meski tak seberapa, namun bukan masalah nilainya, melainkan kesalahannya," kata Widjatmoko.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta yang bersangkutan untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dengan tenggat waktu yang ditentukan. 

Menurut Widjatmoko, seharusnya seluruh akomodasi tak meminta pihak ketiga, namun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sanksi ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen pimpinan Komnas HAM menerapkan kedisiplinan pegawai.

Widjatmoko menilai hal ini pertama kali pungutan liar terjadi di Komnas HAM. Selama ini, tegas Widjayanto, Komnas HAM justru membiayai pendampingan kepada masyarakat.
  "Malah kita sering memberi pelatihan masyarakat dang menanggung akomodasinya," kata Widjatmoko.

Sebelumnya, kasus ini dilaporkan masyarakat ke Ombudsman pada September 2015. Saat itu, Komnas HAM langsung membentuk tim pengawas internal untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, pemeriksaan hanya dapat dilakukan kepada saksi, pihak yang mengadukan dan merasa dirugikan di Kalbar. 

Komnas HAM membentuk kembali Tim Pemeriksa yang diketuai Kepala Biro Umum Komnas HAM pada Februari 2016.
  "Kita memanggil beberapa saksi dari pegawai Komnas HAM. Karena mereka juga mengirim surat mosi tidak percaya. Setelah itu kita panggil terlapor," kata Widjatmoko.

Dari hasil pemeriksaan, Kasful Anwar terbukti meminta akomodasi kepada masyarakat. Namun, ada beberapa laporan tidak terbukti seperti permintaan handphone, mobil, dan biaya peliputan. 

Widjatmoko menegaskan, bukti yang diperoleh yang bersangkutan melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Ketua Ombudsman Ninik Rahayu mengapresiasi langkah yang telah diambil Komnas HAM. Namun, jangka waktu penyelesaian terlampau lama. Hal ini membuat masyarakat yang dirugikan tidak tenang.

"Komnas HAM harusnya bisa memberhentikan sementara jika ada pejabatnya yang memiliki kasus. Karena itu, sistem dalam pemeriksaan dan pengawasan internal Komnas HAM dinilai perlu diubah," kata Ninik Rahayu. 

Harusnya,
lanjut Ninik, ketika ada proses pengawasan, jabatan bersangkutan harusnya langsung dinonaktifkan. (jee/umr/aju/sut)