Kasful Anwar Bantah Terima Mobil dari Tony Wong

Regional

Editor sutan Dibaca : 1168

Kasful Anwar Bantah Terima Mobil dari Tony Wong
Tony Wong (baju merah).(FB TW)
PONTIANAK, SP - Kasful Anwar menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Kalbar.

Hal itu diungkapkannya lantaran ia merasa gerah dengan isu yang menjelekkan dirinya. Dia dituding menerima mobil dari terpidana Tony Wong, pengusaha yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan).


"Saya tetap mengundurkan diri, saya akan balik ke pemerintah provinsi karena saya merasa jenuh banyak orang yang tidak senang dengan saya. Terutama di internal saya yang pengen merebut jabatan saya," ujarnya kepada Suara Pemred melalui sambungan handphone dari Jakarta, Rabu (21/9).


Kasful menyebutkan, kabar yang berkembang bahwa dirinya diisukan telah menerima mobil dari terpidana Tony Wong, pengusaha yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Sungai Raya, Kubu Raya.

"Isu itu rupanya menyebar ke Ombudsman Kalbar, tapi Ombudsman tidak bisa membuktikan bahwa isu itu benar. Ceritanya, saat itu saya beli mobil baru ketika kasus itu (Tony Wong) sedang berjalan, seolah-olah saya menerima pemberian Toni Wong, karena saya yang pasang badan membela hak asasi dia. Meski Tony Wong dianggap banyak duit, tidak segampang itu saya meminta duit ke dia. Yang tahu, Tony Wong sendirilah," terangnya.

Kasful menceritakan, kala itu pembelaannya terhadap Tony Wong lantaran putusan Mahkamah Agung terkesan dipaksakan.

Menurutnya, Ombudsman seharusnya membela Tony Wong sebagai warga yang dinilai mengalami maladministrasi yang artinya keputusan tersebut cacat demi hukum.

"Kalau saya berani melawan aparat penegak hukum, karena Ombudsman tidak berani, saya berani melakukan hal itu (membela hak seseorang) sehingga saya mudah untuk disingkirkan," kata Kasful.

Terhadap tuduhan lain dengan meminta biaya akomodasi perjalanan yakni tiket pesawat, Kasful juga membantah hal tersebut. Jika itu benar, tentulah bisa dibuktikan bahwa akomodasi itu memang hasil dari permintaan. "Harus dibuktikan, jangan menuduh seolah-olah saya dibelikan tiket oleh orang, berita itu harus berimbang," ucapnya.

Kasful menduga, ada pihak yang tidak senang terhadap dirinya. Pihak tersebut diperkirakan dari Ombudsman Perwakilan Kalbar. "Selama ini saya telpon Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar tapi ndak diangkat-angkatnya nih, dia tidak berani berkomentar. Itu berarti tidak gentlemen kan. Jadi kalau seperti itu, janganlah membunuh karakter saya untuk menjatuhkan saya, hanya gara-gara isu mobil dari Tony Wong," sebutnya.

"Ombudsman Kalbar ini yang melapor, dia pura-pura ndak tahu. Jadi Ombudsman Kalbar ini yang selalu memantau terus perkembangan saya ini, seminggu sekali ke Ombudsman Jakarta, agar Ombudsman Jakarta mendesak Komnas HAM Pusat," imbuhnya.

Kasful berharap, apa yang disangkakan kepadanya bisa dibuktikan dengan benar. "Saya juga ke Jakarta (Komnas HAM Pusat) minta klarifikasi, bahwa saya tidak pernah dibelikan tiket ke Jakarta. Saya kecewa di pusat terlalu cepat mengekspos, kenapa SK tanggal 5 September sebelumnya belum diberitahukan ke saya?" katanya.

"Saya akan memperbaiki nama baik saya di Jakarta," sambungnya.

Kabar yang menyebutkan dirinya dibebastugaskan karena dugaan melakukan pungutan liar ini, sempat dibantah oleh Kasful pada Senin (19/9) lalu.

"Sampai saat ini belum menerima Surat Keputusan pemecatan. Pemberitaan itu pembunuhan karakter," ujar Kasful Anwar, saat itu.

Dari pemberitaan, Kasful menduga ada pihak internal Kantor Perwakilan Komnas HAM Prov Kalbar yang tidak senang dengan kepemimpinannya yang menolak mendampingi mafia.

Kasful menyebutkan, sebelumnya salah satu anggota Perwakilan Komnas HAM Prov Kalbar berinisial D, mendampingi mafia tanah di Jalan Purnama, Pontianak Selatan, berinisial L. "Orang ini mafia. Tidak perlu diberikan perlindungan. Pak D ini yang membawa L ke Jakarta. Dia (D) ini yang diduga ingin menjatuhkan saya," terang Kasful.

Kasful menegaskan, jika memang terbukti ada orang dalam yang menyebarkan berita bahwa dirinya meminta uang dalam kasus pendampingan, ia tidak segan untuk memejahijaukan orang itu. "Akan saya tuntut dia ke meja hijau. Itukan pencemaran nama baik," kata Kasful.

   Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, saat diminta klarifikasinya justru mematikan telepon ketika dihubungi Suara Pemred. Ketika dikirim pesan singkat untuk dimintai penjelasan, juga tidak dijawab. Pesan melalui aplikasi Whatshap hanya dibaca tanpa dibalas. (umr/ind/sut)

Komentar