BK DPRD Kalbar Dituding 'Sangsot'

Regional

Editor sutan Dibaca : 1291

BK DPRD Kalbar Dituding 'Sangsot'
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Ujang Sukandar seharusnya tahu diri sehingga mundur dari DPRD Kalimantan Barat. Sebab, legislator Fraksi Partai Amanat Nasional ini sudah menjadi tersangka, bahkan sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak.  

“Kepercayaan adalah modal utama rakyat dalam memilih para anggota legislatif. Kalau jadi tersangka karena dugaan korupsi, maka runtuhlah moralitas seorang politisi,” tegas Benny Sabdo, pengamat hukum dan politik Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) ketika dihubungi Suara Pemred di Jakarta, Rabu (21/9) malam.
 

Belum mundurnya Ujang sebagai legislator juga berhubungan dengan ketidaktegasan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalbar terkait kasus anggotanya itu.

Padahal
hingga Rabu (21/9), sidang tersebut sudah memasuki tahap ketujuh di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Agenda kemarin, mendengarkan keterangan tiga saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).
 

Ujang dan juga Trisnomo dimejahijaukan atas dakwaan mengkorupsi dana Bansos Sekolah Lapangan Pertanian Tanaman  Terpadu (SLPTT) 2014 di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (KKR).

Modus kasus tersebut, sebagaimana dakwaan jaksa, yakni pengadaan pupuk cair nitroganik yang merugikan keuangan negara sebesar Rp518. 788.500 juta. Kasus itu melibatkan Trisnomo  selaku Direktur CV Multi Agro Prima dan  Ujang sebagai perantara penyaluran.
 

  Benny Sabdo, yang juga Direktur  Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), menyatakan bahwa mundur Ujang merupakan konsekwensi moralnya sebagai  seorang wakil rakyat yang terjerat hukum.  Ini terlepas dari terbukti- tidaknya dakwaan itu kelak di pengadilan.  

“Semakin lama dibiarkan hanya akan merusak citra DPR serta PAN secara keseluruhan di Kalimantan Barat. Seorang politisi maupun parpol akan dihargai publik, jika menunjung tinggi etika dan moral politik. Sebab, berpolitik erat kaitannya dengan moralitas.
Moralitas merupakan elemen penting sebagai tiang penyangga kehidupan yang damai dan berkeadaban," ujar Benny.
 

"Moralitas itu ibarat baju yang kita pakai untuk menutupi tubuh kita di dalam ruang sosial.  Moralitas juga adalah derajat manusia untuk membedakan antara manusia normal dengan hewan maupun orang gila. Ingat, derajat manusia dalam kehidupan sosial, bukan ditentukan oleh banyaknya harta kekayaan, pendidikan, atau sebagai pejabat negara," tambahnya.
 

Benny menambahkan, moralitas adalah harga mati untuk menjamin terciptanya tatanan kehidupan yang beradab. "Di sinilah bahwa moralitas sebagai baju kebangsaan harus kita pakai setiap saat. Dalam bernegara, moralitas para penyelenggara negara (pejabat pemerintahan dan legislatif) adalah modal utama untuk membangun tatanan kenegaraan yang jujur, adil, bersih, makmur dan sejahtera," katanya.  

Menurut Benny, rakyat memilih para anggota legislatif adalah dengan moralitas dan rasionalitas serta pertimbangan yang matang. Tujuannya, mereka yang dipilih harus bisa memperhatikan dan mendengar jeritan rakyat.  

  Dikatakan Benny, jika proses pemberhentian Ujang masih menunggu proses hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat lama. Ini karena hasil putusan bisa banding atau kasasi yang menunggu waktu bertahun-tahun.

Apalagi Ujang selama menjalani proses hukum diyakini  tidak akan fokus bertugas sebagai wakil rakyat sehingga seharusnya mundur.
 

Syarif Usmulyadi, pengamat politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, menyoroti kinerja BK DPRD Kalbar terkait kasus Ujang. “Ada apa dengan BK? Kenapa sampai sekarang Ujang belum juga dipecat dari anggota DPR. Kan ranahnya (BK) ada di sana. Harusnya BK memberikan sanksi itu,” kecamnya.  

Padahal, lanjut  Usmulyadi,  aparat pemerintah dan legislator yang menjadi tersangka, jelas tak boleh lagi menjabat. Hak-haknya pun harus dilucuti demi rasa keadilan.

"Bagaimana mungkin seorang tersangka masih bisa menjabat? Bahkan bisa saja dia masih menerima gaji sebagai anggota dewan. Padahal itu adalah uang rakyat. Jadi, masyarakat wajar bertanya, 'ada apa sebenarnya?' Kan mekanisme sudah diatur," sesalnya.


Tak hanya itu, menurut Usmulyadi, dari aspek moralitas pun hal ini menyakiti hati masyarakat. Kepercayaan rakyat akan hilang kepada wakilnya di parlemen. Bahkan pendukungnya merasa malu, karena orang yang didukung malah melakukan tindakan berlawanan hukum.  

Seharusnya, menurut Usmulyadi, BK lebih reaktif melaksanakan aturan atau tata tertib untuk memberikan sanksi dan melepas semua atribut Ujang sebagai anggota DPRD.  “Selain merusak DPR secara kelembagaan, juga merusak konstituennya. Ini contoh tidak baik untuk pembelajaran politik dan hukum,” tutupnya.

  
Sementara  dalam sidang kemarin didengarkan keterangan tiga saksi dari JPU, yakni Bambang, Armin, dan Indrawati. Ketiga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tiga desa Kecamatan Sungai Kakap ini bersaksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Kusno SH.  

Begitu dimulainya sidang sekitar pukul 11.00 WIB, Kusno yang juga Ketua PN Pontianak langsung mencecar dengan sejumlah pertanyaan.

Di antaranya tentang apakah Ujang dan Trisnomo pernah memberikan uang imbalan kepada setiap PPL karena memuluskan proses pembelian pupuk tersebut ke CV Multi Agro Prima atau pihak ketiga. Ketiganya pun mengaku  menerima uang.

Namun uang itu digunakan untuk membeli makanan dan minuman terkait proses pengangkutan pupuk yang akan didistribusikan kepada petani.
Namun ketiganya mengelak ketika diminta majelis hakim untuk memperjelas tentang kandungan pupuk tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan peruntukannya .

 Ketiganya berdalih, pengujian kadar pupuk bukan wewenang mereka sebagai PPL.   Begitu juga dengan hasil panen dalam program SLPTT. Ketiganya sepakat, hasil panen yang diperoleh dalam dua kali masa tanam itu tidak memuaskan.

Hal ini karena pengaruh cuaca yang kering dalam proses tumbuh-kembangnya padi. Sidang kian menarik ketika Tami, seorang anggota tim JPU bertanya kepada ketiganya sambil menunjukkan slip kosong setoran dari petani kepada Ujang. Pertanyaan Tami itu tentang pengiriman uang bantuan itu ke nomor rekening pribadi milik Ujang.

Menurut Tami, seharusnya petani yang membelikan barang atau produk yang sesuai dengan kebutuhan pertanian setempat. Ini sesuai mekanisme pencairan. Namun praktiknya, petani langsung menerima Saprodi (Sarana Produksi).

"Hal itulah yang menjadi salah satu poin masuknya unsur pidana dalam kasus ini, dan masuk di dalam dakwaan," kata Tami ketika diwawancarai usai sidangan.  

Tami menambahkan, poin lain yang dimasalahkan dalam sidang itu, yakni dua jenis Saprodi, yakni nitroganik dan insektisida triactive yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI sebagai produk yang dapat digunakan.

Selain itu, berdasarkan uji laboratorium, dua merek itu memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di label masing-masingnya. "Pada sidang berikut, kami akan menghadirkan saksi yang akan mengarahkan kepada perusahaan tempat produksi pupuk itu," ucapnya.

Namun, kuasa hukum terdakwa, Deni Aminudin tak gentar. Dia sudah menyiapan berbagai dalil terkait masalah kadar nitroganik dan insektisida triactive, yang didakwa tidak sesuai label dan tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI.  "Kami punya bukti jika pupuk itu tidak bermasalah dan layak digunakan. Nanti akan disampaikan nanti," katanya.


Namun,  Deni tidak menyangkal bahwa pencairan memang dilakukan melalui rekening pribadi milik Ujang dari petani. Menurutnya, itu dilakukan bukan tanpa alasan.

Menurut Deni, bansos ini tidak seperti bansos-bansos lainnya. Ketika program sedang berjalan pada sekitar Mei 2014,  tiba-tiba muncul surat edaran.
 

"Kalau tidak salah, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa uang bantuan kepada petani tidak dapat disalurkan. Nah di situ masalahnya. Saat pertanian sudah masuk musim tanam, petani tentu perlu pupuk dan sebagainya. Namun satu sisi, uang bansos tidak dapat turun," jelasnya.  

Mengenai uang yang dikirim ke rekening pribadi Ujang, Menurut Deni,  karena seluruh rekening milik petani adalah Bank BNI 46. Namun saat itu, Direktur CV Multi Agro PrimaTrisnomo, tidak memiliki rekening yang sama.

"Kemudian muncul usulan untuk dikirim ke rekening BNI 46 milik Ujang. Kang Ujang sempat sangsi dan bertanya 'apakah ini tidak kemudian menjadi temuan?'. Namun dikatakan tidak oleh BP3K," tandasnya.(ang/bls/aju/pat/sut)