Kalbar Tak Punya Dokter Spesialis Kanker

Regional

Editor sutan Dibaca : 1188

Kalbar Tak Punya  Dokter Spesialis Kanker
GRAFIS (SUARA PEMRED/ MEGA)
PONTIANAK, SP - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andi Tjap mengakui jika saat ini Kalbar masih belum memiliki dokter Onkologi, atau dokter spesialis bedah kanker. Jumlahnya yang sedikit, hanya tersebar di Jakarta dan Pulau Jawa. Tanggungjawab perekrutan juga sepenuhnya berada pada pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan.  

“Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dokter spesialis biasanya dibagi dari pusat. Susah mendapatkan dokter-dokter spesialis. Susah untuk penempatan SDM-nya,” ujar Andi, belum lama ini.


Pemerintah daerah sendiri tiap tahunnya menyekolahkan dokter-dokter untuk menjadi dokter spesialis. Namun Andi Jap tidak ingat persis berapa jumlah dokter dan spesialis apa saja yang sudah diambil.

“Saya tidak ingat persis apakah sudah ada yang mengambil itu (spesialis kanker). Ada kurang lebih 90 orang juga dokter-dokter yang sudah disekolahkan. Jadi memang polanya begitu, ada yang disekolahkan, ada yang penempatan dari pusat,” jabarnya.

Andi pun berharap seiring dengan akan meningkatnya Rumah Sakit Soedarso menjadi tipe A permasalahan itu akan terpecahkan. Sebagai rumah sakit rujukan nasional tentu pemerintah pusat memberikan perhatian penuh untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan road map kita di 2019, itu nanti semua akan dipenuhi. Ya mungkin nanti penempatan SDM juga dari pusat, artinya dari 34 provinsi, rumah sakit rujukan nasional juga jadi prioritas pembangunan dari pusat untuk pemenuhan sarana dan SDM,” tambahnya.

Pihaknya pun menginginkan dengan komitmen bersama dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebelum 2019 semua bisa terpenuhi. “Saya dengar di RS Soedarso sudah mengacu untuk pelayanan jantung. Kita harapkan untuk pelayanan jantung itu 2017 sudah bisa terealisasi,” katanya.

Terkait pemenuhan sarana, RS Soedarso mendapat bantuan dana dari APBN.

Gubernur Kalbar, Cornelis pun sudah berkomitmen mencapainya. Ada kepedulian dari pemerintah daerah untuk melengkapi sarana pra sarana.

“Intinya dari sisi kebijakan, dari Kementerian Kesehatan sudah memprioritaskan bahwa RSUD Soedarso sebagai rumah sakit rujukan nasional, pasti dari sisi anggaran sudah jadi prioritas. Tapi berapa persisnya baik dari APBN dan APBD mungkin nanti bisa ditanyakan di rumah sakit,” tutupnya.

Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar, dr Nursyam Ibrahim juga mengakui jika dokter spesialis Onkologi tidak ada di Kalbar. “Memang untuk dokter Onkologi di indonesia jumlahnya tidak sampai 100 orang, sehingga saya anggap wajar saja jika dokter spesialis yang menangani penyakit kanker tersebut tidak ada di Kalbar,” ungkapnya.

Dikatakannya, dari jumlah yang sangat sedikit tersebut, dokter Onkologi hanya ada di rumah sakit di kota-kota besar saja seperti di Jakarta, dan beberapa kota besar di pulau Jawa.

Menurut Nursyam, keberadaan dokter spesialis penyakit kanker di Kalbar sangat dibutuhkan oleh pasien yang selama ini terserang penyakit kanker. Jumlahnya tidak perlu banyak, cukup satu orang saja yang ditempatkan di rumah sakit di provinsi.

“Akibat tidak adanya dokter Onkologi di sini, maka pasien tang terserang penyakit kanker harus pergi ke Jakarta, atau pulau Jawa yang ada dokter spesialis tersebut, sehingga mau tidak mau pasien tersebut harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan pelayanan dokter spesialis tersebut,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan Nursyam, minimnya dokter Onkogi karena tidak semua dokter umum bisa mengambil spesialis Onkologi karena selain membutuhkan biaya yang sangat besar, dokter itu juga harus memiliki kemampuan medis yang sangat tinggi.

“Namun saya kira masih banyak dokter di Kalbar yang memenuhi kriteria tersebut, dan sekarang tinggal bagaimana pemerintah provinsi dengan mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan dokter tersebut untuk mengambil spesialis penyakit kanker,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika ada dokter yang disekolahkan oleh pemerintah sebaiknya juga harus membuat seperti perjanjian jika sudah selesai mengambil spesialis itu, harus kembali bertugas di Kalbar karena dikhawatirkan setelah di sekolahkan, malah bekerja di rumah sakit yang dinilainya mampu membayar gaji yang sangat besar.

“Kami dari IDI Kalimantan Barat sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah provinsi terkait dengan tidak adanya dokter Onkologi, namun kami tidak mengetahui secara pasti apa kendalanya,” pungkasnya.

Secara umum, Provinsi Kalbar hingga kini masih mengalami kekurangan tenaga dokter, meliputi dokter umum, spesialis dan gigi. Pendistribusian para dokter tersebut belum sepenuhnya mencapai separuh dari kebutuhan yang ada.

 Penyebarannya lebih banyak menumpuk di wilayah Kota Pontianak saja. Sementara itu, selain tenaga dokter, Kalbar juga masih dihadapkan dengan keberadaan tenaga medis lainnya. Diantaranya, sarjana kesehatan masyarakat (SKM), perawat, bidan, kesehatan lingkungan, gizi dan analis. (bls/ttt/ind)