KPK: Pelayanan Terpadu TKI Berpotensi Terjadi Pungli

Regional

Editor sutan Dibaca : 604

KPK: Pelayanan Terpadu TKI Berpotensi Terjadi Pungli
ILUSTRASI (energitoday.com)
PONTIANAK, SP - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengharapkan kelak tak terjadi lagi pungli dari kalangan oknum petugas pelayanan terpadu terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Setiap pekerjaan bisa kita rencanakan sebaik mungkin, dan kita harus yakin. Kalau nggak yakin, jangan kita lakukan," tegasnya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (27/9).

Basaria menambahkan, potensi terjadinya pungli, pemerasan dan gratifikasi, bisa saja terjadi. Tapi ditegaskan, harus diyakini bahwa dengan adanya pelayanan satu pintu, kemungkinan terjadinya praktik tidak benar itu sangat kecil.

Pelayanan ini melibatkan lintas instansi, seperti Keimigrasian, Dinas Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "Itu salah satu upaya pencegahan yang kita lakukan. Kita dorong semua instansi terkait, dalam hal ini termasuk Imigrasi, BNP2TKI. Kita yakin, jika semuanya duduk bersama, sangat kecil terjadi hal-hal yang tidak benar," terangnya.

Ditegaskan, potensi terjadinya pungli atau pemerasan tidak hanya bisa terjadi di instansi terkait. Lebih dari itu, di luar lembaga yang berkompeten bahkan secara personal, hal itu dapat terjadi.  

"Saya kasih contoh, dalam rekrutmen mencari (tenaga kerja) ke daerah-daerah. Saya tidak katakan ada, tapi potensi semua tingkatan ada. Mulai dari rekrutmen, sampai pembuatan dokumen, berangkat dan kembali, potensi itu pasti ada. Potensi ini yang harus kita hilangkan. Dengan pembuatan tim terpadu satu pintu, ini relatif akan hilang," jelas Basaria.

Ditambahkan, dengan adanya ide satu pintu maka KPK memandang sesuatu yang sangat baik dalam menjawab persoalan TKI. "Karena idenya ini bagus, perlu kita dampingi," ucapnya.

Hadirnya KPK, diharapkan dapat mendorong lembaga terkait untuk lebih berdaya, dalam menanggulangi dan mengantisipasi praktik tidak benar di sektor ketenagakerjaan.

"Ketidakberdayaan dari petugas ini menjadi berdaya. Dia berani mengatakan yang benar, tidak perlu takut. Sudah tidak jamannya lagi sekarang, terus main-main seperti itu, rakyat sudah bosan," katanya.

Basaria menjelaskan, kehadiran KPK bukan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga di ranah ketenagakerjaan. "Kita hanya mendorong mereka supaya bekerja sesuai aturan yang ada. Dan yang paling perlu adalah kebersamaan semua stakeholder," tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Kalbar memastikan siap mendukung Program Perbaikan Layanan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKLTKI), yang diinisiasi oleh KPK dan (BNP2TKI).

Karena, menurut Kepala Kantor Kemenkumham wilayah Kalbar Bambang Widodo, program tersebut sejalan dengan kebijakan strategis Kemenkumham RI, atau yang lebih spesifiknya, di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Yakni, mendekatkan atau memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. "Kementerian Hukum dan HAM mempunyai komitmen untuk mendukung program ini," kata Bambang.

Menurutnya, Dirjen Imigrasi telah melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja dalam bentuk kegiatan. Misalnya, melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, guna pengintegrasian antara Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).  

Sasarannya, untuk mencapai optimalisasi kinerja Keimigrasian, dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). "Yang mana untuk itu, saat ini sedang dalam proses integrasi di tingkat teknis. Diharapkan pada tahun anggaran 2016 ini bisa direalisasikan," paparnya. (umr/ang/pat)