Tata Niaga Perikanan di Kalbar Dianggap Belum Maksimal

Regional

Editor sutan Dibaca : 1059

Tata Niaga Perikanan di Kalbar Dianggap Belum Maksimal
ILUSTRASI- Pasar Ikan (ist)
PONTIANAK, SP - Ketua Gabungan Masyarakat Pesisir Kalbar, M Ali Pratama, memandang tata niaga perikanan di Kalbar belum begitu maksimal dilakukan. Terbukti, meski sudah banyak tempat pelelangan ikan (TPI), namun hasil tangkapan para nelayan masih terjadi praktik pembelian di bawah harga oleh tengkulak.

"Seperti di Kubu Raya (KKR), banyak TPI, tapi yang terjadi tengkulak bermain harga," kata Ali, kemarin.


Masih mencontohkan di KKR, menurut Ali, pemerintah sekadar mendukung pembangunan fisik, di antaranya TPI. Tapi setelah itu tidak ada pengawasan terkait tata niaga perikanan.

"Seharusnya di setiap desa atau kecamatan, sebenarnya harus ada pelelangan di tempat, tapi yang terjadi tengkulak memainkan harga," terangnya.

Dikatakannya, untuk menstabilkan tata niaga perikanan, hendaknya harga ikan dari nelayan itu bisa mengikuti harga pasar. "Kita berkeinginan harga bisa mengikuti pasar seperti di Pasar Flamboyan," kata Ali.

Tapi, penilaiannya, Pemkab Kubu Raya tidak memiliki konsep jelas dalam sektor perikanan. Padahal, melihat sebarannya pesisir di Kubu Raya itu sangat berpotensi besar, bahkan wilayah laut dan perikanan mampu menjadi pendapatan asli daerah setempat.

"Coba lihat tata ruang di Kubu Raya, tidak jelas arahnya ke mana. Termasuk sektor perikanan yang terdiri dari ikan air tawar dan asin," ungkapnya.

Permasalahan sektor maritim lainnya di Kalbar, karena adanya nelayan luar Kalbar berbendera perusahaan besar yang bebas menangkap ikan. Mestinya, nelayan yang kebanyakan berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi itu, mengikuti aturan. Yakni, Undang-Undang Andon Penangkapan Ikan.


Di beberapa daerah seperti di Ketapang, nelayannya sepakat menolak masuknya perusahaan penangkap ikan masuk di perairan Kalbar, tanpa mengikuti aturan. “Tapi ada oknum aparat yang bermain, sehingga meloloskan mereka mencari ikan di perairan Kalbar," bebernya.

Para nelayan itu dari perusahaan. Tapi untuk membuktikan itu susah. Masuknya perusahaan besar menangkap ikan di perairan Kalbar, tentu saja dapat merugikan nelayan lokal. Sebab, nelayan dari luar lebih modern cara penangkapannya.

"Mereka (nelayan asal Jawa dan Sulawesi) sudah pake GPS atau garmen, sedangkan nelayan lokal hanya berdasarkan ilmu alam saja. Mereka cuma melihat bentuk awan, lalu nekat melaut," jelasnya.

Ali mengatakan, meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal, hendaknya pemerintah dan pemerintah daerah terendah serta legislatif dapat bersinergi.

Sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, selain meningkatkan kapasitas nelayan juga didukung peralatan yang memadai.

"Selama ini, nelayan lokal menggunakan peralatan semi tradisional. Kita berharap, pemerintah bisa memperhatikan apa yang menjadi kendala baik peralatan untuk melaut maupun tata niaga perikanannya," tuturnya. (umr/teo/loh/sut)