Sekda Melawi: Proses Mutasi Dua PNS ke Malang Sesuai Mekanisme

Regional

Editor sutan Dibaca : 1689

Sekda Melawi: Proses Mutasi Dua PNS ke Malang Sesuai Mekanisme
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Aksi dua oknum guru asal Kabupaten Melawi memberikan uang pelicin kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan niat mempermudah proses pindah tugas, membuka aib sekaligus menampar wajah birokrasi pendidikan di Kalbar.

Tudingan pun menguap. Uang pelicin dua oknum PNS Melawi tersebut, tidak hanya di BKD Malang, tetapi juga mengalir ke pejabat di daerah Melawi.

"Praktik Pungli (pungutan liar) kasus ini, harus diungkap dan periksa pejabat di daerah," kata Achmad Syahril, Direktur Sahabat Institute, Senin (31/10).

Sudah menjadi rahasia umum. Kalangan birokrasi kerap terjadi Pungli di internal mereka. Ibarat jeruk makan jeruk. Sesama aparat pemerintah sering kali melakukan praktek Pungli. Ini sangat mudah dibaca. Hanya saja persoalannya sulit dibuktikan. Seperti praktek kenaikan pangkat, mutasi atau rotasi jabatan.

Sebelumnya, Kepala BKD Malang, Suwandi tertangkap tangan oleh petugas Polres Malang, 29 Oktober 2016. Saat itu, dua PNS Melawi, Hendrianus Janoari dan istrinya Dwi Ratna mengajukan pindah tugas ke Kabupaten Malang, dengan alasan merawat orangtua tinggal sendiri di Malang. Nah, agar memuluskan proses perpindahan tersebut, Suwandi meminta dua PNS Melawi ini dengan sejumlah uang Rp 18 juta.

Adapun pemberian dilakukan bertahap. Mulai dari Rp 10 juta, Rp 5 juta dan Rp 3 jutaan. Sebelum pindah, Hendrianus dan Dwi mengajukan mutasi sejak 2015. Keduanya sudah mengantongi surat rekomendasi dari Pemkab Melawi. Saat itu rekomendasi ditandatangani oleh Plt Bupati Melawi, Hatta, pada 2015.

Tapi di sini letak kejanggalan. Rekomendasi dikeluarkan justru terjadi pada saat dunia pendidikan Melawi sedang kekurangan tenaga guru. Masalah ini terjadi pasca Kemenpan mengeluarkan moratorium pengangkatan CPNS, beberapa tahun lalu.

"Kondisi ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah ada keterlibatan orang dalam BKD Melawi dan instansi lainnya yang bermain, itu yang harus diusut," kata Achmad.

Dari pengungkapan ini, bisa merembet BKD di 14 kabupaten dan kota, termasuk BKD tingkat provinsi. "Perlu ada pemeriksaan, apakah akan ada calon PNS lain yang bersiap pindah tugas dari daerah ke kota," tuturnya.

Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono berkilah. Proses mutasi dua PNS dilakukan sejak 2015. Proses mutasi diklaim sudah sesuai mekanisme.

“Jadi proses persetujuan pindahnya juga normal-normal saja," kata Ivo.

Menurutnya tidak ada yang aneh. Apalagi kepindahan keduanya sudah ada telahan dari BKD sehingga bisa mendapat persetujuan pindah. Ivo juga meluruskan, usulan PNS nya pindah ke Malang, pertama kali diajukan oleh istri Hendrianus, Dwi, saat itu masih bertugas di SMP di Belimbing.

Alasannya, yang bersangkutan harus merawat orangtua di Malang yang sudah tua. “Kemudian suaminya ini juga ikut istrinya pindah. Dan sudah ada rekomendasi juga dari dinas pendidikan,” terangnya.

Di sini, kewenangan Pemkab hanya memberikan persetujuan pindah. Mengingat proses mutasi dilakukan antar provinsi, maka usulan pindah juga mesti diajukan ke BKD Kalbar. “Setelah disetujui, barulah kemudian diurus proses mutasi di kabupaten tujuan,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Melawi, Taufik meminta kasus ini sebagai pelajaran bagi para pejabat di Melawi. "Jangan sampai pejabat di sini menerima gratifikasi, atau apa pun sebutannya untuk pelayanan kepegawaian dan berbagai pelayanan publik lainnya," tutur Taufik.

Marak di Daerah

  
Kasus mudahnya mutasi dua oknum guru PNS Melawi  justru terjadi di daerah lain. Sebut saja WU. Guru PNS,  SD di Kecamatan Manis Mata, menyebutkan, banyak guru PNS bertugas di pedalaman Kabupaten Ketapang minta pindah tugas di pusat kota. "Kebanyakan dari mereka yang pindah tugas belum genap dua tahun," katanya.

Padahal sesuai aturan, seorang PNS boleh pindah tugas, bila sudah bekerja dengan masa bakti 4 tahun untuk bisa pindah ke ibukota kabupaten. Beda lagi, bila ada PNS yang ingin pindah tugas beda kabupaten, harus menjalani tugas selama 8 tahun.

"Syarat lain, guru yang pindah harus ada rekomendasi dari Kepala Sekolah, Komite maupun Camat," katanya.

Kenyataannya, ada Kepala Sekolah yang tidak merekomendasi kepindahan guru bersangkutan,  namun tiba-tiba si oknum guru sudah bisa pindah tugas dengan membawa SK kepindahan dari pejabat di kabupaten.


"Wajar saja, bila guru ingin pindah harus ada uang pelicin untuk memperlancar mutasi," tuturnya.

Padahal, yang namanya daerah pedalaman sekarang ini masih kekurangan tenaga guru. Di Kecamatan Manis Mata misalnya. Sekarang terdapat 11 SMP, namun guru PNS jumlahnya hanya ada belasan orang.

"Di tempat kami banyak guru mengajar sampai enam kelas. Ini sangat tidak efektif," katanya.

Kasus Kecil 

Anggota DPRD Kalbar, Suryanto Tanjung mengatakan, praktik ‘uang pelicin’ yang dilakukan dalam proses mutasi  PNS merupakan hal lama yang kerap terjadi.

“Ini masalah klasik, tentunya ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Utamanya bagi Pemkab Melawi. Ini juga yang tertangkap merupakan bagian kecil saja,” kata Tanjung.

Menurut Tanjung, persoalan terkait PNS adalah mengenai penempatan wilayah kerja yang biasanya dikeluhkan oleh PNS itu sendiri.

Padahal seharusnya, seluruh PNS khususnya tenaga guru harus menerima konsekwensi penempatan wilayah kerja sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Mereka maunya kerja di kota saja, tidak mau di pedalaman, ini memang sering terjadi. Ketika sudah diterima jadi pegawai mereka seenaknya minta pindah,” keluh Tanjung.

Pemkab Melawi juga diminta Tanjung untuk bisa lebih lebih teliti dalam memeriksa PNS yang ada di daerahnya. Pemkab juga seharusnya tidak seenaknya untuk memberikan rekomendasi pemidahan PNS yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Semua ada prosedurnya, tidak bisa seenaknya. Kita boleh tegas, tapi tidak boleh kasar, itu juga yang harus saya ingatkan,” pungkas Tanjung.

Saat ini, dua PNS dari Melawi, yakni Hendrikus dan istrinya, sudah bertugas di Kabupaten Malang. Hendrikus menjadi guru di SMA 1 Kepanjen, sedangkan istrinya menjadi guru di SMP Jabung.

Namun, status kedua PNS itu di Kabupaten Malang masih titipan. Sesuai dengan disposisi Bupati Malang, keduanya baru resmi menjadi PNS di Kabupaten Malang terhitung sejak 1 Januari 2017.(umr/eko/teo/loh/pas/sut)