Mantan Wabup KH: Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Telah Membuka Isolasi Antar Wilayah

Regional

Editor sutan Dibaca : 877

Mantan Wabup KH:  Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Telah Membuka Isolasi Antar Wilayah
Proyek pembangunan infrastruktur.
PONTIANAK, SP – Masyarakat perbatasan Kalbar dengan Sarawak, Federasi Malaysia,  tetap akan mengenang Presiden Joko Widodo  sepanjang masa. Pasalnya, secara fundamental Jokowi memiliki kemauan politik anggaran pembangunan jalan paralel sepanjang perbatasan.

 “Terlepas dari pro dan kontra, terutama pasca aksi unjuk rasa jutaan masyarakat Islam di Jakarta, Jumat, 4 November 2016. Warga di perbatasan melihat Jokowi sebagai figur yang paling bijaksana di dalam mendistribusikan anggaran pembangunan,” kata Agus Mulyana, tokoh masyarakat perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (12/11).

 Menurut Agus Mulyana, setelah 71 tahun Indonesia merdeka, baru di era Presiden Jokowi dibangun jalan paralel di sepanjang perbatasan, sehingga otomatis membuka isolasi antar penduduk.
 
“Hanya dalam waktu kurang dari dua tahun, sebagian besar jalan di sepanjang perbatasan  Kalimantan Barat, sudah dibuka. Tinggal pengaspalan yang selanjutnya tetap menjadi tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Agus Mulyana, mantan Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2010 – 2015 ini.

Agus Mulyana mengatakan, pembangunan jalan darat merupakan hal sangat prinsip di Kalimantan, termasuk di Kalbar. "Jalan menjadi urat nadi transportasi darat untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi," tandasnya. 

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, setelah dilantik tanggal 20 Agustus 2014, langsung membuat terobosan mendasar. Mengawali distribusi APBN 2014, ditandatangani nota kesepahaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Detasemen Zeni Tempur TNI AD, untuk membangun jalan paralel di sepanjang jalan perbatasan dengan negara lain. (aju)

Komentar