Buruh Kalbar Keluhkan UMP 2017

Regional

Editor sutan Dibaca : 1399

Buruh Kalbar Keluhkan UMP 2017
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Para buruh kecewa dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai angka Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017. Pasalnya, upah buruh Kalbar berada pada  urutan buncit di Pulau Kalimantan atau kalah dari Kaltara, merupakan provinsi baru.

Mereka menganggap kenaikan upah tidak sampai 10 persen ini dianggap tidak mampu mengangkat kesejahteraan mereka. Patokannya sederhana. Gaji buruh yang diperoleh tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah di luar harga subsidi. 

"Kalau naiknya sedikit, sama saja gak cukup. Sekarang saja harga sembako pada naik semua. Tidak sebanding lah dengan kenaikan UMP sekarang,” kata Kadarni, buruh bangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. 

Saking kesalnya dengan pemerintah, Kadarni bahkan membandingkan kondisi pemerintahan pada era Presiden Soeharto. Menurutnya, kala itu, meski harga nilai tukar rupiah tinggi tapi harga barang kebutuhan pokok masyarakat justru murah.

Sebaliknya, zaman sekarang, dengan segala kemajuan, pemerintah seharusnya harus bisa membawa Indonesia memperbaiki perekonomian masyarakat. "Mereka yang di pemerintah daerah dan pusat itukan hebat semua. Kenapa harga barang dan nilai tukar rupiah tidak bisa kembali saat dipimpin Pak Suharto," katanya.

Hartanto, buruh bangunan lainnya justru kecewa dengan kebijakan baru menyangkut upah buruh. Karena, sebesar apapun kenaikan gaji yang diperoleh per bulan tidak akan berarti bila harga pokok tidak kunjung turun. "Coba sekarang bawa uang Rp100 ribu. Belanja ke pasar satu kantong saja sudah habis," katanya. (sap/loh)