Dina Angkat Derajat Petani Bian Berladang Tanpa Bakar Lahan

Regional

Editor hendra anglink Dibaca : 805

Dina Angkat Derajat Petani Bian Berladang Tanpa Bakar Lahan
PENGELOLAAN LAHAN – Kelompok Tani lulung Be’Tuah sedang melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan sebelum ditanami padi organik. Teknik membuka lahan tanpa membakar ini dianggap berhasil meningkatkan produksi gabah petani. (Foto Kartika)
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melanda Kalbar, dua tahun lalu, membalikkan tradisi berladang para petani padi tradisional di Dusun Bian, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Mereka bahkan sempat berpikir ingin pensiun berladang, begitu dituding penyebab terjadinya bencana kabut asap. Beruntung niat itu diurung. Sejak mereka belajar mengorganisasikan diri, mitos membakar lahan berladang pun dipatahkan. Hasilnya, panen petani melimpah, dengan mengembalikan kearifan lokal di dalamnya.

Dua tahun lalu, Dina Kartika Sari Nasution nyaris saja angkat koper dari tempat tugasnya, di Dusun Nanga Bian untuk kembali lagi ke Jakarta. Di dusun terpencil ini, misi Dina, ingin menyelamatkan ekonomi para petani hampir gagal. Metode yang dibawa dari kota, bagaimana bercocok tanam modern, dengan mengajak petani membuka lahan tanpa membakar sempat ditolak petani itu sendiri.

Tapi siapa mengira. Dengan pembawaan yang gigih dan dibantu sejumlah tim fasilitator tangguh menahan gunjingan dari petani desa, teknik modern bercocok tanam dari Dina menuai hasil.

“Saya awalnya waktu datang ke Bian nyaris ditolak petani. Katanya metode modern yang saya terapkan impossible,” tutur Dina, kemarin. 

Dina adalah mantan jurnalis Nasional. Saat ini bekerja sebagai staf PT SMART Tbk. Di Nanga Bian, Dina ditunjuk sebagai fasilitator dari PT Pramita Internusa Pratama (PIP). Perusahaan ini bergerak di perkebunan sawit. Perempuan dengan perawakan tomboy ini mengaku masuk ke Nanga Bian sejak November 2016.

Selama di sana, satu-persatu kepercayaan petani membuka lahan dengan membakar secara turun-temurun mulai dipatahkan. Apalagi ada kecenderungan dari petani dengan mencari jalan praktis. Misalnya membakar lahan, kemudian diberi lubang, bibit padi pun disemai dan tanpa pupuk.

Dengan metode lama, petani hanya dapat satu kali melakukan panen padi. Setelah panen harus mencari lahan baru untuk ditanam. Tetapi Di sini konsep modern ingin diubah oleh Dina. Petani di sini sedikit dipaksa meninggalkan cara membakar lahan dan menggantinya dengan cara mencangkul di lahan yang hendak ditanam padi.

Perbedaan lain, petani juga diajarkan bagaimana memproduksi pupuk secara mandiri dengan memanfaatkan dari sumber daya alam di desa mereka. Misalnya membuat pupuk organik (kompos) dari bahan baku dedaunan hasil pembersihan lahan, abu boiler, kotoran hewan (kohe), serta mol berupa air cucian beras, air buah-buahan, dan air ikan. Mol ditampung dalam tong untuk fermentasi selama satu minggu. Kompos dibuat empat lapis, tiap lapis terdiri dari cacahan dedaunan, kohe, dan mol. Setelah proses pematangan selesai, kompos pun siap  disebar ke ladang.

 "Jadi dengan menggunakan metode modern, minimal petani dapat melakukan dua kali panen. Lahan yang sama tetap bisa dipakai kembali," tutur Dina.

Benar saja. Pada sebuah lahan percontohan yang sempit, berukuran 2.000 meter persegi itu, senyum para petani mengembang. Cornelia, ketua kelompok tani Lulung Be’tuah, di Dusun Bian, bersama 14 anggotanya tak menyembunyikan rasa gembira, manakala mereka baru pertama kali melihat bulir padi yang ditanam bisa tumbuh lebat. Tidak hanya itu. Sayuran yang ditanam dengan tumpang sari juga tumbuh subur.

 "Ini lah padi kami bisa tumbuh lebat. Kami menanamnya tanpa lagi membakar lahan. Kami juga tidak lagi berladang dengan berpindah. Tradisi dari nenek moyang sudah kami tinggalkan," tutur Cornelia girang.

 Para anggota Kelompok Tani LulungBe’tuah bahkan berasumsi, di lahan percontohan tersebut, hasil produksi padi yang mereka tanam meningkat 200 bila ditanam di area 2-3 hektare. Padahal sebelum menerapkan pola itu, hasil panen yang diperoleh tidak menentu. Terakhir, dari ladang berpindahnya, Cornelia dan petani lainnya hanya mampu menghasilkan 32 karung, dengan berat rata-rata 50kg gabah. Bila dikalkulasi, dari dari tiga hektar lahan yang ditanami padi, hanya menghasilkan 1,12  ton gabah selama setahun.

 Torehan hasil segitu, jelas tidak cukup bagi mereka untuk menopang hidup dari pertanian. Untuk menutupi kekurangan ekonomi mereka, petani yang kebanyakan ibu rumah tangga ini menggantungkan penghasilan dari para suami yang bekerja sebagai buruh perusahaan perkebunan sawit. Sebagian dari mereka justru mengutang uang ke Kredit Union (koperasi). 

"Sekarang kami bergairah lagi untuk bertani, " kata Cornelia dan Dina secara serempak. 

Dusun Terpencil  

Nanga Bian bisa dibilang sebuah dusun terpencil di Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan kabupaten paling ujung di Kalbar. Meski jarak dari Bian hanya beberapa mil dari pusat kota kecamatan di Semitau, tapi di desa ini minim akses pembangunan infrastruktur.  

Para petani, bila untuk membeli pupuk saja, mereka diharuskan pergi ke pusat kecamatan di Semitau. Akses perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam lamanya.Karena alasan infrastruktur tadi, banyak dari petani enggan untuk membeli pupuk untuk lahan pertanian mereka.  

Rumina, petani di Bian mengaku, biasanya, pada waktunya tiba untuk membuka lahan, petani menunggu datangnya musim panas atau kemarau. Pada musim ini lah, banyak dari mereka membuka lahan dengan cepat dengan cara membakar.  

“Hasil dari pembakaran lahan ini kami meyakini pagi kami bisa tumbuh subur tanpa pupuk,” tutur Rumina, hari itu.   

Dalam perjalanan waktu, teknik yang mereka terapkan ternyata dianggap salah oleh pemerintah. Puncaknya terjadi pada dua tahun silam, di mana Kalbar terdeteksi ada ratusan titik api menyebar sejumlah kawasan hingga bencana kabut asap pun tak bisa dihindari. Sejak itu pula, keluar maklumat dari Kapolda Kalbar pada 7 Juli 2015.

Isinya melarang pembakaran hutan dan kebun. Para petani di daerah pun panik. Mereka khawatir takut ditangkap begitu membuka lahan untuk menanam padi. Di antara petani bahkan sempat berpikir, mereka ingin pensiun berladang. Dari permasalahan ini, sebuah perusahaan perkebunan besar dari PT PIP masuk mencoba memberikan solusi. Dina bersama  tim fasilitator lainnya diutus masuk ke Nanga Bian.  

 ”Tujuan utama kami adalah meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat yang tinggal di sini,” kata Dina.

Tapi membawa program baik dan mengajak petani meninggalkan tanam padi dengan tidak membakar lahan, ternyata butuh proses panjang. Apalagi program yang dibawa mengatasnamakan korporasi. Dina bahkan pernah mendapat reaksi penolakan dari petani.

"Waktu tim kami masuk, kesan pertama dari petani di sana adalah reaksi kemarahan dan ketidakpuasan," beber Dina, kemarin.

Alasan ketidakpuasan warga lokal, kata Dian, mereka menganggap kehadiran perusahaan ke dusun mereka menganggap, pihak perusahaan punya uang banyak. Mereka juga percaya, perusahaan punya tanggungjawab kepada mereka. Termasuk akses kehidupan warga di dalamnya.

 "Padahal anggapan itu tidak sepenuhnya benar," kata Dina.

Karena kehadiran perusahaan di tengah masyarakat bisa dibilang orangtua asuh saja. Sedangkan orangtua kandung dari masyarakat itu sendiri adalah Pemerintah Daerah.

"Tapi, baik orang tua kandung dan asuh, sebenarnya punya peran masing-masing," kata Dina.

Edukasi ini inilah pelan-pelan dibangun oleh Dina kepada warga pendampingan.

 "Waktu itu ada 25 ibu rumah tangga yang kami kumpulkan untuk diajak berdiskusi," bebernya.

Dalam pertemuan itu, tim terdiri dari fasilitator meminta petani yang merancang program yang tepat bagi mereka. Tapi sebelum itu, diskusi ringan dimulai.

 "Waktu itu kami hanya bertanya, kenapa berladang harus membakar," katanya.

Satu-persatu peserta menjawab, cara itu sudah menjadi kebiasaan.

"Kami tanya lagi, kebiasaan membakar itu dilakukan oleh siapa? Mereka menjawab, oleh generasi kami," kata Dina menirukan. Dari sini, timnya mulai membongkar permasalahan petani. Misalnya dengan pertanyaan, Kenapa nenek moyang terdahulu berladang dengan cara membakar?

Dari cerita warga, budaya membakar lahan sudah dilakukan nenek moyang. Menariknya, nenek moyang terdahulu ternyata paham, cara membakar lahan dilakukan karena tanah yang mereka garap memiliki kandungan asam yang rendah. Nah, untuk menaikkan PH asam, caranya karbon yang dihasilkan dari porses pembakaran.

"Jadi nenek moyang petani dulu sudah pintar. Mereka juga dulunya sekolah tidak tinggi," cerita Dina.

Hanya saja, cara dilakukan petani terdahulu, bisa tepat, karena pada waktu itu mereka memiliki hamparan tanah yang luas, sedangkan jumlah penduduk masih sedikit. Dulu juga belum ada perubahan iklim. Habitat binatang di sana tumpah ruah.

"Tindakan membakar lahan dari budaya dulu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah justru sekarang," katanya.

National Stakeholder Managemen Head Sinar Mas, Zukri Saad menjelaskan hadirnya program sekolah ladang padi darat tanpa membakar lahan bagi warga Bian merupakan solusi dari masalah yang dihadapi saat ini. Solusi yang diperoleh, misalnya meniadakan pola membakar lahan yang sudah menjadi tradisi. Dengan demikian program ini mendukung program Pemerintah sekaligus memberikan solusi kepada masyarakat agar bisa berladang.

"Larangan membakar hutan tidak cukup dilakukan dengan hanya melarang saja karena di sisi lain warga butuh untuk berladang," bebernya.


Dengan kondisi yang ada melalui program CSR perusahaan, mereka dinilai baik melakukan pendekatan berbeda.

"Kehadiran perusahaan memberikan solusi agar tetap berladang namun tidak membakar," kata Zukri.

Hasilnya bisa dilihat. Program perusahaan ternyata ampuh meningkatkan produktivitas padi darat petani, dari sebelumnya karena dilakukan dengan pupuk alami.

"Ditambah dengan metode tumpang sari, maka kegiatan ini diharapkan memberikan nilai tambah dari ladang yang diolah di satu kawasan yang ada," katanya.

Camat Semitau, Iwan Supardi mengapresiasi kepedulian perusahaan PIP dan masyarakat Dusun Bian yang sukses menjalankannya. Menurutnya, apa yang sudah dipelajari para petani dan dilihat hasilnya terus dilanjutkan dengan pola yang baru tersebut.

"Kalau berpindah - pihan bertani itu rumit. Apalagi bila dilakukan dengan membakar lahan, sangat berisiko menyebabkan lahan lain terbakar juga," kata Iwan.

Selain hutan menjadi rusak dan petani juga bisa menghadapi sanksi hukum oleh anggota masyarakat lain yang lahannya terbakar.
Filipus Apin (26), Sekretaris Desa Tua Abang menambahkan, pemerintah daerah seharusnya turut bertanggungjawab, jangan hanya melarang bakar lahan. “Mau terapkan aturan, harus ada solusi. Jangan terapkan aturan tanpa solusi. Solusi ditawarkan dari tempat lain, ini harus kami akui,” ujarnya.

Apin yakin, metode modern tersebut dapat membantu desanya untuk membangun swasembada pangan (beras). Ia banyak melihat desa-desa yang pendidikannya maju, karena pemenuhan kebutuhan pangan sudah lebih baik atau swasembada.

“Satu karung beras saja Rp160 ribu. Kalau satu keluarga habiskan empat karung beras dan kami sudah mandiri, uangnya bisa untuk sekolah anak,” katanya. (agus wahyuni/antara)