Daun Purik (Kratom) Dijadikan Komoditi Unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu

Kapuas Hulu

Editor sutan Dibaca : 3664

Daun Purik (Kratom) Dijadikan Komoditi Unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu
PANEN- Sejumlah petani sedang memanen Daun Purik (Kratom) di Kecamatan Bunut Hilir. ISTIMEWA
Daun purik/kratom telah lama digunakan sebagai obat tradisional. Daunnya dapat dikonsumsi dengan cara dikunyah, dibuat menjadi teh dan diolah menjadi bubuk. Kratom memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan.  

Besarnya potensi daun purik ini, langsung tidak disia-siakan oleh masyarakat dan Pemerintah Kapuas Hulu, yang berwacana menjadikan daun purik (kratom) sebagai komoditi unggulan di Bumi Uncak Kapuas.  

Krisis ekonomi yang melanda dunia dan Indonesia saat ini, jelas berdampak pada sendi-sendi perekonomian masyarakat kecil, yang bergantung pada sejumlah komoditi, seperti karet dan sawit.  
"Kini masyarakat beralih, menggantungkan hidup dengan bertani daun purik," Warga Kecamatan Mentebah, Evi Saptawati, Minggu (20/3).  

Untuk memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) ini, dirinya berharap kepada pemerintah, agar dapat segera memperjelas status daun purik. Supaya ke depannya tidak menimbulkan keresahan dikalangan petani dan pengumpul.  
"Kami kaget, katanya daun purik ini mengandung zat narkoba. Maka dari itu, kami minta pemda berikan kejelasan kepada masyarakat,” harapnya.   

Sementara itu, Warga Kecamatan Embaloh Hilir, Megawati mengatakan, kehadiran daun purik merupakan solusi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kapuas Hulu, di tengah terpuruknya perekonomian saat ini.  
"Sekarang ini, karet, ikan, sawit dan hasil masyarakat lainnya tidak dapat diharapkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," katanya.  

Ia menjelaskan, saat ini, harga daun purik yang masih basah, dapat mencapai Rp 6 ribu perkilogramnnya, sedangkan untuk yang kering Rp 35 ribu perkilonya, untuk yang sudah dihalus, harganya mencapai Rp70 ribu perkilo.  
"Pohon purik ini cepat panen, cuma butuh waktu sembilan bulan, sudah bisa dipanen. Beda dengan karet dan sawit yang butuh waktu bertahun-tahun," katanya.  

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah segera mengeluarkan aturan khusus, terkait tataniaga purik dan memasukan purik dalam golongan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kapuas Hulu.   "Kalau sudah ada kejelasan kami tidak resah lagi dalam berusaha. Saat ini, kami bingung mau menggantungkan hidup dengan apa lagi selain purik," ujar Mega.  

Ketua Kelompok Tani Mujan Bersatu, Kamsuadi mengatakan, rencana koordinasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu bersama kepolisian dan TNI, terkait tataniaga daun purik diharapkan segera dilaksanakan. "Petani tetap mendukung kebijakan yang pro terhadap rakyat. Ini menjadi solusi di tengah sulitnya perekonomian masyarakat," ungkap Kamsuadi.  

Terdapat sejumlah wilayah di Kapuas Hulu yang menjadi sentra budidaya tanaman daun purik di Kapuas Hulu, yakni Kecamatan Bunut Hilir, Embaloh Hilir, Putussibau Selatan dan Putussibau Utara serta beberapa kecamatan lainnya.   
“Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat, dengan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk membuat aturan yang permanen terkait tataniaga daun purik,” tuturnya. (syapari sarkawi/bob)