Wabup Kapuas Hulu Minta Kepala SKPD Cek Absensi Pegawai

Kapuas Hulu

Editor sutan Dibaca : 910

Wabup Kapuas Hulu Minta Kepala SKPD Cek Absensi Pegawai
Petugas Satpol PP mendata pegawai negeri sipil (PNS) yang terjaring razia gerakan disiplin nasional (GDN) di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/7). Razia tersebut dilakukan untuk menegakkan Peraturan Pemerintah tentang di
PUTUSSIBAU, SP – Sejumlah kalangan menyayangkan sikap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga honorer dan tenaga kontrak daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang masih mengabaikan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.  

Hal ini, terkait masih ditemukannya beberapa aparatur sipil, terlihat keluyuran di beberapa warung kopi saat jam kerja berlangsung.   "Kita sebagai masyarakat biasa, sangat menyayangkan sikap mereka yang tidak disiplin dengan tugas. Apalagi sebagai PNS, mereka seharusnya memberikan pelayanan dan contoh terhadap warga," kata satu di antara warga Kecamatan Putussibau Utara, Alex, Selasa (19/7).  

Alex mengaku, sering melihat pegawai di lingkungan pemkab menggunakan seragam dinas, berkeliaran di warkop dan warung makanan pada jam kerja.                               

Menanggapi persoalan ini, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero meminta setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengecek absensi para pegawainya. Jika ditemukan oknum yang tidak disiplin, bahkan membolos kerja segera diberikan teguran.  

Menurutnya, kedisiplinan kerja para pegawai, merupakan tanggung jawab masing-masing pimpinan SKPD.   "Sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan, itu merupakan contoh yang tidak baik bagi pegawai lainnya," katanya.  

Dia menegaskan, sesuai Peraturan Bupati, jadwal masuk kerja pegawai mulai pukul 07.30 - 16.00 WIB. Terkecuali hari Jumat, masuk kerja dimulai pukul 07.30 WIB - 16.30 WIB. Untuk waktu istirahat siang dari pukul 12.00 -13.00 WIB.   Khusus untuk hari Jumat, waktu istirahat siang dari pukul 11.00 -13.00 WIB. Sementara hari kerja pegawai mulai dari Senin hingga Jumat.  

"Untuk sanksi kedisiplinan diawali dari teguran pertama, kedua dan ketiga. Kemudian baru dilakukan teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga. Setelah itu baru teguran selanjutnya sampai pada pemecatan," tegasnya.  

Sejauh ini menurutnya, pihaknya rutin mengimbau pegawai agar memiliki kesadaran serta disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Ini dilakukan pada pelaksanaan apel bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 17.  

"Tinggal pelaksanaan di SKPD. Kami berharap kepada pimpinan harus dapat menerapkan aturan pegawai negeri, bila diperlukan bisa melibatkan Sat-Pol PP karena itu bagian dari tugas mereka juga," terangnya.  

Anton sangat menyayangkan masih ada PNS yang sarapan di rumah makan dan berkeliaran di warkop pada jam kerja. Padahal untuk keperluan pribadi tersebut para pegawai sudah diberikan waktu saat jam istirahat.   Dari seragam yang terlihat, diketahui mereka adalah oknum PNS berkeliaran di waktu jam kerja.

Seharusnya, menurut Anton, hal itu tidak terjadi. Sebab mereka harus bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat.   “Kalau kami tahu mereka itu siapa, pasti akan kami lakukan pemberitahuan kepada pimpinan SKPD nya. Agar memberikan teguran dan sanksi," tegasnya.


Anggota DPRD Kapuas Hulu, Stevanus  menyayangkan sikap sejumlah oknum PNS yang belum memiliki kesadaran dan kedisiplinan menjalankan tanggungjawabnya.   "Kalau PNS ini melalaikan tugasnya, apalagi sampai tidak masuk kerja, kasihan warga yang hendak berurusan dari daerah yang jauh. Harus terbengkalai hanya gara-gara mereka tidak masuk kantor atau sedang keluar," jelasnya.  

Dia meminta pemda untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) rutin ke setiap SKPD. Selain itu, pimpinan SKPD agar mengawasi kinerja bawahannya. Agar para PNS, tenaga honorer dan kontrak bisa disiplin masuk ke kantor.   "Mungkin saja saat ini masih ada pimpinan yang memberikan contoh tidak baik. Jika memang mengetahui ada anak buah yang tidak disiplin, harus ditegur dan diberikan sanks tegas," katanya.  

Stefanus menegaskan, sanksi berupa teguran surat peringatan (SP) satu, dua dan tiga, tidak cukup memberikan ketegasan bagi PNS pemalas.   "Harus ada sanksi tegas. Saat ini pemerintah baru mau mulai untuk bersikap tegas. Saya yakin wakil bupati sekarang bisa menerapkan disiplin. Sebab mantan birokrat yang sangat mengerti aturan," tegasnya.  

Dia menyebutkan, sering mendapatkan keluhan dari warga, terkait PNS yang sulit ditemui. "Kadang ada juga kepala dinas yang ditelpon warga, bilangnya masih di sini, di situ dan sebagainya. Jadi warga ini sulit untuk ketemu," terangnya. (sap/and/sut)