Langganan SP 2

Tiga Desa Tuntut PT Kapuas Agro

Kapuas Hulu

Editor Kiwi Dibaca : 249

Tiga Desa Tuntut PT Kapuas Agro
AUDIENSI - Warga desa dari beberapa kecamatan perbatasan Indonesia-Malaysia, mendatangi Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (15/6). Mereka beraudiensi untuk menuntut kejelasan status pengelolaan lahan perkebunan PT Kapuas Agro Abadi yang merupakan Grup PT Firs
Indonesia-Malaysia, mendatangi Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (15/6). Kedatangan mereka untuk beraudiensi dan menuntut masalah kejelasan status pengelolaan lahan perkebunan PT Kapuas Agro Abadi yang merupakan Grup PT First Borneo Plantation (FBP).  

Menurut Thomas Langit, juru bicara masyarakat Desa Seriang dan Tajum Kecamatan Badau dan Desa Senunuk, Kecamatan Batang Lupar, PT KAA tidak berkomitmen dalam mengelola perkebunan sawit. Di mana kebun yang sudah dibuka oleh perusahaan, diterlantarkan begitu saja. Padahal selama ini masyarakat telah bekorban dengan menyerahkan tanah untuk dikelola perusahaan.  

"Harusnya, kami ini disejahterakan oleh perusahaan. Kami menyesalkan sikap perusahaan, dan kami akan menempuh jalur adat untuk menuntut mereka," tegasnya.   Selain menelantarkan lahan dan kebun, perusahaan juga belum membayar gaji para karyawan, yang sebagian besar adalah warga setempat. Warga pun mendesak DPRD Kapuas Hulu, segera memanggil perusahaan untuk mempertanyakan kejelasan.  

“Bila tidak ada kejelasan, sebaiknya cari investor lain yang siap berinvestasi. Kami sudah bosan ditelantarkan seperti ini, yang menyebabkab kami kekurangan secara ekonomi,” papar Thomas.   Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah mengatakan, pihaknya berkomitmen menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat di tiga desa tersebut. DPRD akan segera memanggil pihak perusahaan.  

"Percayakan urusan ini kepada kami, jika diperlukan kami akan membentuk Pansus. Kami akan tuntaskan hingga terang benderang," ujarnya.   Anggota Komisi B DPRD Kapuas Hulu, Sitim Harjo meminta masyarakat tidak main hakim sendiri, misalnya dengan mengambil aset perusahaan. Hal tersebut dikhawatirkan justru akan mempersulit kedudukan masyarakat.  

“Bisa saja dipidanakan dengan tuduhan perampasan aset perusahaan. Kami minta Kades, segera koordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan aset-aset perusahaan," pintanya.  

Menuut Fabianus Kasim, legislator Partai Hanura, perusahaan sawit yang beroprasi di Kapuas Hulu seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu juga memikirkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Perusahaan wajib mencerdaskan anak-anak di sekitar perusahaan.  

"Komunikasi masyarakat dengan pemerintah harus terjalin baik. Supaya ketika ada persoalan ini, maka harus segera mungkin dicarikan solusinya," kata Kasim.  

Kasim meminta, perusahaan sawit yang beroperasi di Kapuas Hulu harus memiliki kantor di wilayah perusahaan dan kota kabupaten, yaitu di Putussibau, agar bila terjadi permasalahan masyarakat dapat mendatangi kantor tersebut untuk mempertanyakan permasalahannya.  

"Selama ini kesulitannya adlaah pihak perusahaan sulit ditemui. Kita tidak mau jika karena sulitnya komunikasi, menimbulkan hal-hal yang tidak dinginkan antara masyarakat dengan perusahaan," pungkasnya. (sap/mul)