Warga Pedalaman Kapuas Hulu Tolak Ambil KKS

Kapuas Hulu

Editor hendra anglink Dibaca : 518

Warga Pedalaman Kapuas Hulu Tolak Ambil KKS
Ilustrasi (SP/Net)
PUTUSSIBAU, SP - Warga miskin yang tinggal di pedalaman Kalbar  kompak mengutarakan kekecewaannya dengan program bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Masalahnya, program yang dianggap baik dari Presiden RI, Joko Widodo, yang mana warga miskin mendapatkan bantuan uang tunai Rp200 ribu per bulan, justru sulit diterima warga yang tinggal di pedalaman.

Bukan karena nominal yang dikeluhkan oleh mereka, tetapi, kebijakan Kantor Pos yang diberi mandat untuk menyalurkan bantuan kepada mereka mengharuskan mengambil sendiri tanpa boleh diwakilkan.

"Bantuan yang kami terima Rp 200 ribu, tapi ongkos transportasi kamu dari desa ke Kantor Pos lebih dari itu," kata Aini, warga Kecamatan Badau, Kapuas Hulu.

Sebagai penerima bantuan KPS, Aini sebenarnya bersyukur  dirinya mendapat bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Hanya saja, proses pencairan bantuan dari Kantor Pos yang tidak boleh diwakilkan, dianggap menyulitan para penerima KPS.

"Kedepan kami berharap dana bantuan ini dapat langsung ditransferkan ke rekening penerima masing-masing untuk mempermudah,"harapnya.

Penerima bantuan dana KKS dari Kementerian Sosial asal Desa Nangai Riyoi, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Pongkan mengaku mendapatkan dana bantuan KKS.

Lagi-lagi, jauhnya akses desa dan menuju pusat kota membuat Pongkan bingung untuk mengambil uang bantuan tersebut. Masalahnya biaya transportasi untuk sampai ke kantor pos lebih mahal ketimbang jumlah uang yang diambil.

"Kita bingung, tidak diambil jadi sayang. Diambil ya, biaya kesana jauh lebih mahal ketimbang jumlah uang yang mau kita ambil itu,” kata Pongkan.

Diakui Pongkan memang ada warga yang tidak pergi untuk mengambil uang tersebut karena terkendala jarak dan biaya. Namun sebagian yang pergi mengambil karena mereka sambil berbelanja kepusat kota, sehingga uang yang diambil bisa dianggap untuk membantu menutupi biaya perjalanan.

Pongkan berharap uang bantuan tersebut bisa disalurkan langsung ke rumah tangga penerima KPS atau minimal bisa diurus di Kantor Desa.

“Kalau bisa jangan ribet ngasi bantuan, bisa langsung ke rumah atau di Kantor Desa. Kan bisa lebih dekat dan kami tidak perlu harus ke Kantor Pos segala yang biaya kesana sangat mahal,” harapnya. (sap)