KPPU Ungkap Persekongkolan Tender Proyek Infrastruktur

Kapuas Hulu

Editor hendra anglink Dibaca : 992

KPPU Ungkap Persekongkolan Tender Proyek Infrastruktur
Ilustrasi. (SP)
PONTIANAK, SP - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi menjatuhkan sanksi berupa denda kepada 10 perusahaan, terkait kasus paket pelelangan proyek peningkatan struktur jalan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Perusahaan-perusahaan ini terbukti melakukan persekongkolan tender, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun perkara yang diputus di antaranya terkait paket pelelangan proyek peningkatan Jalan Putussibau-Nanga Era, peningkatan struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts Kaltim, proyek pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan proyek pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau.

Menanggapi hal itu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Sambas, Dedi Suhendi mengatakan, persekonglolan dalam tender suatu pekerjaan merupakan sebuah pelanggaran hukum dan perlu indikasi jelas untuk menetapkan hal tersebut.

"Kalau disebut sebagai persekongkolan harus jelas indikasinya, delik hukumnya hal ini terkait administrasi terhadap penyerahan pekerjaan kepada seseorang atau perusahaan dimaksud," kata dia, Minggu (3/9).

Dia menjelaskan, suatu persekongkolan lelang atau tender pekerjaan akan ketahuan dan tampak jelas, selama fungsi aturan dan administrasi dikedepankan.

"Penyerahan pekerjaan kepada pihak tertentu, namun secara administrasi tidak ada persoalan atau tidak ada hal yang dilanggar, maka ini belum termasuk persekongkolan,” ujarnya.

Namun, jika memang ada aturan administrasi dan lainnya yang dilanggar, serta masih juga dipaksakan bahwa orang atau perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang pekerjaan, maka indikasi persekongkolan tersebut jelas ada.

Tak bisa dipungkiri, persoalan pekerjaan atau proyek tertentu sangat berkaitan erat dengan proses pemenangan pemilu suatu daerah. Hal ini juga termasuk di Kabupaten Sambas.

"Proyek pemerintah juga terkait pada suksesi pemenangan, misalnya kelompok tersebut menang, maka sedikit banyak akan ada indikasi beberapa pekerjaan akan diarahkan oleh tim sukses kepada mereka,” ujarnya.

Namun secara aturan harus tetap patuh, proses administrasi mesti tetap dipenuhi dan dinas atau instansi terkait, akan tetap melakukan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap proses pengerjaannya.

Sebelumnya, Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, telah dibacakan Majelis Komisi Perkara dalam sidang putusan Mejelis Perkara KPPU yang digelar di Hotel Mercure Pontianak, Senin (28/8).

Adapun terlapor yang sudah diputuskan terdiri dari 10 perusahaan di Pontianak dan Putussibau, Kapuas Hulu.

Akhmad Muhari, Kepala Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan, saat menghadiri sidang putusan Mejelis Perkara KPPU mengatakan, dari putusan tersebut, pelaku diberikan waktu selama 14 hari untuk mengajukan keberatan. Hal itu dapat dilakukan setelah menerima salinan putusan dari KPPU.

"Artinya, kalau mereka menerima, harus membayar denda, namun jika tidak mereka dapat mengajukan keberatan di pengadilan selambat-lambatnya 14 hari, dari keputusan KPPU yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di pengadilan negeri," jelasnya.

Dari keputusan yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap 10 terlapor ini, ditemukan analisis tentang persekongkolan horizontal. Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I-IX, berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dan secara terang-terangan atau diam-diam, melakukan tindakan kerjasama antara peserta tender (penyedia jasa) dengan pelaku usaha lain dan/atau dengan sesama peserta tender (penyedia jasa).

"Tim pemeriksaan menemukan ada persaingan usaha yang tidak sehat dalam mengatur tender sebenarnya, sehingga memutuskan siapa pemenangnya," ungkapnya.

Dikatakan Muhari, dengan adanya putusan yang dijatuhkan, pihaknya berharap pelaku usaha meninggalkan cara yang tidak benar yang melanggar aturan yang telah diputuskan.

Indikasi Jelas

Sementara, David Teguh, Deputi Manajer Puslitbangdesa Untan menyatakan, persekongkolan dalam pengerjaan proyek fisik, walaupun bukan cerita baru, tapi tetap saja membuat prihatin dan marah.

“Karena yang namanya persekongkolan pasti menguntungkan sebagian pihak, dan mengorbankan proyek yang dikerjakan. Pada akhirnya, rakyat menerima kualitas pembangunan tidak seperti yang diharapkan,” ujarnya.

Ia mendukung KPPU untuk melakukan penegakan hukum atas terjadinya kasus ini. KPPU sejatinya menjadi wasit, agar tercipta bisnis yang proper dan governance. Tapi kalau pelaku bisnisnya sudah bertindak tidak proper dan governance, maka sekali lagi rakyat akan jadi korban.

“Sudah betul dan luar biasa KPPU sampai melihat kecurangan karena persekongkolan antar pengusaha (kontraktor) dalam kasus ini,” ujarnya.

Terkait dengan kemungkinan terjadi kasus serupa pada pembangunan desa lewat Dana Desa, sangat mungkin terjadi. Kejadian di Maluku dan Pamekasan yang berujung di KPK membuktikan bahwa korupsi dan kongkalikong untuk berbagai macam proyek telah terjadi.

“Untuk di Kalbar, kita mungkin perlu memberi perhatian kepada desa-desa yang jauh dan mungkin jarang pemeriksa masuk ke lokasi. Dalam beberapa kali perjalanan saya ke lokasi desa yang berada di daerah remote, saya melihat kemungkinan tidak proper dan tidak goverrnance-nya oknum kepala desa dalam mengelola anggaran desa,” ujarnya.

Ditambah lagi masyarakat yang kurang pro aktif atau memang tidak dilibatkan oleh oknum kades itu, dalam perencanaan pembangunan desa. Padahal, UU Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa mewajibkan masyarakat secara langsung terlibat dalam perencanaan desa melalui forum musyawarah desa.

Anggota DPRD Kalbar, Suryanto Tanjung heran mengapa persekongkolan bisa terjadi. Padahal semestinya lelang dilakukan lewat LPSE dengan sistem online. Dia yakin keterlibatan pihak panitia penyelenggara lelang inilah penyebab persaingan bisnis tak sehat itu.

"Mestinya online tidak boleh ada yang main-main lagi, tapi ada yang bermain, berarti ada yang tidak benar dalam sistem ini. Tapi sekali lagi, kalau panitia ikut bermain, sistem seperti apa pun akan jebol juga," katanya.

Dia berharap mengusutan tuntas dilakukan. Adanya kasus ini harus jadi pembelajaran bagi penyelenggaraan pelelangan tender di kemudian hari. Politisi Hanura ini ingin ke depan, pengawasan ketat dilakukan. Tak hanya mereka yang menyangkut lembaga lelang, tapi juga pihak kepolisian.

"Karena mereka yang menyelenggarakan, kalau mereka yang bermain, hukum seberat-beratnya. Tidak cukup sanksi uang, harus ada pidana biar ada efek jera," imbuhnya.

Selain soal pengawasan, Suryanto menegaskan pengaturan syarat peserta lelang nantinya juga harus diperketat. Kenyataan di lapangan, pihaknya sering bingung, kadang yang memenangkan proyek justru perusahaan yang tidak memiliki kualitas dan kapasitas. Sementara yang kalah memiliki segalanya. (tim sp)