Razia Kayu di Ulu 'Bunuh' Pencaharian Warga

Kapuas Hulu

Editor hendra anglink Dibaca : 508

Razia Kayu di Ulu 'Bunuh' Pencaharian Warga
Ilustrasi. (Koko/SP)
PUTUSSIBAU, SP - Masyarakat di Kapuas Hulu, terutama di Kecamatan Kalis, mulai resah dengan gencarnya penangkapan kayu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Kapuas Hulu. Mereka minta Pemkab segera memberikan kepastian hukum, terhadap para pekerja kayu.

Tokoh masyarakat Desa Rantau, Bumbun Dahing mengatakan, aksi penangkapan kayu sudah mulai dilakukan oleh APH semenjak Juni 2017 lalu. Razia biasanya dilakukan dari simpang Melapi sampai Desa Sayut, keduanya di Kecamatan Putussibau Selatan.

"Akibatnya, masyarakat dan penampung kayu saat ini menjadi resah, dan kehillangan mata pencharian. Saat ini sudah banyak pembawa kayu yang ditangkap," katanya Senin (9/10).

Dia menjelaskan, saat ini permintaan kayu kelas satu, misalnya kayu tebelian atau ulin, untuk pembangunan proyek pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu sangat tinggi. Terkait permasalahan ini, pihaknya sudah menyampaikannya ke Ketua Komisi B DPRD Kapuas Hulu, dan mereka rencananya akan menyurati Bupati, Kapolres, Dandim, Kehutanan dan Kejaksaan.

"Sejauh ini kami belum mengetahui secara pasti, alasan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," ungkapnya.

Selama ini APH selalu mengatakan, jika masyarakat mengerjakan kayu di wilayah hutan lindung, namun selama ini Pemerintah sendiri belum pernah mensosialisasikan terkait patok batas hutan lindung di wilayah desa mereka.

"Selama ini kami menggantungkan hidup dari hasil hutan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan mencari kekayaan," ujarnya.

Dijelaskannya, pola kerja kayu biasanya para pekerja menjual kayu ke penampung, selanjutnya penampung membawa kayu ke Putussibau, dijual ke para pekerja proyek pembangunan di wilayah Kapuas Hulu.

Ukuran kayu tebelian yang dikerjakan bervariasi, mulai dari 1.5 meter, 2.10 meter, 2.70 meter, 4.20 meter, 3.60 meter, dan ukuran lainnya sesuai standar kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Kayu tersebut tidak pernah dijual keluar Kabupaten Kapuas Hulu. Penangkapan dilakukan Polri dan TNI. Biasanya ada yang ditangkap langsung dibawa ke kantor dan ada juga yang dilakukan 86 di lapangan," bebernya.

Mantan Kepala Desa Rantau Bumbun ini menggancam, bila dalam beberapa hari ini Pemda Kapuas Hulu tidak memberikan solusi, pihaknya akan melakukan demonstrasi.

"Kalaupun kami dilarang bekerja kayu, berikanlah kami solusinya. Saat ini semua pekerjaan dilarang pemerintah, mulai dari kerja kayu, kerja emas dan membakar ladang," terangnya.

Dijelaskannya, selama ini ketika para penampung hendak membawa kayu tersebut ke Putussibau, pihaknya hanya menggunakan surat pengantar dari desa yang menerangkan, jika kayu itu berasal dari desa tempat mereka bekerja.

Untuk masyarakat yang bekerja kayu terdiri dari beberapa desa di dua kecamatan. Seperti Kecamatan Putussibau Selatan dan Kecamatan Kalis, seperti Desa Cempaka Baru, Ulun Sara, Rantau Bumbun, Nanga Raun, Tapang Daan, Nanga Lebangan dan desa lainnya.

"Dulu saya pernah dicegat oleh orang yang mengaku intel TNI yang diperintah langsung dari pusat," katanya.

Penyerapan Anggaran

Sementara itu, Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim, mengkhawatirkan jika pengerjaan kayu tersebut dilarang oleh pemerintah, akan berpotensi terjadinya kegagalan dalam penyerapan anggaran. Sebab, penganggaran pembangunan proyek di Kapuas Hulu, menggunakan kayu tebelian.

"Dalam RAB Pembangunan harus menggunakan kayu tebelian, sementara pengerjaan kayu tebelian tidak ada izinnya. Artinya, pembangunan proyek pemerintah tidak bisa dikerjakan," kata Anggota Partai Hanura ini, saat dihubungi Suara Pemred.

Ditambahkannya, tidak mungkin kontraktor berani mengerjakan pembangunan yang seharusnya dari kayu tebelian, diganti dengan jenis kayu lain. Sebab, akan berpotensi menjadi temuan dikemudian hari.

"Dalam jangka pendek, Pemda harus memberikan kebijakan khusus. Yakni, dengan cara memberikan toleransi kepada masyarakat, khususnya para pekerja kayu. Untuk jangka panjangnya, DPRD telah berencana akan membuat perda inisiatif terkait masalah tersebut," terangnya.

Jelas Asalnya

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi mengatakan, mengerjakan kayu di kebun sendiri pun ada aturan yang mengaturnya. Apalagi di area hutan lindung sangat dilarang dan melanggar hukum.

"Nanti terkait masalah itu kita akan cek dulu legalitasnya. Saya sekarang masih rapat di Semarang," katanya melalui pesan singkat.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu, Iptu Idris Baskara mengatakan, kayu tersebut harus jelas peruntukkan dan dokumen pelengkapnya. Seperti surat keterangan dari desa terkait asal-usul kayu dari mana dan untuk siapa harus jelas.

"Kayu itu jika untuk pembangunan di wilayah kita tidak masalah, yang penting kayu itu diambil dari tempat yang tidak bertentangan dengan aturan," katanya.

Baskara menerangkan, landasan aturan yang tidak memperbolehkan masyarakat mengolah/mengerjakan kayu seperti Pasal 12 huruf d dan e jo pasal 83 huruf a dan b UU Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan bunyi pasal 12 huruf d, ‘setiap orang dilarang mengangkut, memiliki hasil hutan yang pengambilannya tidak memiliki izin’, dan bunyi pasal 12 huruf e ‘setiap orang dilarang mengangkut, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan kayu.’

"Biasanya penangkapan itu dilakukan karena mereka membawa/mengangkut atau memiliki hasil hutan, tidak memiliki izin dan surat keterangan yang sah," jelasnya.

Ditambahkannya, untuk aturan yang membolehkan seseorang mengolah/mengangkut kayu, mereka harus memiliki Izin Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (IPUHHK), dan sekarang penata usahaannya sudah melalui online (ada barcode).

"Bila mengacu pada aturan yang ada, surat keterangan dari kepala desa saja tidak cukup untuk untuk mengolah/mengangkut kayu,” ujarnya.

Ditegaskannya, pada intinya kepolisian bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dan tidak ada istilah tawar menawarnya. Semua hukum telah jelas dan tertulis.

Sementara itu, Dandim 1206 Putussibau Letkol Infantri M. Ibnu Subroto mengatakan, selagi pekerja kayu mengantongi izin yang sah sesuai dengan dokumen, dimana peruntukkannya bekerja tidak masalah.

"Jangan menggunakan dokumen yang sah, tapi bekerjanya tidak sesuai dengan dokumen tersebut," tegasnya. (sap/lis)