Pekerja Kayu Minta Kepastian Hukum

Kapuas Hulu

Editor Tajil Atifin Dibaca : 717

Pekerja Kayu Minta Kepastian Hukum
DEMO - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan pekerja kayu, pekerja emas, petani dalam hutan hak masyarakat wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dikawal ketat oleh polisi saat melaksanakan demonstrasi di gedung DPRD setempat
PUTUSSIBAU, SP - Lebih dari seratus orang masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan pekerja kayu, pekerja emas, petani dalam hutan hak masyarakat wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, melaksanakan demonstrasi di gedung DPRD setempat, Senin (16/10).  

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk meminta kepastian hukum dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu dalam mengerjakan kayu, emas dan mengkaji ulang aturan yang tidak membolehkan masyarakat membakar ladang.  

Koordinator Lapangan Lintas Utara, Edy BS mengatakan, oknum TNI Lintas Batas (Libas) di wilayah Kecamatan Batang Lupar sering melakukan pencegatan, pengancaman dan melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap masyarakat yang membawa kayu olahan untuk bahan bangunan dari Putussibau menuju Kecamatan Badau.  

"Untuk pencegatan, pengancaman dan Pungli itu dilakukan di dua Pos Libas di Kecamatan Batang Lupar yakni Guntul dan Kapar," katanya Senin (16/10).  

Di sana mereka membuat get, sehingga bila kayu mau lewat harus terlebih dahulu membayar. Yang mana untuk satu truknya diminta Rp500 ribu.

"Kemarin menantu saya juga diminta seperti itu," katanya.  

Edy menyayangkan, selama ini selalu pembawa kayu yang ditangkap dan diproses hukum, sementara untuk pemilik dan cukong kayunya masih bisa melenggang bebas.  

"Hal ini dikarenakan para pemilik kayu itu merupakan orang yang memiliki banyak uang, sehingga mereka dilindungi oleh hukum," tegasnya.  

Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat, ia meminta Pemkab harus segera memberikan kepastian hukum, agar masyarakat tenang dalam bekerja. Saat ini para pemain kayu yang kelas besar dan memiliki jaringan serta uang yang banyak mereka selalu lolos. Sementara masyarakat kecil selalu menjadi sasaran penangkapan.  

"Para pemain kayu kelas kakap biasanya membawa kayu dari Kapuas Hulu menuju Pontianak. Namun anehnya belum ada yang terjamah oleh hukum," ungkapnya.  

Selama ini kayu masyarakat ditangkap dengan alasan kayu tersebut diambil dari hutan lindung, sementara sampai saat ini pemerintah belum pernah mensosialisasikan terkait batas hutan lindung.  

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim mengatakan saat ini terkait masalah kehutanan kewenangannya sudah ditarik ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Dalam hal ini peran DPRD hanya sebatas menyampaikan aspirasi masyarakat.  

"Yang paling berwenang dalam hal ini sebenarnya adalah Bupati, karena dia yang lebih mengetahui secara teknis terkait data-data tersebut," katanya. Saat ini di Kapuas Hulu sudah ada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), nantinya persoalan ini dapat disampaikan kepada mereka, dan selanjutnya KPH yang kemudian menyampaikannya ke Provinsi.  

"Dari Provinsi nantinya pun akan menyampaikan permasalahan ini ke Pemerintah Pusat, acuan mereka tetap UU yang memiliki kewenangan. Dalam menyelesaikan persoalan ini adalah DPR RI dan Kementrian Kehutanan," ungkapnya.  

Terkait masalah Pungli yang dilakukan oleh oknum TNI, Kasim berharap pelaku tersebut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terbukti melakukan pelanggaran.  

"Kalau memang kecurigaan itu terbukti, pelakunya ditindak sesuai proses hukum yang ada,"katanya.   Dandim 1206 Putussibau, Letkol Infantri M Ibnu Subroto menerangkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat terkait adanya oknum Anggota TNI Libas yang diduga melakukan Pungli terhadap truk pengangkut kayu olahan.  

"Jika terbukti, oknum itu akan segera kami panggil dan dimintai keterangan. Dalam waktu dekat ini kami akan turun ke sana," tegasnya. (sap/pul)

Komentar