Warga Ulu Minim Jatah Premium

Kapuas Hulu

Editor Kiwi Dibaca : 274

Warga Ulu Minim Jatah Premium
Ilustrasi
PUTUSSIBAU, SP - Sudah hampir enam bulan Pertamina membatasi jumlah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium (bensin) yang didistribusikan ke seluruh APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di daerah, tanpa terkecuali di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan Premium di Bumi Uncak Kapuas.  

Kondisi ini tentu saja berdampak terhadap perekonomian para nelayan, khususnya yang berada di sungai dan danau di wilayah paling timur Kalbar ini.  

Nelayan Danau Kenelang Kecamatan Suhaid, Ali Nafiah menerangkan, selama ini para nelayan belum hidup sejahtera. Hal ini dikarenakan harga jual ikan hasil tangkapan mereka, dibeli dengan harga sangat murah oleh para pengepul ikan. Sementara biaya oprasional menangkap ikan dan kebutuhan hidup di daerah danau sangat tinggi.  

"Tidak sebanding antara harga ikan dengan harga barang kebutuhan pokok dan harga BBM. Jauhnya jarak antara Danau Kenelang dengan pusat kecamatan, yakni Suhaid menjadi penyebab meroketnya harga barang," ungkapnya.   Diterangkannya, dalam proses mencari ikan di danau, nelayan membutuhkan Premium  untuk menghidupkan mesin motor air (Tempel). Dalam sehari, biasanya nelayan menghabiskan Premium sekitar 3-5 liter/hari.  

"Untuk harga bensin (Premium) di danau bervariasi mulai dari Rp 10-11 ribu/liter, saat ini kondisi Bensin sedang langka di danau, akibatnya masyarakat terhambat untuk mencari ikan," terangnya.  

Ditambahkannya, saat ini jumlah BBM jenis Pertalite lebih banyak dijual oleh kios-kios pengecer, namun harganya lebih tinggi dari harga Premium, untuk selisih harganya sekitar Rp 1.000/liternya.  

"Selain mahal, kami juga takut menggunakan Pertalite sebab khawatir mesin Tempel kami rusak," jelasnya.   Nelayan lainnya, Salmah menerangkan, khusus pada musim air pasang (banjir), hasil tangkapan ikan nelayan hanya sekitar 5 sampai 10 kilogram ikan/harinya. Namun bila musim kemarau, jumlah tangkapan ikan nelayan meningkat secara drastis, bahkan mencapai 50 kilogram/harinya.   

"Hanya saja pada kondisi kemarau karena ikan banjir, harga jualnya menjadi murah yakni seharga Rp 5 ribu per kilogramnya, khusus untuk ikan segar ukuran kecil," katanya.   Dijelaskannya, untuk meningkatkan harga jual ikan mentah tersebut, biasanya nelayan mengolah ikan hasil tangkapan tersebut menjadi ikan asin, dimana untuk harga jualnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga jual ikan mentah.  

"Untuk harga jual ikan asin pada musim kemarau dan pasang (banjir), harganya berbeda seperti misalnya ikan asin BT (ukuran kecil) pada musim air pasang dibeli seharga Rp 10 ribu perkilogramnya, namun setelah musim kemarau dibeli seharga Rp 5 ribu perkilogramnya," ungkapnya.  

Ikan asin BTK (ikan kasar) pada musim air pasang dibeli Rp 25 ribu/kilogramnya, sementara pada musim kemarau dibeli hanya Rp 20 ribu/kilogramnya.  

"Ikan asin ladang pada musim air pasang dibeli seharga Rp 35 ribu/kilogramnya, sementara pada musim kemarau turun menjadi Rp 29 ribu/kilogramnya," jelasnya.  

Diterangkannya, dalam sehari bila dirata-ratakan nelayan hanya mampu mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp 70 ribu/hari, sementara untuk biaya oprasional BBM mencapai Rp 30 ribu/hari. Artinya, dalam sehari rata-rata nelayan hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp 40 ribu/hari.  

"Kami berharap, pemerintah kembali memberikan subsidi BBM terhadap masyarakat kecil seperti kami ini, dan memastikan ketersediaan bensin aman, agar tidak terjadi kelangkaan, sehingga kami pun tidak terhambat dalam mencari ikan," katanya.  

Premium Dijatah


Sementara itu, Sekertaris PT UKM (SPBU 65787002) Kapuas Hulu, Tomba R Sulyana menerangkan, dalam upaya menggalakkan penjualan BBM jenis Pertalite, Pertamina mengurangi jatah kuota BBM jenis Premium sebesar 70 persen. Selain itu, mereka juga mengatur regulasi proses penyaluran Premium ke APMS dan SPBU di Kapuas Hulu.  

"Untuk APMS dan SPBU mendapatkan jatah kuota Premium dari Pertamina secara bergantian, selain itu jatah kuotanya juga dikurangi," jelasnya.   Diterangkannya, saat ini masyarakat Kapuas Hulu belum terbiasa menggunakan Pertalite, mereka selalu berusaha untuk mencari Premium dengan alasan takut mesin kendaraan rusak.   

"Pertalite itukan yang buatnya mereka yang sudah berpendidikan khusus, seperti Profesor dan DR, jadi tidak mungkin menimbulkan kerusakan mesin," jelasnya.   Dikatakannya, saat ini hanya masyarakat Kapuas Hulu dan Sintang saja yang masih menggunakan BBM jenis Premium, sementara Kabupaten lain sudah berpindah ke Pertalite.  

Dijelaskannya, permintaan BBM saat ini mengalami peningkatan, dimana untuk Pertalite dari permintaan sebanyak ratusan liter meningkat menjadi 8.000 liter per hari, untuk Premium diatas 8.000 liter/hari dan Solar 8.000 liter per hari.   "Untuk harga Pertalite Rp7.700/liter, Premium Rp6.450/liter dan Solar Rp5.150/liter.

Untuk jatah kuota dari Pertamina, Solar 80.000 KL/bulan, Pertalite tidak dibatasi, Premium 80. 000 KL/bulan. Hanya saja, saat ini khusus untuk Premium jumlah kuota berkurang sebanyak 70 persen dari 80.000 KL itu," ungkapnya.    

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir meminta kepada Pertamina Pusat, agar menyediakan APMS di setiap kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu, untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.  

Dikatakan Bupati, BBM sangat penting bagi masyarakat Kapuas Hulu, utamanya untuk menjalankan aktifitas pekerjaan dan roda perekonomian.   “Selama ini, keterbatasan BBM menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat di Bumi Uncak Kapuas,” ujarnya, saat menggelar pertemuan antara Bupati Kapuas Hulu bersama pihak Pertamina Pusat, saat meninjau pendistribusian BBM di Kapuas Hulu, di ruangan kantor Bupati Kapuas Hulu, belum lama ini.  

Ia menegaskan, hadirnya APMS di setiap kecamatan, akan mengatasi krisis BBM yang selama ini terjadi. Bupati minta pihak Pertamina Pusat menambah jatah kuota BBM untuk di Kapuas Hulu. Mengingat kebutuhan masyarakat akan BBM sangat tinggi.  

"Kuota BBM dari Pertamina yang sekarang, belum mampu memenuhi ketersedian BBM di Kapuas Hulu," ungkapnya.   Dijelaskan Bupati, wilayah Kapuas Hulu sangat luas, terdiri dari 23 kecamatan dan 278 desa dan empat kelurahan. Jarak satu kecamatan dengan kecamatan, lain rata-rata dua jam perjalanan. Sedangkan jarak antara desa dengan ibu kota kecamatan, butuh waktu sekitar tiga jam perjalanan.  

Diterangkannya, wilayah di Kapuas Hulu terbagi menjadi tiga jalur. Yakni, Lintas Timur, Lintas Selatan, Lintas Utara dan Jalur Sungai Kapuas. Untuk saat ini, kecamatan-kecamatan yang mengalami kesulitan BBM, berada di jalur Sungai Kapuas. Seperti, Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir.  

"Saya juga meminta agar Pertamina, menyediakan kuota BBM untuk pesawat di Kapuas Hulu, demi mempermudah pelayanan transportasi udara," katanya.  

Ketika dikonfirmasi, Area Manager Communication and Relation Pertamina Kalimantan, Alicia Irzanova menyebutkan, “Rata-rata untuk konsumsi BBM di Kalbar sebanyak 716 KL untuk Premium, Solar 806 KL, Pertamax 30 KL, Pertalite 941 KL, dan Dexlite: 11 KL.”

Sementara untuk di daerah yang dikatakan tertinggal di wilayah Kalbar, saat ini BBM satu harga sudah masuk di tiga titik, seperti, Jagoi Babang (Bengkayang), Paloh dan Sajingan Besar (Sambas).

“Jagoi Babang dan Paloh sudah dilakukan peresmian. Sementara di kawasan Sajingan Besar akan segera kita lakukan, dengan harapan bulan November segera direaliasikan. Untuk pendistribusiannya sendiri sudah berjalan di dua titik itu,” ujarnya.
 

Siap Turun
 

Anggota DPRD Kalbar Dapil 7 sekaligus Ketua DPD Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung menegaskan, siap turun gunung jika diminta masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, menyelesaikan masalah kelangkaan BBM jenis Premium yang sedang terjadi di sana.  

"Saya siap turun. Saya kalau ada laporannya jelas, kita akan perjuangkannya, karena ini untuk masyarakat kita," katanya kepada Suara Pemred.
  Terlebih lagi, di DPRD Kalbar, dirinya berada di Komisi IV yang bermitra dengan pihak Pertamina.   "Hubungi saya jikalau dibutuhkan bantuan. Kita akan panggil Pertamina. Tapi kalau belum ada aduan, kita mau memanggil Pertamina juga nanti dasarnya kurang kuat," terangnya.  

Dilanjutkan Ketua DPD Partai Hanura Kalbar ini, sebelum dirinya turun setelah adanya aduan, tentu saja menunggu tindakan dari Pemda dan legislatif Kapuas Hulu.   "Mereka mesti mengadu ke DPRD (Kapuas Hulu). Sampaikan keluhan mereka, DPRD wajib memanggil Pertamina setempat. Tanya kejelasan kenapa kuotanya dikurangi," katanya.  

Menurut Suyanto, pengurangan kuota Premium sebesar 70 persen, sesungguhnya langkah tidak tepat. Menggalakkan Pertalite tidak seharusnya dengan mengurangi kuota.   "Itukan BBM bersubsidi. Ini jelas akan memberatkan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas mencari ikan dengan kapal. Pendapat tidak seberapa, pengeluaran untuk beli bahan bakar menjadi besar. Tapi kita harus mendudukkan masalahnya dulu," ujarnya.  

Menurutnya, untuk BBM bersubsidi, pemerintah maupun Pertamina sudah bisa membedakan. Bagi masyarakat sudah mampu, boleh saja diberlakukan Pertalite. (bls/sap/umr/ova/lis)

Komentar