Saat Status Konservasi Kapuas Hulu Dipertanyakan (Bagian Satu)

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1109

Saat Status Konservasi Kapuas Hulu Dipertanyakan (Bagian Satu)
SUNGAI PALIN - Sungai Palin mengalir dengan jernih di Taman Nasional Betung Kerihun. Foto Ngurah Pradyana

Hutan Lindung Bakal Jadi Bom Waktu


Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 31.162 kilometer persegi. Luas itu, 56,21 persen merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi. Kondisi tersebut membuat masyarakat resah. Pasalnya, saat ini masyarakat sudah tidak bisa lagi mengandalkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

SP - Sementara di sisi lain, ada pihak tertentu yang sangat diuntungkan dari status kawasan hutan lindung dan konservasi tersebut. Seperti, misalnya para NGO, mereka mendapatkan aliran dana yang cukup besar dari luar negeri untuk mengelola hutan tersebut. Jumlahnya mencapai Rp60 miliar. Namun sayangnya, sampai saat ini masyarakat masih belum merasakan dampak nyata dari program yang NGO kerjakan. 

Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim mengatakan, status hutan lindung dan konservasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu tersebut, seperti bom waktu yang setiap saat berpotensi meledak.

"Saat ini masyarakat sudah teriak-teriak dengan keberadaan hutan lindung dan konservasi. Keberadaan hutan lindung itu benar-benar memiskinkan masyarakat. Akibatnya nanti akan menimbulkan konflik," tegasnya.

Dijelaskannya, di wilayah kawasan hutan lindung dan konservasi, masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Banyak anak kurang gizi dan putus sekolah. Saat ini, masyarakat setempat tidak bisa mengambil hasil alam yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Harusnya Petugas TNBK, TNDS, Dinas Kehutanan dan APH mengerti keadaan masyarakat. Jangan terlalu agresif menindak masyarakat yang mengambil hasil alam, di wilayah mereka sendiri," ujarnya.

Ditambahkan Kasim, akibat status hutan lindung dan konservasi, masyarakat setempat sudah tidak bisa lagi mencetak sawah dan mengambil kayu untuk membangun rumah. Selain itu, Pemda juga tidak bisa membangun infrastruktur dan telekomunikasi, akibat terbentur masalah aturan. Terkait permasalahan tersebut, Kasim telah menyampaikan ke Sekda Pemda Kapuas Hulu. Saat ini, Pemda Kapuas Hulu sudah membentuk tim khusus, untuk memverifikasi dan mengidentifikasi wilayah hutan yang ada.

"Masyarakat sudah banyak yang mengeluh kepada saya, ini kesalahan Pemda mengapa menetapkan status hutan lindung dan konservasi di belakang meja, harusnya turun lapangan," ungkapnya. 

Kasim meminta, kedepan bantuan dari luar negeri harusnya diserahkan ke Pemda Kapuas Hulu, untuk mengelolanya dan tidak diserahkan kembali kepada para NGO. Sebab, selama ini belum ada hasil yang nyata dari program yang direncanakan oleh mereka.

"Program para NGO itu, sampai saat ini hanya sebatas teori saja belum ada hasil nyata. Program mereka pun selama ini tidak pernah disingkronkan dengan program Pemda," tegasnya. 

Politisi Hanura ini berharap, kedepan NGO yang ada perlu dilakukan penataan kembali.

Anggota DPRD Kapuas Hulu lainnya, Hamdi Jafar mengatakan, selama ini Kabupaten Kapuas Hulu telah membayar hutang Indonesia kepada Amerika, dengan cara menjadikan wilayah hutan Kapuas Hulu sebagai hutan lindung (konservasi).

"Sekarang yang perlu kita pertanyakan, apa kontribusi yang bisa diberikan Pemerintah Pusat (Pempus) terhadap masyarakat kita," tegasnya belum lama ini.

Dikatakannya, dengan ditetapkannya Kapuas Hulu sebagai hutan konservasi, membuat Pemda mengalami kesulitan membangunan Kapuas Hulu sampai ke pelosok desa terpencil.

"Pemda tidak bisa lagi membuka jalan khususnya untuk wilayah yang berada di areal hutan lindung," ungkapnya. 

Selain itu, masyarakat pun dibuat menjadi asing di wilayahnya sendiri. Pasalnya, mereka tidak bisa lagi menebang pohon dan mengambil hasil alam lain yang terdapat di dalam hutan. Ruang gerak mereka saat ini sudah semakin dibatasi oleh aturan yang ada.

Camat Batang Lupar Rudi Hartono menegaskan, kehadiran NGO selama ini dirasakan masih belum memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya. Selama ini dari sekian banyak program NGO hanya sebagian kecil saja untuk pembangunan fisik, dan besarnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat.

"Kedepan, kami berharap potensi alam yang ada seperti kopi, lada, dan tumbuhan lainnya, dapat dibudidayakan secara serius oleh NGO. Selama ini potensi alam itu belum tersentuh," ungkapnya. (syapari/lis)

Komentar