Anton: OPD Wajib Selesaikan Temuan BPK

Kapuas Hulu

Editor Kiwi Dibaca : 392

Anton: OPD Wajib Selesaikan Temuan BPK
RAKOR - Kegiatan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula Bank Kalbar Putussibau, Senin (23/10), diikuti sebanyak 216 ASN di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu
PUTUSSIBAU, SP - Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu secara terus menerus melakukan pembenahan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut bertujuan agar kedepannya Bumi Uncak Kapuas mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).   Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

"Saya minta temuan-temuan oleh BPK pada tahun sebelumnya tidak terulang lagi pada saat sekarang ini," ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula Bank Kalbar Putussibau, Senin (23/10).  

Dijelaskannya, melalui Rakor ini sebagai wahana untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan secara umum, baik dari segi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  

"Pada Rakor kali ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan penyusunan pelaporan dan pertangggungjawaban keuangan daerah, sehingga pada saat diaudit BPK nantinya, kekurangan yang terjadi pada tahun sebelummnya tidak terjadi lagi,"terangnya.  

Dikatakannya, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu harus mampu melakukan pembinaan dan penguatan pilar pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dimasing-masing instansi.  

"Temuan masalah aset sebanyak 3.034, selama ini masalah aset ini kurang menjadi perhatian. Kedepan harus serius menyikapi masalah ini, bisa saja nanti karena pembukuan aset yang tidak jelas, sehingga pemerintah pusat mengurangi dana DAU kita," ungkapnya.   Kepala Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu, H Mohammad Zaini mejelaskan Rakor pengelolaan keuangan daerah yang diikuti sebanyak 216 ASN di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu.  

"Melalui kegiatan ini kami berharap terwujudnya sinergisitas dalam pengelolaan keuangan dan aset," harapnya.   Kegiatan ini juga sebagai upaya membantu tiap-tiap OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, agar dapat mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.

  Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menegaskan kedepan program kegiatan disetiap OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu harus menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.  

"Saya minta pimpinan OPD yang ada harus mampu mengurus anak buahnya secara baik-baik, kalau ada stafnya yang kurang bagus lakukan pembinaan karena itu juga bagian dari tugas pimpinan," tegasnya. Dijelaskannya, terkait berbagai persoalan yang menyangkut masalah administrasi harus segera diselesaikan. Selain itu pelayanan terhadap publik harus terus ditingkatkan demi menuju Kapuas Hulu yang berdaya saing, sejahtera dan harmonis.  

"Kedepan kita harus mampu memperoleh opini WTP, oleh karena itu saya minta semua pihak mendukung agar tujuan ini dapat tercapai," pintanya. (sap/pul)