Langganan SP 2

Saat Status Konservasi Kapuas Hulu Dipertanyakan (Bagian Dua - Selesai)

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 285

Saat Status Konservasi Kapuas Hulu Dipertanyakan (Bagian Dua - Selesai)
TRANSPORTASI AIR - Para motorist sedang menunggu penumpang yang mengadakan suatu kegiatan di Danau Sentarum. Mahalnya biaya hidup dan transportasi di Kapuas Hulu membuat warga mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. SP/Muhlis

Ada 10 Konsorsium Membuat Program di Desa Tertinggal  


Wilayah paling timur Kalbar, Kapuas Hulu ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Namun, di balik status sebagai wilayah konservasi, banyak warga mulai mempertanyakan kontribusi status tersebut, untuk kehidupan mereka. 

SP - Kabid Perencanaan Fisik, Prasarana, dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kapuas Hulu, Budi menjelaskan, luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 31.162 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 234.990 jiwa. Untuk mata pencaharian masyarakatnya, 80 persen sebagai petani, berkebun karet dan nelayan.

"Untuk jumlah penduduk miskin 9,66 persen (23.760 jiwa). Kapuas Hulu merupakan kabupaten perbatasan, dimana enam kecamatannya berbatasan langsung dengan Malaysia," jelasnya. 

Ditambahkannya, Kapuas Hulu merupakan Kabupaten Tertinggal, terdiri dari 278 desa yang terdiri dari satu desa maju (Badau), sembilan desa berkembang, 99 desa tertinggal dan 169 desa sangat tertinggal. Kapuas Hulu juga merupakan Kabupaten Konservasi, dimana 56,21 persen dari luas wilayah merupakan kawasan yang berfungsi kawasan lindung dan konservasi.

Kawasan lindung dan konservasi terdiri dari TNBK dan TNDS 940.385 hektare (30,17 persen), hutan lindung 803.614 hektare (26,04 persen). Sisanya 43,79 persen terdiri dari HPT 13 persen, HP 6 persen, HPK 1 persen dan APL 24 persen. 

"Sudah banyak predikat penetapan kawasan di Kapuas Hulu, dan semuanya disusun rencana aksi, namun belum ada yang benar - benar secara nyata dalam upaya percepatan pembangunan untuk mengentaskan ketertinggalan desa yang bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat dan kawasan," kata Budi.

Kabid Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, Abang Hamzah mengatakan, setiap NGO, konsorsium atau lembaga yang akan dan sudah melaksanakan kegiatan di Kapuas Hulu, seharusnya selalu berkoordinasi dengan Bappeda Kapuas Hulu.

"Sebelum membuat TOR atau rencana kegiatan, terlebih dahulu berkonsultasi dengan Program Pemkab Kapuas Hulu melalui Bappeda. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan," jelasnya. 

Selanjutnya, program kegiatan yang dilakukan konsorsium harus disinergikan dengan program Pemkab Kapuas Hulu, khususnya untuk 2017, seperti misalnya memprioritaskan prodak unggulan seperti jagung, umbi dan sebagainya.

"Mereka juga harus menyampaikan laporan program dan kegiatan secara berkala, terkait lokasi yang mereka melaksanakan kegiatan tersebut. Hal itu dengan tujuan untuk mempermudah monitoring Pemda," terangnya. 

Sementara itu, Program Director Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan, Puspa Dewi Liman mengatakan, di Kapuas Hulu sudah ada 10 konsorsium pelaksana dan penerima hibah tersebut. Seperti, Kompakh, Forina, Asppuk, Lanting Borneo, Forum DAS Labian-Leboyan, Yayasan Dian Tama, Gemawan, Sampan dan dua Konsorsium yang telah berakhir pada Desember 2016, yaitu TFCA dan AOI.

"10 konsorsium sebagai mitra dan pelaksana hibah, melakukan kegiatan di 35 desa dan 38 lokasi kegiatan yang tersebar di 11 kecamatan. Yaitu, Kecamatan Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Selimbau, Suhaid, Kalis, Mentebah, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Hulu Gurung dan Silat Hulu," jelasnya belum lama ini. 

Dijelaskannya, bentuk kerjasama dengan konsorsium tersebut, dalam rangka melakukan kegiatan konservasi hutan dan perlindungan spesies penting, yaitu orangutan dan sebagainya. Juga membangun ekonomi masyarakat, berkaitan dengan konservasi hutan.

"Konsorsium tersebut melaksanakan kegiatannya, seperti membangun madu hutan dengan tujuan memperbaiki mutu madu dan harga meningkat," katanya.
Pihaknya meminta kepada Pemkab Kapuas Hulu, melanjutkan program-program yang telah dilakukan di Bumi Uncak Kapuas.

"Anggaran bantuan hibah untuk 10 konsorsium itu sekitar Rp30 miliar. Sementara untuk saat ini yang baru terserap baru Rp20 miliar," jelasnya. 

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir mengatakan, sinkronisasi program yang dituangkan dalam rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP) TNBK periode 2016–2025, sangat dibutuhkan agar selaras dengan cita-cita Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi ini.

Nasir berharap, keberadaan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), menjadi harapan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Untuk itu, Nasir berharap potensi-potensi sumberdaya alam yang ada tersebut, digali dan dimanfaatkan secara lestari, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar kawasan TNBK dan TNDS.

“Saya berharap pengelolaan TNBK dapat optimal, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi Pemda, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar TNBK,” katanya.

Ditambahkannya, berkaitan dengan kawasan konservasi, tidak terlepas dari hak - hak masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu sinergitas semua pihak, jangan sampai kawasan lindung yang tidak bisa diganggu gugat, berbenturan dengan wilayah masyarakat adat, dan persoalan ini penting dicarikan solusinya.

Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Marius Marcellus mengatakan, semenjak 2003 sampai saat ini, banyak NGO yang melakukan penelitian di kawasan lindung. “Namun selama ini kita tidak pernah mengetahui hasil penelitian tersebut,” ujarnya. 

Sejak diaturnya kewenangan kehutanan ditarik ke pemerintah provinsi, pihaknya sudah mulai mengumpulkan seluruh NGO dengan tujuan, mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja NGO tersebut.

"Bila ada NGO yang terbukti bermain-main, saya tidak akan segan-segan melakukan koordinasi dengan pihak penyumbang dana, agar NGO itu tidak mendapatkan kucuran dana lagi," terangnya. (syapari/lis)