Kades Nanga Mentebah akan Dinonaktifkan

Kapuas Hulu

Editor Kiwi Dibaca : 1466

Kades Nanga Mentebah akan Dinonaktifkan
Kadis DPMPD Kapuas Hulu Alfiansyah
PUTUSSIBAU ,SP - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kapuas Hulu rencana akan menonaktifkan jabatannya sementara waktu Kepala Desa (Kades) Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah, Ramadhan (35) karena terbukti melakukan kejahatan kesusilaan terhadap Korbannya KR (25) yang saat itu sedang hamil tua.

Kadis DPMPD Kapuas Hulu, Alfiansyah mengatakan, pihaknya baru mengetahui jika Ramadhan terlah menjadi terdakwa dan diputuskan bersalah oleh PN Putussibau. Pihaknya sangat menyayangkan atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum pejabat publik tersebut.  

"Kami sangat menyesalkan dan malu atas tindakan yang dilakukan oleh oknum Kades itu," katanya.   Menurutnya, secara etika dan moral Kades tersebut, sudah tidak pantas lagi menjabat, mengingat moralnya sudah cacat dan rusak. Kades harusnya mampu memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat dalam segala hal.  

"Padahal dalam pencalonan Kades salah satu syaratnya adalah integritas, di mana terkandung di dalamnya kejujuran, sikap dan prilaku," katanya.   Alfian mengatakan, setelah pihaknya mendapatkan keputusan resmi dan ingkrah dari Lembaga Penegak Hukum (LPH), barulah nantinya akan melakukan pertimbangan langkah apa yang akan diambil terhadap Kades tersebut. Permasalahan tersebut juga nantinya akan disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu.  

"Kasus ini baru pertama kali terjadi di Bumi Uncak Kapuas. Bila ada aturan yang memungkinkan kami akan menonaktifkan jabatannya sementara waktu dan menggantinya dengan PLT Kades yang diusulkan oleh masyarakat dan camat kepada kami," tegasnya.  

Diterangkannya, bila sudah diputuskan bersalah dan dipidana kurungan badan, artinya yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat, selain itu jika dipaksakan maka administrasi terkait tentang desa juga akan terhambat.  

"Kami juga akan menelusuri dan memeriksa (audit) penggunaan DD dan ADD sesuai dengan ketentuan  yang berlaku, khususnya di desa yang dipimpinnya," ungkapnya.  

Alfian menekankan, sesuai aturan yang ada dalam Penggunaan DD dan ADD wajib hukumnya secara transparan kepada masyarakat, dan bahkan harus dibuatkan baliho yang kemudian ditempelkan di tempat-tempat umum.  

"Kedepan agar kasus ini tidak terulang lagi, kami akan melakukan pembinaan agar para Kades dan perangkat desa menjaga moral dan integritasnya. Ini menjadi pelajaran beharga untuk kami," harapnya. (sap/pul)