Polsek Sungai Tebelian Rangkul Toko Masyarakat Jelang Pilgub 2018

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 245

Polsek Sungai Tebelian Rangkul Toko Masyarakat Jelang Pilgub 2018
NGOBROL - Kanit Sabhara Polsek Sungai Tebelian, Bripka Takdir terlihat sedang mengobrol dengan tokoh masyarakat, kegiataan tersebut dilakukan untuk merangkul mereka demi menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif menjelang Pilgub. (SP/Nana)

Rangkul Tokoh Masyarakat Jelang Pilgub


Menjelang Pilgub 2018 mendatang, persiapan telah dilaksanakan berbagai pihak. Jajaran Kepolisian Sektor Sungai Tebelian contohnya, mereka melaksanakan pendekatan ke tokoh masyarakat, guna merangkul agar situasi Kamtibmas tetap kondusif.

SP - Kanit Sabhara Polsek Sungai Tebelian Bripka Takdir menuturkan, menjelang Pemilihan Gubernur  dan Wakil Gubernur, dirinya dan anggota yang lain lebih meningkatkan kegiatan sambang dan penggalangan, khususnya kepada tokoh masyarakat.

"Kami rangkul tokoh masyarakat menjelang Pilgub agar dapat mendukung keberhasilan tugas Polri," ujarnya saat bersantai bersama warga di salah satu warung kopi di Sintang, Rabu (29/11).

Wilayah Sungai Tebelian sendiri diakui Takdir, memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan beragam pandangan politik. "Meskipun selama pelaksanaan Pemilihan gubernur maupun pemilihan yang lain cenderung aman,namun kita tetap waspada terhadap dinamika situasi masyarakat," tambahnya.

Polisi yang akrab disapa Daeng oleh warga ini juga mengatakan, pihaknya memang rutin melaksanakan penggalangan kepada tokoh masyarakat. Namun menurutnya itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anggota. 

"Sebagai Polisi sudah menjadi kewajiban untuk merangkul masyarakat dalam rangka mendukung tugas Polri," ucapnya.

Memang Kalbar termasuk dalam salah satu daerah rawan terjadinya konflik menjelang Pilgub. Hal ini sebagaimana dikatakan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di sela Apel Kasatwil Tahun Anggaran 2017, yang digelar di Auditorium Cendrawasih, Kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, bulan lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawati mengatakan, untuk mencegah terjadinya konflik dalam Pilkada di Kalbar, tidak ada pilihan lain selain penyelenggara harus bekerja secara profesional.

"Harus bekerja secara netral dan independen. Karena kalau penyelenggaranya sudah tidak netral dan independen, (alias) terkesan berpihak, maka tidak ada kepercayaan dari peserta partai politik maupun masyarakat," ujar dia kepada Suara Pemred di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ketidaknetralan penyelenggara dapat menjadi salah satu pemicu untuk terjadinya konflik dalam Pilkada.

"Walaupun banyak faktor, tapi salah satunya bisa disebabkan oleh penyelenggara yang tidak netral dan tidak independen," katanya.

Ia menegaskan, dari sisi penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu hingga hingga masing-masing perangkat di tingkat desa/kelurahan, tidak ada tawar menawar, sikap tersebut harus dipegang teguh.

"Itu salah satu upaya penyelenggara untuk meminimalisir (konflik Pilkada)," pungkasnya. (nana arianto/umar/pul)