Wabup Gaungkan Pilkada Damai

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 280

Wabup Gaungkan Pilkada Damai
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero

TNI Siap Turunkan Personil yang Dibutuhkan Polda


Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero
"Pesta demokrasi ini sebagai upaya untuk menghasilkan pemimpin Kalbar yang berkualitas, dan mampu menciptkan suasana yang harmonis"

PUTUSSIBAU, SP - Memasuki tahun politik 2018, Kasdam XII/Tanjungpura Brigadir Jendral TNI Sulaiman Agusto menegaskan TNI harus netral dalam pelaksanaan Pilkada, jika ada yang tidak netral maka akan diberikan sanksi tegas.

"Segera sampaikan kepada pihak kita apabila ada pelanggaran yang dilakukan pihak TNI, agar dapat segera diambil tindakan. Mereka bisa dikenakan hukuman berupa sanksi hukum disiplin," tegasnya, Senin (8/1).

Agusto juga mengatakan, sudah sangat siap menghadapi Pilkada 2018. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan berapapun jumlah personil yang dibutuhkan oleh Polda Kalbar. "Berapapun jumlah personil yang dibutuhkan, akan kami BKO kan ke Polda Kalbar," jelasnya.

Terkait hasil kunjungan wilayah perbatasan, semua berjalan dengan baik dan lancar, tidak hanya itu, pihaknya juga disambut dengan baik oleh Panglima Brigif 3 Diraja Malaysia.

"Ini dalam upaya silaturahmi, kebetulan saya belum pernah ke sana. Untuk patok batas semuanya masih aman," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero mengimbau, para tokoh agama, pimpinan organisasi keagamaan, rekan pers di Bumi Uncak Kapuas, agar dapat memberikan pembinaan dan pendidikan politik yang mencerdaskan serta bermartabat kepada seluruh masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Masyarakat dikatakan Wabup, harus menggunakan hak demokrasinya secara lebih bermartabat. Hal ini menjadi penting dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi.

"Pesta demokrasi ini sebagai upaya untuk menghasilkan pemimpin Kalbar yang berkualitas, dan mampu menciptkan suasana yang harmonis," terangnya.

Dikatakan Wabup, dewasa ini perkembangan dibidang teknologi informasi semakin pesat dan tidak bisa dibendung seperti penggunaan media sosial yang perlu disikapi secara lebih dewasa.

"Berbagai informasi yang beredar, mau itu positif atau negatif perlu kita telaah dengan baik, agar dapat berimplikasi positif bagi perkembangan masyarakat kita," ungkapnya.

Hindari segala bentuk provokasi, ujaran kebencian dan penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, serta merusak tatanan kehidupan masyarakat Kapuas Hulu yang sudah sangat kondusif saat ini.

"Saat ini Indonesia telah terbentuk sebuah badan yang bertugas mengawasi penggunaan media sosial, sehingga segala bentuk tindakan yang bersifat negatif, semuanya akan terdeteksi dan terekam dengan baik," jelasnya.

Anton meminta, agar masyarakat berhati-hati dalam penggunaan media sosial, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat.

"Sudah banyak pelaku yang diamankan petugas dan mendekam ditahanan karena terbukti bersalah dalam menggunakan media sosial," pungkasnya.

Tentukan Masa Depan Bangsa


KETUA DPC Hanura Kapuas Hulu, Fabianus Kasim mengatakan, maju atau mundurnya suatu daerah atau negara tergantung dari kualitas pemimpinnya. Pesta demokrasi Pilkada, Pileg, Pilpres sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa dan negara.

"Jangan menggunakan Isu SARA dalam memenangkan Paslon tertentu, sebab itu berdampak terhadap perpecahan, mengingat kita ini terdiri dari berbagai suku dan agama," katanya .

Isu yang harus dijual adalah prestasi dan kualitas dari pemimpin tersebut, bukan isu yang lain. Jika para elite politik memainkan isu SARA maka kepentingan luar akan masuk untuk menunggani, sehingga timbulah perpecahan.

"Kami juga meminta kepada pihak kepolisian tegas dalam menindak pelaku di Media Sosial, utamanya bagi mereka yang memposting hal-hal negatif yang bersifat provokatif, ujaran kebencian dan lainnya," pintanya.

Kasim mengatakan, saat ini Hanura telah memutuskan untuk mendukung Paslon Sutarmidji dan Ria Norsan, orang-orang tersebut merupakan putra terbaik Kalbar, untuk itu, pengurus di daerah tentunya juga harus mengikuti kebijakan partai.

"Kami akan bergerak semampu kami, mengingat kita ini partai kualisi, sebagai Kader partai kita tidak boleh melawan kebijakan partai," pungkasnya. (sap/pul)