Kunjungi PLBN Badau, Ini Harapan Pj Gubernur

Kapuas Hulu

Editor Andrie P Putra Dibaca : 405

Kunjungi PLBN Badau, Ini Harapan Pj Gubernur
Kunjungan Pj Gubernur Kalbar ke PLBN Badau, Rabu (24/1). (ist)
PUTUSSIBAU, SP - Penjabat Gubernur Kalbar, Doddy  Riyadmadji didampingi Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir serta pejabat Forkopimda setempat, mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, Rabu (24/1).

Kunjungan tersebut untuk  melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di kawasan perbatasan Kecamatan Badau.

“Kawasan perbatasan  negara mengalami  perubahan yang membaggakan, terbukti dengan dan telah dibangunanya  infrastruktur  dan prasarana serta fasiltas lainnya. Perubahan wajah perbatasan sangat bagus," katanya.

Segala upaya yang telah dilaksanakan ini merupakan  bagian  dari lingkup  pengelolaan kawasan perbatasan yang mengedepankan  aspek  pengelolaan   batas wilayah negara dengan didasarkan  pada pendekatan  keamanan dan kesejahteraan.

Implementasi kedua aspek tersebut  ditujukan  untuk mewujudkan  stabiltas  keamanan  di daerah, sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Kalbar, khususnya di daerah perbatasan. Sehingga kesejahteraan masyarakat betul –betul dapat dirasakan.

"Hal ini juga sebagai perwujudan Nawa Cita ketiga, yakni  membangun Indonesia  dari pinggiran dengan  memperkuat daerah-daerah dan  desa dalam kerangka  NKRI, “ tegas Doddy.

Selain itu, berkenaan dengan penyelenggaraan  proses pemekaran  daerah, bahwa  pembentukan  calon  Provinsi Kapuas Raya , calon  Kabupaten Benua Landjak, calon Kabupaten Sekayam  dan  calon Kabupaten  Tayan, telah difasilitasi dan disampaikan oleh Pemprov Kalbar.

"Namun  karena Pemerintah  Pusat  hingga  saat ini  melakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru sampai dengan terbitnya  PP  Tentang  Penataan  Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan daerah, menyebabkan  sampai sekarang belum ada satu daerah otonomi baru yang dibentuk," katanya.

Gubernur Doddy juga berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat  untuk mendukung dan mewujudkan  segala kebijakan  Pemerintah Pusat. (jek)