Nasir Hadiri Rapat dengan Kemendagri,Sampaikan Masalah yang Dihadapi Wilayah Perbatasan

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 262

Nasir Hadiri Rapat dengan Kemendagri,Sampaikan Masalah yang Dihadapi Wilayah Perbatasan
KONDISI - Beginilah kondisi jembatan di perbatasan RI-Malaysia wilayah Kecamatan Badau yang mengalami rusak berat dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah. (Dok SP)
Wilayah perbatasan memang selalu menjadi sorotan, karena merupakan garda terdepan suatu negara, sehingga harus mendapat perlakuan khusus dalam percepatan pembangunan. Berbagai masalah yang dihadapi pun terus dicarikan solusinya oleh pemerintah.

SP - Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, membahas permasalahan konkrit daerah perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kapuas Hulu, pada rapat dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

"Saat rapat saya sampaikan permasalahan konkrit daerah perbatasan terutama masalah jalan dan listrik," kata Nasir usai menghadiri rapat di Ruang Rapat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta Selatan, Jumat (2/2) kemarin.

Nasir menjelaskan, kondisi jalan perbatasan status jalan nasional sepanjang 209 kilometer dengan kondisi mantap 87 persen, jalan kabupaten sepanjang 196 kilometer dengan kondisi mantap hanya 30 persen, sedangkan jalan desa 227 kilometer dengan kondisi 20 persen dan masih ada 11 dusun atau kampung belum ada akses jalan.

"Yang menjadi keluhan masyarakat saat ini akses jalan Nanga Badau-Puring Kencana yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kondisi jalan rusak berat," kata Nasir.

Selain itu, listrik juga menjadi persoalan di daerah perbatasan yang sampai saat ini masih banyak desa dan dusun belum teraliri listrik. Sementara terkait pelayanan air bersih sudah 74 persen, di mana masih 17 desa yang belum terlayani air bersih dari 65 desa di kawasan perbatasan.

"Akses komunikasi baru terlayani 53 persen atau masih 30 desa yang belum ada akses jaringan telepon seluler dari 65 desa di perbatasan," terangnya.

Sedangkan untuk eletrifikasi sebesar 79 persen, di mana terdapat 14 desa yang belum teraliri listrik baik itu PLN maupun dari energi alternatif yaitu PLTMH dan PLTS. Tidak hanya itu, Nasir juga menyampaikan persoalan bidang ekonomi daerah perbatasan, di mana tingkat pendapatan penduduk rendah.

"Pemenuhan kebutuhan pokok lebih tergantung pada negara tetangga, apalagi pemasaran hasil produk lokal masih terbatas," ucap Nasir.

Dari hasil rapat itu, kata Nasir untuk masalah listrik perbatasan akan ada hibah PLTMH yang sudah ada, kemudian tiga desa yang belum di aliri listrik di Puring Kencana sudah dianggarkan PLN pada Tahun 2018.

Bahkan pihak Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meminta supaya didukung untuk pembuatan tim mendorong pembangunan jalan menuju ke lokasi prioritas dengan data-data terbaru dan akurat.

"Insya Allah sejumlah persoalan di perbatasan itu akan segera di atas, saya minta masyarakat tetap bersabar dan terus mendukung program pembangunan pemerintah," pungkasnya. (ant/pul)