Sebelas Perda di Kapuas Hulu Mangkrak

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 332

Sebelas Perda di Kapuas Hulu Mangkrak
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Muhammad Sukri, Sekda Kapuas Hulu
"Kalau Perda usulan dari Eksekutif, sejauh ini tidak bermasalah. Perda yang belum dibuatkan Perbubnya itu kan Perda inisiatif dewan,"

Fabianus Kasim, Ketua Bapemperda DPRD Kapuas Hulu
"Apabila dianggap sudah tidak bisa dijalankan, sebaiknya dicabut sesuai mekanisme,  atau kalau bisa dilaksanakan agar segera dikeluarkan Perbupnya," 

PUTUSSIBAU,SP – Sebanyak 11 Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah dibuat sejak tahun 2013 oleh legislatif, belum bisa disahkan karena belum ada Peraturan Bupati (Perbup)-nya. Akibatnya, Perda belum bisa digunakan sampai saat ini.

Menanggapi hal itu, Sekda Kapuas Hulu, Muhammad Sukri menyatakan, permasalahan itu sudah dibicarakan dengan Bupati, Kapuas Hulu. Rencananya, ia akan memanggil masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu.

"Perda itu payung hukumnya, sementara Perbub itu pelaksanaannya. Jadi, dinas teknis yang harus membuat materinya. Setelah itu, baru bagian hukum nanti yang mengesahkannya," terangnya.

Dikatakannya, sejauh ini, dirinya belum mengetahui secara pasti, terkait Perda yang belum di Perbub. Karena yang mengetahui itu dinas teknis, kenapa sampai saat ini belum ditindaklanjuti Perdanya.

"Permasalahan ini akan kita cek nanti ke dinas teknis, mengapa belum dibuatkan Perbubnya," jelasnya.

Saat ditanya, berapa banyak Perda yang belum di Perbubkan, pihaknya akan melakukan pengecekkan ke bagian hukum. Sebab, biasanya ada Perda-Perda tertentu yang bisa dilaksanakan, tanpa adanya Perbub.

"Kalau Perda usulan dari Eksekutif, sejauh ini tidak bermasalah. Perda yang belum dibuatkan Perbubnya itu kan Perda inisiatif dewan," jelasnya.

Diterangkannya, pembuatan Perbub tidak butuh waktu lama, sekitar satu bulan saja. Waktu satu bulan itu digunakan untuk membuat materinya.
 
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Pemda Kapuas Hulu, E. Roslin, belum bersedia memberikan keterangan, karena harus menunggu instruksi dari pimpinannya. 

Alur Perda


Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim menjelaskan, ada tahapan dalam pembuatan suatu Perda. Perda dibuat harus terlebih dahulu melalui proses masukan, saran dan pendapat dari seluruh anggota DPRD, masyarakat, LSM dan semua pihak.

"DPRD menentukan judul yang menjadi prioritas, koordinasi dan komunikasi dengan Kabag Hukum Pemda suatu langkah pertama yang wajib dilakukan, ketika ada kesepahaman bersama tentang prioritas judul," paparnya.

Ditambahkannya, judul antara eksekutif dan legislatif baru dimasukkan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah). Setelah itu baru diteruskan konsultasi ke biro hukum provinsi, bahkan boleh mempertanyakan langsung Kemendagri. Tahapan selanjutnya, pengarapan naskah akademik oleh pihak ketiga. 

"Draf naskah akademik Perda yang dibuat secara akademis perlu diperkaya dengan mendengarkan masukkan, saran dan pendapat masyarakat melalui publik hearing," jelasnya.
 
Selanjutnya, pokok pikiran dalam publik hearing, dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi dan Kemendagri, bahkan sampai ke Menkumham. Apabila tidak ada masalah yang bertentangan dengan hukum diatas, dengan norma dan etika, serta dapat menjadi produk hukum yang baik di daerah, maka Perda segera diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi Perda, dan mendapat nomor register dari Biro Hukum Provinsi.

"Selanjutnya, baru bupati boleh membuat Perbup-nya. Barulah Perda itu bisa dilaksanakan," katanya.

Dijelaskannya, pembuatan Perda itu butuh waktu sekitar satu tahun. Setelah itu, anggaran tahun berikutnya dibuatkan Perbupnya. Mengenai Perda yang belum ada Perbupnya, wajib dibicarakan antara Kabag Hukum dengan Bapamperda saat ini, untuk mengevaluasi Perda- perda yang belum diperbupkan.

"Apabila dianggap sudah tidak bisa dijalankan, sebaiknya dicabut sesuai mekanisme,  atau kalau bisa dilaksanakan agar segera dikeluarkan Perbupnya," terangnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kapuas Hulu, Iman Shabirin menegaskan, dalam pembuatan Perda tersebut, telah menggunakan uang rakyat dana sekitar Rp80 juta, untuk satu Perda.

"Dana Rp80 juta itu digunakan untuk penyusunan naskah akademis dan Raperdanya," jelasnya.

Ditambahkannya, jika dikalkulasikan jumlah uang rakyat yang sudah habis untuk membuat Perda tersebut, hampir mendekati Rp1 miliar. Perda dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai bentuk penjaminan hukum. 

"Di sana diatur tentang masalah CSR perusahaan perkebunan, hak siswa dalam pendidikan dan lain sebagainya," katanya. 

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya baru mendengar informasi tersebut, dan akan langsung melakukan pengecekan terhadap Perda-Perda yang belum dibuat Perbupnya tersebut.

"Seharusnya kalau sudah ada Perda, harus ada Perbup dan harus dilakukan sosialisasi juga kepada masyarakat," katanya.

Dijelaskan Bupati Perbub itu sifatnya mengatur secara teknis, dalam pembuatan Perbub biasanya tidak memakan waktu lama, sebab tidak terlalu sulit.

"Nantilah kami cek dulu, soalnya belum lama ini ada penggantian Kabag Hukumnya, saya tidak mau juga sembarang komentar takut salah," katanya.

Sebagai tambahan, Perda punya berbagai fungsi. Yaitu, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Perda merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Perda sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUDN RI tahun 1945. Perda sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. (sap/bls/lis) 

Harus Diperhatikan Naskah Akademiknya


Turiman Faturahman, Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Tanjungpura menyatakan, terkait adanya 11 Perda di Kapuas Hulu yang tak bisa dijalankan, bahwa Perda yang tidak ada Peraturan Bupati (Perbup) secara hukum tidak bisa jalan. 

“Namun jika substansi Perda di dalamnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka bisa dijalankan dengan mengacu pada kewenangan atribusi. Karena salah satu tugas kepala daerah adalah, menjalankan peraturan perundang-undangan,” katanya. 

Alternatif berikutnya adalah, pemetaan kembali subtansi apa yang perlu diatur dengan peraturan bupati tersebut. Hanya masalahnya, harus ada pemetaan secara akademik pasal-pasal yang memang lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. 

“Tetapi bila substansi pasal tersebut ternyata ada diatur oleh peraturan perundangan-undangan lebih tinggi, maka digunakan kewenangan mandat atau delegasi,” ujarnya. 

Alternatif ketiga, revisi Perda dengan melalui perubahan pasal-pasal yang menghambat regulasi di daerah, dengan cara rekonstruksi hukum secara akademik. Ketiga hal ini bisa dilakukan, agar Perda yang telah dibuat punya titik terang untuk dijalankan atau tidak dijalankan. 

Ada hal-hal seperti ini terjadi bukan karena kelalaian satu pihak atau lainnya. Namun lebih pada substansi yang tidak dipetakan. “Maka agar ke depan kejadian sama tidak terulang, dalam pembuatan peraturan daerah, perlu diperhatikan naskah akademiknya. (bls/lis)