Anton Jadi Narasumber Program KB di Jabar

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 218

Anton Jadi Narasumber Program KB di Jabar
MATERI - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero saat memberikan materi kegiatan pembentukkan tim advokasi lintas sektoral program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, di Hotel Savero Depok, Kota Depok Jawa Barat, Senin (7/5)
PUTUSSIBAU, SP - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menjadi narasumber pada kegiatan pembentukkan tim advokasi lintas sektoral program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, di Hotel Savero Depok, Kota Depok Jawa Barat, Senin (7/5).

Anton menjelaskan, agar kampung KB dapat berhasil, ketua DWG-nya harus Sekda, sebab Sekda merupakan jabatan tertinggi di Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten.

"Termasuk juga dukungan dari bupati dan wakil bupati, ini akan berdampak ada intervensi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja yang optimal," jelasnya.

Peran DWG sebagai penggerak di lini lapangan atau desa, mengadvokasi stakeholder, merencanakan sampai tingkat desa, membantu merencanakan kegiatan oprasional, memonitor dan mengevaluasi program KB di lapangan.

"Garis besar peran advokasi DWG yakni, meningkatkan dukungan dana APBD dan dana desa untuk mendukung program kampung KB di kabupaten," jelasnya.

Dijelaskannya, permasalahan kependudukan dan KB di Kabupaten Kapuas Hulu yakni luas wilayah dan rentang kendali pembinaan yang sulit, penyebaran penduduk yang tidak merata, penanganan permasalahan kependudukan dan KB hampir seluruhnya terpusat hanya pada OPD teknis.

"Program KB beberapa tahun terakhir tidak lagi menjadi skala prioritas, hal itu karena minimnya dukungan anggaran dan petugas KB di lapangan," katanya.

Anton menjelaskan, OPD dan mitra kerja yang dilibatkan dalam Kampung KB seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

"Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, termasuk Polres dan Kodim, Kementrian Agama serta PKK dan banyak lagi lainnya," pungkasnya. (hms/sap/pul)