Dana Desa Tahap Dua Belum Cair, Dahing: Seharusnya Juni 2018 Sudah Dicairkan

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 138

Dana Desa Tahap Dua Belum Cair, Dahing: Seharusnya Juni 2018 Sudah Dicairkan
PEMBANGUNAN - Pembangunan gertak kayu di Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir menggunakan Dana Desa. Saat ini beberapa Kades di Kapuas Hulu kebinggungan karena DD tahap dua belum juga dicairkan, padahal seharusnya Juni 2018 itu sudah ada. (SP/Syafari)
Kades Rantau Bumbun Kecamatan Kalis, Dahing
"Harusnya kami diberitahu apa kendalanya yang menyebabkan dana desa sampai saat ini belum dicairkan" 

PUTUSSIBAU, SP - Belum dicairkannya Dana Desa (DD) tahap dua, dianggap berpotensi menghambat pembangunan. Hal tersebut dikeluhkan oleh sejumlah Kepala Desa (Kades), mereka meminta Pemda segera melakukan pencairan.

Kades Rantau Bumbun Kecamatan Kalis, Dahing menjelaskan, tak dicairkannya DD bukan hanya terjadi di desanya saja, melainkan juga di desa-desa lainnya di Bumi Uncak Kapuas.

"Harusnya kami diberitahu apa kendalanya yang menyebabkan dana desa sampai saat ini belum dicairkan," terangnya, Kamis (5/7).

Dikatakannya, seharusnya untuk DD tahap dua sudah dicairkan pada Juni 2018 lalu, namun kenyataannya sampai Juli 2018 ini belum juga dicairkan.

"Bahkan saat ini ada beberapa desa yang belum cair tahap satu, sementara ada beberapa desa yang sudah cair tahap duanya," jelasnya.

Dahing mengaku heran, kenapa desanya belum dilakukan pencairan, padahal semua persyaratan sudah dipenuhi. Permasalahan tersebut juga sudah disampaikan kepada dinas terkait, namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

"Senin kemarin saya sudah tanya ke DPMPD Kapuas Hulu, mereka bilang tunggu saja," terangnya.

Akibat dari belum dicairkannya DD tersebut, berdampak pada terhambatnya pembangunan di desa. Untuk itu, ia meminta agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan oleh pihak terkait.

Warga Kalis, Joko mengatakan, DD harus segera dicairkan jika sudah memenuhi prosedur dan aturan yang ada, sebab dana itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian di desa.

"Dana itu digunakan untuk membayar gaji pegawai desa dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Joko.

keterlambatan pencairan akan berdampak terhadap minimnya serapan anggaran DD, dan berpotensi merugikan masyarakat. 

Sementara itu, Sekda Kapuas Hulu, Muhammad Sukri mengatakan, Indonesia akan maju dan berkembang, apabila desa-desa yang ada sudah maju dan sejahtera.

"Oleh karena itu, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) yang cukup besar, agar desa dapat lebih leluasa dalam pembangunan," katanya belum lama ini.

Diterangkannya, berdasarkan evaluasi selama beberapa tahun terakhir, DD kebanyak digunakan untuk pembangunan fisik. Seharusnya, pembangunan yang harus dikerjar itu adalah pemberdayaan masyarakat.

"Masyarakat itu harus diberdayakan dengan cara di tingkatkan pengetahuan dan keterampilan, barulah setelah itu dilakukan pembangunan," terangnya.

Ditambahkannya, dengan kondisi yang terbalik saat ini, tujuan dari pembangunan di desa menjadi tidak terarah dan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

"Tahun depan pemerintah pusat sudah meminta desa harus memiliki Bumdes, sementara untuk mengelola Bumdes dibutuhkan SDM yang handal," pungkasnya.

Mesti Cari Solusinya

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus kasim meminta agar permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dengan baik sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

"Keterlambatan pencairan Dana Desa itu harus dilihat dulu permasalahannya dimana, kemudian carikan solusinya," katanya, Kamis (5/7).

Jika semua administrasinya sudah lengkap dan mengikuti prosedur yang ada, dinas terkait harus secepatnya mencairkannya agar pembangunan di desa bisa berjalan.

"Jika memang ada kendala, pihak desa bisa mengkonfirmasinya ke dinas terkait, kemudian dinas juga harus memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh para Kades," pungkasnya. (sap/pul)